Kamis, 19 January 2017, 21:53:42 WIB

DPRD Dinilai Belum Berprestasi

02 January 2015 13:40 WIB - Sumber : Debi Virnando - Padang Ekspres - Editor : Elsy Maisany    Dibaca : 29817 kali

Masa Sidang III Sahkan 6 Perda 

DPRD Padang periode 2014-2019 mengklaim telah bekerja keras dengan mengesahkan 6 perda selama masa sidang III tahun 2014, sejak September hingga Desember 2014.

Namun, sementara pengamat menilai kinerja anggota DPRD periode baru belum sesuai harapan, karena sekadar mengesahkan perda rutin tahunan.   

Dalam Paripurna Tutup Masa Sidang III Rabu (31/12), Sekretaris DPRD Padang, Ali Basyar menyebutkan, ada 9 perda yang telah disahkan DPRD Padang selama 2014. Enam perda di antaranya disahkan DPRD baru pada masa sidang III tahun 2014. 

Pengamat politik dari IAIN Imam Bonjol Padang, Muhammad Taufik menilai, walau tergolong cukup banyak, produk wakil rakyat tersebut belum dapat dinilai sebagai prestasi dewan. Pasalnya, anggota dewan baru menyelesaikan tugas rutin dan belum berinovasi.

“Berapa persen perda yang disahkan itu inisiatif dari DPRD sendiri? Betul-betul aturan yang mengakomodir dan bersentuhan langsung untuk kepentingan masyarakat dan bukan usulan dari eksekutif? Belum ada kan? Berarti belum berprestasi,” kata Muhammad Taufik saat dihubungi kemarin (1/1).

Menurutnya, produk DPRD Padang yang dilantik Agustus lalu itu, baru sebatas kegiatan rutinitas yang belum layak diacungkan jempol. Siapa pun yang menjadi dewan, katanya, pasti memproduksi itu juga. 

“Kinerja DPRD dapat diacungkan jempol jika produk yang dihasilkan, inisiatif sendiri dan bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat. Bukan kepentingan pejabat atau dewan. Dari dulu dewan selalu bermain di aspek simbolik, belum menyentuh hal primer seperti kesejahteraan masyarakat dalam menjalankan 3 fungsinya sebagai wakil rakyat,” hemat Taufik. 

Taufik membayangkan dewan periode sekarang yang umumnya wajah baru, lebih kreatif dan prorakyat. Namun, dia menilai tidak lebih baik dengan periode sebelumnya.

“Tidak terkesan hanya menghabiskan anggaran. Tapi, betul-betul menghasilkan sesuatu yang berorientasi pada kemakmuran rakyat. Bahkan, Perda Disabilitas yang sangat dibutuhkan penyandang disabilitas, belum mampu dituntaskan,” tegasnya.

Begitu juga dalam melaksanakan fungsi anggaran, Taufik menilai hanya formalitas. “Ke depan, dewan harus berpikir bagaimana keuangan yang dikucurkan betul-betul buat kesejahteraan masyarakat, jika tidak, harus dievaluasi,” jelasnya.

Enam perda yang disahkan antara lain Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Padang, APBD Perubahan dan Belanja Daerah Kota Padang 2014 dan lainnya.  (*)

LOGIN untuk mengomentari.

© 2014 - 2017 Padek.co