Jumat, 24 February 2017, 08:15:30 WIB

Susunan Masyarakat Adat Minangkabau

02 July 2015 11:53 WIB - Sumber : - Editor : Elsy Maisany    Dibaca : 12904 kali

1. Minangkabau dan Sumatera Barat

Dewasa ini kata "Minangkabau" mempunyai pengertian yang identik dengan istilah Sumatera Barat. Perkembangan sejarah Minangkabau menunjukkan, bahwa daerah geografis Minangkabau tidak merupakan bagian dari daerah Propinsi Sumatera Barat sekarang. Dalam pengertian sempit wilayah itulah yang dimaksud dengan istilah "Alam Minangkabau".

Daerah geografis yang dicakup oleh istilah Sumatera Barat lebih luas dari pada Minangkabau, tetapi kata Minangkabau berisi pengertian kebudayaan Minangkabau disamping makna geografis alam Minangkabau, yang tidak dikandung dalam kata Sumatera Barat. Seperti yang dilansir dari pelaminanminang.com, penamaan Propinsi Sumatera Barat bagi daerah yang hanya meliputi sebagian (kecil) dari Pesisir Barat Sumatera sebenarnya kurang tepat dan mudah menimbulkan salah pengertian. 

Istilah itu terjemahan dari bahasa Belanda "de Westkust van Sumatra" atau "Sumatra’s Westkust", bagian Pesisir Barat Sumatera yang mula-mula sekali jatuh dibawah pengawasan dan kekuasaan ekonomi dan politik-administratif Belanda (pertengahan abad ke-17). Dewasa ini penduduk ataupun mereka yang berasal dari kota atau daerah Padang, Pariaman atau Agam umpamanya lazim menyebut diri mereka menurut kota, tempat maupun daerah asalnya atau "orang Minangkabau" atau “Minang”, tetapi tidaklah biasa menamakan dirinya "orang Sumatera Barat".

2. Pesisir, daré dan rantau. 

Daerah Minangkabau terdiri atas kesatuan-kesatuan geografis, politik-ekonomis dan kultur-historis, lazim disebut "Pesisir", "Dar? " dan "Rantau". Berbatasan dengan "Pesisir", terletak ditengah-tengah daerah pegunungan Bukit Barisan, ialah "Daré" (darat), -dataran tinggi (Daré adalah lembah Gunung Singgalang — Tandikat, Gunung Merapi dan Gunung Sago, "semarak" Alam Minangkabau.

Dataran tinggi lembah-lembah puncak Bukit Barisan itulah daerah Minangkabau asli, yang dalam buku ini selanjutnya disebut "Alam Minangkabau". Lembah-lembah sungai dan anak-anak sungai yang berasal dari daerah pegunungan Bukit Barisan dan bermuara di Selat Sumatera (Malaka) maupun di Laut Cina Selatan, disebut "Rantau". Penduduknya terutama berasal dari "Daré" dan merupakan daerah "kolonisasi" Alam Minangkabau.

3. Luhak dan laras

Lereng-lereng Bukit Barisan "semarak" Alam Minangkabau", berhutan lebat, berjurang terjal, luas dan dalam, merupakan batas-batas alamiah yang memisahkan dataran-dataran tinggi lembah gunung-gunung itu dengan sesamanya. Dalam perkembangan selanjutnya terjadilah tiga luhak besar, luhak "Agam" dilembah dataran tinggi Gunung Singgalang-Merapi, luhak "50 Koto" dilembah dataran tinggi Gunung Sago dan luhak "Tanah Datar" dilembah dataran tinggi Gunung Tandikat-Singgalang-Merapi. Ketiga luhak besar itulah dalam sejarah Minangkabau disebut "Luhak nan Tigo".

4. Suku dan keluarga.

Suku artinya kaki. Sesuku mengandung makna "sekaki", seperempat bagian dari seekor hewan ternak seperti kambing, sapi, kerbau dsb. Suku berarti seperempat bagian. Itulah asal mula pe­ngertian kata "suku" di Minangkabau sekarang. Karena itu istilah "keluarga" di Minangkabau mempunyai pengertian berbeda daripada di Tanah Batak dan daerah-daerah lain.

Menurut pengertian Minangkabau keluarga adalah anggota "sedarah", karena berasal dari satu ibu (saudara "Seperut atau kandung"), dari satu "ninik" (keluarga sekaum) dan karenanya mempunyai suku yang sama (saudara sepesukuan). Untuk menggambarkan jauh-dekat, rapat-renggang hubungan atau ikatan darah dari satu suku, orang Minangkabau mempunyai istilah keluarga "sejengkal", "sehasta", "sedapa" dsb., disamping kata-kata saudara "kandung", "sekaum", dan "sepesukuan".

5. Mamak dan kemenakan.

Sesuai dengan fungsi dan tugasnya dalam kekerabatan berdasarkan garis ibu, maka ada "mamak-rumah", "mamak-kaum" atau "mamak-suku". Mamak rumah ialah saudara pria ibu atau garis ibu "serumah gadang", yang terpilih untuk menjadi wakil-pembina-pembimbing anggotaanggota "keluarga" garis ibu yang terdekat. Tugasnya ialah "mengampungkan", artinya memelihara, membina, me-mimpin kehidupan dan kebahagiaan jasmaniah maupun rohaniah "kemenakan-kemenakan"nya, jaitu anak-anak dan anggota-anggota dari seluruh keluarganya.

Kedudukan dan fungsi sebagai penghulu berdasarkan pilihan seluruh anggota keluarga (perut, kaum dan suku) dan karenanya tidak dipusakai oleh anak maupun oleh kemenakan kandung, putra saudara wanita terdekat. Seorang penghulu adalah "ningrat jabatan", dengan hak-hak istimewa ("prerogatives") yang melekat pada gelar pusaka yang dipakainya sebagai penghulu.

Yang diturunkan kepada kemenakan seperut, sekaum ataupun sepesukuan dan terpilih sebagai penggantinya, ialah fungsi "ningrat-jabatan" dengan hak-hak prerogatif yang "inhaerent" pada jabatan itu. Sebagai penghulu-ningrat-jabatan ia disebut "datuk". Terhadap keluarga yang memilihnya seperti orang yang dituakan, ia bertindak sebagai "administrator" dan pembina-pemelihara harta pusaka keluarga dalam bentuk tanah dan rumah pusaka. Sebagai anggota Kerapatan Adat ia terutama mewakili dan membela hak-hak keluarga yang dipimpinnya.

7. Nagari, koto dan bandar

Pemakaian istilah nagari, koto dan bandar sebagai kesatuan geografis, politik dan administratif di Minangkabau seringkali digunakan dalam makna yang berbeda-beda. Ada kata koto yang mengandung pengertian sama dengan istilah nagari. Luhak 50 - Koto umpamanya terdiri atas 50 nagari. Kata koto berarti nagari dalam nama "Kota Gadang", "Koto Tuo" dsb. diluhak Agam. Dalam istilah "Bandar-X", kata bandar berarti nagari.

Nagari adalah federasi genealogis, bukan territorial, yang longgar. Koto sebenarnya berarti "benteng", pusat pertahanan dari tiap-tiap nagari maupun bandar, dikelilingi oleh Parit dan dipagari dengan bambu berduri ("aur"). Sehabis Perang Padri, Belanda menyuruh timbun parit dan bongkar pagar bambu duri itu. Koto kehilangan fungsinya sebagai benteng dan lalu mempunyai pengertian "kampung".

8. Alim ulama.

Dewasa ini kaum alim ulama di Minangkabau sebagai golongan rohaniawan, merupakan salah satu unsur pimpinan disamping kaum ninik-mamak dan kaum cerdik-pandai. Unsur agama, politik (pemerintahan) dan ekonomi (pembangunan) itu bersama-sama disebut "tali yang sepilin (segulung) tiga" atau "tungku (dapur) yang sejarangan tiga".

Kaum ninik-mamak mewakili pemerintahan sipil dari kampung sampai kepropinsi. Kaum cerdik-pandai atau cerdik cendekiawan mewakili golongan terpelajar, pengusaha dan saudagar. Garis yang tegas antara ketiga unsur pimpinan itu tentunya tidak selalu dapat ditarik dengan tegas.

9. Pemerintahan.

Dalam sejarah sejak permulaan abad ke-15 tidak ada "Pemerintah" Minangkabau lagi yang berwibawa dan ditaati oleh seluruh daerah Minangkabau. Kerajaan Minangkabau sesudah abad itu dalam sejarah tidak lagi merupakan kesatuan-politik-admini-stratif, sosial-juridis dan sosial-ekonomis seperti kerajaan Mataram di Jawa umumnya, tetapi adalah "konfederasi republik-republik ge-nealogis" atau federasi wilayah-wilayah bebas disebut luhak.

 

LOGIN untuk mengomentari.

© 2014 - 2017 Padek.co