Rabu, 29 March 2017, 02:43:03 WIB

Taman di Perumahan, Menanti Ranperda RTRW

16 October 2016 12:36 WIB - Sumber : Syawaluddin - Padang Ekspres - Editor : Elsy Maisany    Dibaca : 87 kali

Bicara soal ruang terbuka hijau (RTH) atau taman, Kota Padang sebenarnya cukup tertinggal dari sejumlah kota lainnya yang ada di Indonesia. Terutama yang terkait dengan kewajiban pengembang kompleks perumahan menyediakan lahan untuk RTH atau taman. 

Beberapa kota seperti Banjarmasin, Palembang, Tanjungpinang, dan juga Bandung sudah memiliki peraturan daerah untuk mengatur hal tersebut. Sementara itu, Kota Padang baru dalam tahap pembuatan. Baru pada awal Juni lalu DPRD Padang menyempaikan naskah akademik rancangan peraturan daerah (Ranperda) tentang hal tersebut ke Wali Kota Padang sebagai Ranperda Inisiatif.

Yakni dalam Ranperda tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW). Dalam Ranperda tersebut, salah satunya mengatur tentang kewajiban pengembang perumahan untuk menyediakan RTH.

Ranperda itu dibuat agar pengembang ikut menjaga keasrian lingkungan dengan memiliki banyak ruang terbuka hijau. Salah satu isinya yang saat ini masih dalam pembahasan adalah keharusan menyediakan minimal 30 persen dalam kawasan perumahan sebagai daerah ruang terbuka hijau.

Bila nantinya Ranperda tersebut bisa dijadikan peraturam daerah (Perda), diharapkan tidak ada lagi pengembang bisa macam-macam. Sebab, ada aturan yang mewajibkan penyediaan minimal 30 persen lahan perumahan untuk dijadikan sebagai RTH. Untuk 30 persen lahan taman hijau tersebut tidak masuk dalam lahan fasilitas sosial dan fasilitas umum.

Kepada Padang Ekspres, beberapa hari lalu, Ketua Komisi IV DPRD Kota Padang, Surya Jufri Bitel mengatakan kota ini dikelilingi perbukitan. Jadi, curah hujannya cukup tinggi. Menghindari banjir dari dampak hujan itu, maka perlu memperbanyak wilayah resapan air. 

“Itu bukan aturan di sini saja, tapi sudah menjadi aturan internasional. RTH suatu kota harus mencapai angka 30 persen, atau minimal 20 persen dari luas kota,” ungkapnya.

Untuk itu, hal ini memang menjadi sebuah komitmen dari semua pihak termasuk masyarakat. “Dengan lahirnya perda itu nantinya tentu aturan menjadi wajib, dan pengusaha tidak dapat berkilah lagi. Keberadaan ruang terbuka maka juga fungsi sosial juga terwujud, dimana masyarakat dapat berkumpul dan bersantai bersama,” tegasnya.

Di sisi lain pengamat tata kota, Eko Alvares berpendapat, khusus di setiap komplek perumahan, semestinya memiliki ruang bermain atau ruang terbuka hijau sebanyak 30 persen. Karena kalau tidak ada ruang terbuka atau taman bermain sulit untuk melakukan sosialisasi atau masyarakat akan semakin kehilangan ruang interaksi.

“Kalau ada keperluan-keperluan bersama komunitas mau dilakukan di mana? Karena kalau satuan perumahan tersebut sudah lebih dari jumlah tertentu perlu ruang bermain untuk anak atau untuk masyarakat,” katanya.

Hal tersebut berguna bukan hanya untuk ruang terbuka hijau juga untuk paru-paru kota tetapi juga berguna untuk ruang interaksi. “Ruang terbuka hijau di suatu perumahan bukan hanya sebagai paru-paru kota tetapi juga tempat interaksi sesama warga atau komunitas,” imbuhnya.  

Terkait perlunya ruang terbuka hijau di komplek perumahan, Pengamat Lingkungan dari Universitas Negeri Padang, Endang Dewata mengatakan keberadaan ruang terbuka hijau sebanyak 30 persen sudah diatur oleh UU tentang tataruang. Di dalam membuat dokumen amdal, pihak pengembang harus menyediakan 30 persen lahan untuk ruang terbuka hijau.

Jika pengembang tidak menyediakan ruang terbuka hijau sebanyak 30 persen, yang harus di pertanyakan yaitu apakah perumahan tersebut memiliki dokumen lingkungan atau tidak. Kalau mereka tidak memiliki izin lingkungan berarti melanggar.

“Jadi syarat untuk ijin lingkungan tersebut mereka harus menyediakan 30 persen lahan terbuka hijau, itu bukan hanya peraturan dari pusat saja tetapi dari Bapedalda juga menyarankan harus menyediakan 30 persen ruang terbuka hijau,” ujarnya.

Menurut dia, kenapa setiap perumahan menyediakan ruang terbuka hijau karena. Pertama untuk menyediakan paru-paru kota kedua untuk tempat resapan air, ketiga adalah sebagai fungsi sosial di mana untuk anak-anak bermain.

“Dengan adanya fungsi sosial tersebut, mereka saling berkenalan sehingga timbul interaksi karena dikomplek perumahan tersebut warganya terdiri dari multietnis sehingga taman terbuka hijau tersebut merupakan salah satu sarana komunikasi,” katanya. (*)

 

LOGIN untuk mengomentari.

© 2014 - 2017 Padek.co