Jumat, 24 February 2017, 08:14:14 WIB

Pahlawan Devisa dan Masalah di Sekitarnya

13 November 2016 09:50 WIB - Sumber : Khairian Hafid - Padang Ekspres - Editor : Riyon    Dibaca : 49 kali

Putus Kontrak tak Melapor

Pada awalnya, menjadi tenaga kerja Indonesia (TKI) secara resmi. Tapi kemudian menghilang atau memutuskan hubungan kerja dengan perusahaan penyalur tenaga kerja yang mengirimnya ke luar negeri. Itulah salah satu persoalan yang kerap timbul terhadap TKI dari Sumbar.

“Ini yang selalu menjadi persoalan. TKI itu mendaftar jalur perusahan kita. Ketika sudah sampai di sana (di luar negeri, red), TKI itu memutuskan hubungan kerja dengan perusahan atau kabur dan tidak ada memberi tahu kabar beritanya kepada kami,” ujar James Adrianto, dari PT Adhi Makmur Oenggoel Insani Padang, salah satu Perusahaan Pengerah Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) kepada Padang Ekspres. 

Akibatnya, keluarga TKI menuntut perusahan tersebut dan meminta kejelasan terhadap keluarganya yang menjadi TKI itu.

“Tentu kita mengikuti aturan, jika memutuskan kerja secara sepihak otomatis kontraknya batal dan tentunya kami tidak bertanggung jawab kepada TKI, dan ini selalu sering terjadi,” ucapnya kepada Padang Ekspres, Jumat (11/11).

Ada beberapa alasan kenapa ada TKI yang bersikap demikian. Padahal kontrak kerjanya jelas. Nah, salah satunya adalah, para TKI yang mengambil langkah demikian, mendapatkan tempat kerja yang dipikir lebih enak dan gaji lebih besar. 

Bila lewat jalur resmi seperti lewat perusahaan yang dikelola James Adrianto itu, setiap calon TKI yang mendaftarkan diri akan didaftarkan ke Badan Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI).

“Kami dipercaya sebagai penyalur TKI dan tentunya menjalankan sesuai aturan yang berlaku dalam rangka perekrutan calon TKI,” ujarnya. 

Untuk TKI Sumbar, sambung James Adrianto, banyak bekerja sebagai tenaga di perusahaan dan menetap di asrama. Kondisi ini kadang kala membuat mereka merasa terkekang. Sehingga ada yang memutuskan keluar dan berhenti bekerja. 

“Permasalahan lain dari kondisi itu, TKI yang menjalin hubungan berpacaran ternyata ada yang kelewat batas dan tiba-tiba sudah hamil saja. Karena malu mereka meninggalkan pekerjaan. Sementara kami tahunya ia bekerja di perusahan itu namun nyatanya sudah tidak ada lagi. Tentu ini menjadi permasalahan tersendiri, dan ini yang sering dirasakan PPTKIS yang ada,” ucapnya.

Apa yang dipaparkan James Adrianto itu senada dengan Iramaya, 31, salah seorang TKI yang sudah bekerja selama empat tahun di Malaysia.

“Masalah sejatinya ada pada TKI itu sendiri. Diminta seperti itu, malah melakukan yang seperti ini,” ujarnya ketika ditemui Padang Ekpres di salah satu PPTKIS di Padang. 

Sebagai TKI, sambungnya, mestilah mengikuti kontrak kerja yang telah disepakati. Sehingga pihak penyalur dapat bertanggung jawab penuh terhadap TKI yang diberangkatkan.

“Asalkan ada perjanjian jelas dan prosedur dokumen lengkap tentu jika nanti ada masalah ketika bekerja di sana kita dapat mengajukan pembelaaan. Namun jika tidak tentu terima saja risiko sendiri,” tuturnya. 

Diceritakannya, selama bekerja di perusahan, dia tinggal di asrama dan berhimpun dengan karyawati lain. Namun karena ada yang memilih tinggal di tempat sendiri dan sempat berhubungan dengan laki-laki dan hamil maka tentunya TKI tersebut tidak diterima perusahan.

Akibat malu ia berhenti bekerja dan pindah bersama pasangan itu sementara tidak ada lagi memberikan kabar berita kepada PPTKIS dan keluarga di kampung. 

“Banyak yang tidak ingat, padahal awal berangkat dulu mengadu untung, tapi setelah bekerja di sana tidak tahu untung lagi  dan berlagak banyak yang sok, jika ada masalah tidak tahu lagi kepada siapa mengadu,” tambah Iramaya. 

Sebagai TKI, mestilah mengikuti ketentuan yang telah disepakati dan menjalankan sesuai aturan itu. “Tentu selama kita berjalan sesuai ketentuan tidak ada kendala yang berarti, jika pun ada masalah dengan perusahan kita bisa mengajukan perlindungan pada lembaga maupun instansi terkait,” ucapnya.

Terpisah, Kepala Seksi Perlindungan dan Pemberdayaan BP3TKI Sumbar, Varelie Cristie Faisal mengatakan, pihaknya memberikan perlindungan penuh sesuai dengan masa baktinya TKI yang bekerja di luar negeri itu. 

“TKI itu pastinya akan terlindungi dari hal yang tidak diinginkan. Oleh sebab itu sebelum diberangkatan, kami akan memastikan data dan tempat TKI itu bekerja. Lalu, di mana dan berapa lamanya TKI tersebut dikontrak bekerja,” ujarnya. 

Dia juga menyatakan, TKI yang ada di luar negeri banyak juga yang sudah habis masa kontraknya, mencari kerja sendiri dan kontrak kerja secara pribadi. Kondisi demikian membuat BP3TKI dan Badan Nasional Pelayanan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) sulit melacak keberadaan TKI tersebut.

“Seringkali TKI yang mengabaikan hal ini, karena menganggap persyaratan dan kelengkapan itu (untuk menjadi TKI secara legal, red) terlalu sulit untuk dipenuhi,” ujar Cristie. 

Untuk Sumbar sendiri tahun ini sudah ada 288 pemulangan melalui Bandara Internasional Minangkabau. “Yang pulang, itu berbagai macam. Baik sudah habis masa kontak kerja, meninggal maupun kondisi sakit serta sejumlah permasalahan lainnya seperti PHK (pemutusan hubungan kerja),” imbuhnya. 

Permasalahan lain, terkadang, katanya, seorang calon TKI yang sudah dinyatakan siap diberangkatkan dengan pemenuhan dokumen serta kelengkapan bahan lainnya. Ketika di sampai di lokasi tempat bekerja tidak memenuhi syarat sehingga harus dipulangkan kembali. 

“Kadang ada yang kondisi kesehatannya fit ketika keberangkatan, setelah ada di sana kondisinya tidak baik dan tidak memungkinkan bekerja di perusahan itu sehingga mereka harus pulang kembali,” jelasnya. 

Untuk TKI yang pulang dalam kondisi meninggal maupun sakit, BP3TKI bertanggung jawab penuh terhadap biaya keberangkatan menuju kampong halaman TKI tersebut.

“Memang itu tanggung jawab kami mengantarkan hingga sampai di kampung halamannya, baik penerbangan maupun keberangkatan jalur darat dan  laut,” ucapnya. 

Namun seringkali yang menjadi pekerjaan berat BP3TKI, sebutnya, banyak para TKI itu yang tidak terdaftar dalam data BNP2TKI sehingga permasalahan TKI tersebut tidak teridentifikasi. “Kami tidak tahu dengan perusahan apa mereka bekerja,” tutur Cristie. 

Sementara itu, dalam rangka pencegahan terhadap perdagangan manusia, pihaknya telah bekerja dengan stakeholder yang ada. Baik itu dari tim satuan tugas BP3TKI, kepolisian, Disnaker, Angkasa Pura, Keimigrasian serta otoritas bandara.

“Kami telah mengupayakan agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan seperti human trafficking, dan kami telah mengupayakan pencegahan dengan bekerja sama dengan aparatur terkait.

Namun kenapa ada yang yang menjadi korban perdagangan manusia adalah akibat tidak terdaftar dan berangkat melalui penyalur resmi yang telah bekerjasama dengan BP3TKI, dan ini penting kita tegaskan kepada warga yang berminat menjadi TKI melaui sosialisasi yang kita sampaikan,” ungkapnya. 

Pengamat ekonomi sumber daya manusia dari Universitas Andalas, Elfindri menyebut, sejumlah permasalahan yang ada dan dialami TKI itu sebagai bentuk pemahaman tata kelola yang tidak utuh.

“Tata kelola itu sangatlah penting. Segala bentuk tentang rencana itu tertuang dalam kontrak calon TKI tersebut. Segala bentuk hak dan kewajibannya sehingga bisa diminimalisir sejumlah masalah tersebut,” ujarnya, kemarin. 

Dikatakannya, dalam penanda tangan kontrak kerja sekalipun ada dituangkan ketentuan serta aturan yang mengikat TKI untuk dijalani namun tidak memberikan penjelasan yang kongrit tentu akan menimbulkan masalah dikemudian hari.

“Penjelasan itu perlu benar-benar dipahami calon TKI. Baik di segi teknis maupun nonteknis sehingga bukan hanya sekadar membaca dan menandatangani, sementara untuk penyedia juga sangat penting pemenuhan kewajibannya,” terangnya. 

Dari sisi aturan, lebih jauh dia mengingatkan, jangan sampai tiap-tiap daerah punya aturan tersendiri dan cukup menjalankan satu aturan yang telah ditetapkan. Terjadinya pemasalahan TKI yang demikian, menurutnya, juga diakibatkan kesalahan biro yang tidak melakukan fungsinya secara jelas. 

“Pemerintah perlu membuat regulasi yang jelas yang menjadi acuan bersama. Perusahan penyelenggara sekalipun haruslah tunduk pada aturan tersebut, jika semua tatakelola itu sudah berjalan sesuai fungsinya, kasus-kasus TKI yang pernah ada itu tentu tidak akan terjadi,” tukasnya. (*)

LOGIN untuk mengomentari.

© 2014 - 2017 Padek.co