Jumat, 24 February 2017, 08:18:40 WIB

Hak Pendidikan dan Cerita Anak Putus Sekolah

20 November 2016 09:53 WIB - Sumber : Syawaluddin - Padang Ekspres - Editor : Riyon    Dibaca : 83 kali

Kekurangan Biaya jadi Alasan Utama

Salah satu hak dasar seorang anak adalah mendapatkan pendidikan yang layak. Hanya masih ada anak-anak di Sumbar yang belum mendapatkan hal tersebut.

Dua anak remaja tertunduk lesu saat diinterogasi salah seorang anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Pol PP) Padang di Mako Pol PP Padang, Kamis pagi (17/11). Keduanya sudah putus sekolah dan tertangkap saat mabuk lem di lantai dua kompleks Padang Theater pagi itu.

Mereka adalah FH, 15, dan CA, 16. Keduanya telah putus sekolah lebih kurang dua tahun yang lalu. FH pernah bersekolah di salah satu SMP swasta di Padang sampai kelas VIII. Karena ketiadaan biaya dia berhenti.

Remaja yang tinggal bersama pamannya ini sehari-hari berjualan aksesoris di Jalan Permindo, Padang. “Sejak duduk di kelas 4 SD, orangtua saya sudah berpisah, sehingga saya diasuh paman hingga sekarang,” terangnya kepada Padang Ekspres.

Karena ekonomi pamannya yang pas-pasan, sulung dari empat bersaudara ini terpaksa berhenti dari sekolah. Untuk mengisi waktu senggang, remaja yang bertubuh ceking ini selalu ngelem bersama teman-temanya di lantai dua kompleks Padang Theater.

“Saya ngelem hanya ikut-ikutan teman, dengan cara satu buah lem banteng dibeli secara patungan,” katanya. Remaja yang mulutnya masih tercium bau lem banteng ini mengatakan, ingin sekali kembali bersekolah tetapi terhalang ketiadaan biaya 

Sementara itu CA, 16 mengaku putus sekolah karena sering bolos dan keluyuran bersama teman-temannya. Bungsu dari tujuh bersaudara ini juga, pernah bersekolah di salah satu SMP swasta di Padang. Tapi hanya sampai kelas VII saja. Setelah berhenti sekolah dia berjualan sayur di Pasar raya Padang.

“Kegiatan sehari-hari saya berjualan sayur di Pasar raya. Usai berjualan kumpul bersama teman-teman sambil mengelem di kawasan lantai dua Padang Theater,” sebutnya.  

Dia mengatakan, ibunya meninggal saat dirinya duduk di bangku kelas V SD, sementara ayahnya meninggal saat dirinya duduk di bangku kelas VI SD. “Saat ini saya tinggal bersama kakak,” terangnya.

Dia berencana ingin kembali ke bangku sekolah, karena teman-teman sebayanya banyak yang menghabiskan waktunya di bangku sekolah, sementara dirinya menghabiskan waktu keluyuran tidak tentu arah. “Saya ingin kembali ke bangku pendidikan, namun terkendala biaya. Karena saudara-saudara saya ekonominya juga pas-pasan,” ujarnya.   

Khusus untuk Sumbar, cerita tentang anak putus sekolah tidak hanya ada di Padang. Pada sejumlah kabupaten dan kota lainnya, juga terdapat hal yang sama. Sebagaimana diberitakan Padang Ekspres 26 Juli lalu, paling tidak ada 566 pelajar putus sekolah di tiga kabupaten di Sumbar, yakni Sijunjung, Solok Selatan dan Mentawai. Penyebabnya, dari masalah ekonomi keluarga hingga motivasi yang kurang dari keluarga.

Jumlah anak-anak putus sekolah itu berkemungkinan bisa bertambah. Pasalnya, pemerintah provinsi berencana untuk menghapuskan program pendidikan gratis 12 tahun dalam RAPBD 2017.

Diberitakan Padang Ekspres 15 November lalu, program sekolah gratis yang diberlakukan sejumlah kabupaten/kota terancam terhenti, menyusul peralihan kewenangan pendidikan menengah atas ke pemerintah provinsi. 

Pasalnya, pelimpahan kewenangan itu tidak dibarengi dukungan anggaran oleh pemerintah pusat. Konsekuensinya, Pemprov Sumbar harus menanggung gaji guru Rp 2,3 triliun dari total rancangan APBD 2017 sebesar Rp 6,1 triliun. Akibatnya, belanja tidak langsung jauh lebih besar dari belanja langsung atau pembangunan.

Terkait hal tersebut, pengamat pendidikan dari Universitas Negeri Padang (UNP), Jamaris Jamna mengatakan, dari segi keterlaksanaan pendidikan sekolah gratis itu tentu agak berat pelaksanaannya. Kemudian perlakuannya juga tidak adil, karena orang yang mempunyai uang atau finansial yang berlebih biaya sekolahnya juga gratis dan orang miskin pun biaya sekolahnya juga gratis. 

Tetapi dilihat dari segi kebijakan, baik dari segi kebijakan pemerintah maupun kebijakan dari segi politik, sebenarnya pemerintah tersebut tidak bisa mengatakan tidak ada dana karena janji-janji politik harus dipenuhi.

“Persoalannya, ada tidak komitmen yang kuat dari pemerintah provinsi untuk mengangarkan 20 persen dari APBD. Padahal 20 persen tersebut dari Dana Alokasi Umum (DAU), sementara dari APBD hanya sedikit,” katanya Kepada Padang Ekspres, Jumat (18/11)

Jadi kalau pemerintah provinsi mengatakan tidak ada uang itu suatu kekeliruan, karena selama ini sumbangan APBD murni terhadap pendidikan di Sumatera Barat masih rendah.

Selain itu tidak menghitung jumlah pengawai dengan jumlah kebutuhan ke pekerjaan itu yang menjadi persoalannya, sehingga anggaran habis untuk belanja pegawai saja.

Selain itu dampak sekolah yang tidak gratis lagi akan mengakibatkan mutu di sekolah akan menurun. Kalau orang tua diminta untuk membayar, ada yang tidak mampu dan ada yang mampu. 

“Yang tidak mampu, apakah harus di usir keluar? Sementara yang mampu apakah sanggup menyubsidi orang yang tidak mampu sekarang ini? Karena sudah terbiasa gratis sehingga pemasukan keuangan di sekolah tidak mencukupi pada anggaran sekolah sehingga berdampak kepada pembelian bahan, alat, pembelian peralatan-peralatan pembelajaran berkurang.

Kalau hal tersebut tidak cukup, berarti kualitas pembelajaran akan menurun, kalau kualitas pembelajaran menurun, berakibat kepada menurunnya kualitas pendidikan,” sebutnya.

Dari segi orang tua sendiri, sambungya, mereka telah mempersiapkan bahwa sekolah tidak membayar uang sekolah. Mereka tidak memikirkan apa-apa tentang biaya uang sekolah.

Artinya jika mereka memiliki persepsi seperti itu, mereka tidak merencanakan pengeluaran untuk sekolah karena perencanaan biaya sekolah selama ini tidak ada. Meskipun ada biaya untuk sekolah tetapi bukan biaya sekolah tetapi biaya uang transport anaknya ke sekolah atau uang jajan. 

“Bagi yang sanggup menyekolahkan anaknya, penghapusan program sekolah gratis tidak masalah. Tetapi bagi yang tidak sanggup, sedikitnya ada dua kemungkinan.

Pertama, dia minta surat miskin, kedua yang bersangkutan berhenti sekolah. Kalau itu terjadi akan berakibat fatal sehingga sekolah-sekolah akan banyak anak-anaknya yang DO (drop out),” ungkapnya.

Menurut Jamaris, sebaiknya pemprov jangan dulu menghapus program sekolah gratis. Sebaiknya dievaluasi saja belanja pegawai. Kapan perlu dikurangi tunjangan mereka. Kalau ada tenaga honor turunkan jumlah biaya honornya karena tenaga honor tersebut sudah ada batas upahnya, jangan korbankan pendidikan.

“Saya heran kenapa pendidikan yang menjadi korban. Padahal banyak aspek lain yang harus di kurangi,”  ucapnya.

Pendidikan sambungnya, lebih mudah menjadi sasaran empuk bagi pemerintah daerah, karena pemerintah daerah menilai anggaran pendidikan besar dibandingkan dengan instansi yang lain. 

“Ketika mengurangi anggaran pendidikan, akibatnya  akan berdampak kepada kualitas pendidikan. Ketika kualitas pendidikan menurun maka bangsa kita ini akan selalu terjajah. Dulu penjajahan fisik, sekarang kita di jajah dengan masalah ekonomi, budaya, politik dan sebagainya,” tutur Jamaris.

Terpisah, pengamat pendidikan dari STIKIP PGRI Padang, Yuzarion Zubir mengingatkan pemerintah, bahwa tidak semua orang tua bisa membayar SPP. “Seharusnya pemerintah berpikir lagi soal ini. Pendidikan harus menjadi prioritas utama untuk kemajuan bangsa,” ujarnya.

Sementara itu, pandangan berbeda datang dari pengamat kebijakan publik Universitas Negeri Padang, Eka Vidia. Ketika kebijakan penghapusan sekolah gratis tersebut muncul, sebutnya, tidak sepenuhnya akan bertambah angka putus sekolah. Karena ekonomi bangsa sekarang ini dengan dihitung dari yang dikeluarkan memang tinggi. 

Tetapi, katanya, apakah seseorang tidak bisa membiayai sekolah anaknya karena ekonomi yang rendah? Tentu perlu dibuktikan terlebih dahulu. Artinya jangan-jangan selama ini masalah pendidikan itu bukan tidak bisa mengeluarkan biaya, tetapi tidak ada kesadaran mengeluarkan biaya untuk kepentingan sekolah.

“Buktinya anak-anak di SMP dan SMA memakai handphone, memakai motor. Tetapi kita tidak bisa pula ditampik ada kelompok-kelompok keluarga yang tidak sanggup sama sekali untuk biaya sekolah. Nah mungkin ini yang harus di subsidi oleh negara,” ucapnya kepada Padang Ekspres, Sabtu (19/11).

Sekolah itu, sambungnya, penting dan orang tua harus menyisakan biaya untuk sekolah anaknya. Karena sesuatu yang gratis tersebut dampak negatifnya membuat orang tidak serius. Namun bagi orang yang tidak mampu itulah peran intervensi dari pemerintah. Karena pendidikan itu adalah pelayanan publik yang tidak diminta oleh masyarakat tetapi diberikan oleh negara.

“Ketika kita meminta layanan tersebut, tentu tidak berarti gratis. Tetapi tidak mahal. Karena merupakan pelayanan publik. Namun layanan tersebut harus ditingkatkan kualitasnya. Seperti guru, kapasitas fisik sekolah, artinya biaya sekolah tidak gratis tetapi tidak mahal dan ini bukti pertanggung jawaban orang tua kepada anaknya,” ujarnya.

Tingkat keberhasilan anak, indikatornya bukan sekolah gratis atau tidak gratis. Tetapi didukung oleh guru yang bermutu, fasilitas sekolah lengkap dan didukung oleh motivasi anak dalam belajar.

Penghapusan sekolah gratis karena negara tidak ada anggaran itu adalah alasan klasik. Tetapi dalam konteks sekolah gratis itu sendiri, dia menilai, tidak mesti sekolah gratis, tetapi sekolah tidak gratis tetapi tidak mahal.

Kepala Dinas Pendidikan Sumbar, Burhasman Bur menyebut, istilah sekolah gratis tidak ada dalam peraturan perundang-undangan. Yang ada pemerintah memang berkewajiban untuk wajib belajar dan juga punya kewajiban untuk memenuhi dana operasional, investasi dan sebagainya. 

Ini telah diatur di dalam UU Sisdiknas Tahun 2003  dan PP 48 Tahun 2008 serta ada PP 44 Tahun 2012 juga PP 66 Tahun 2010. Dalam peraturan tersebut masyarakat ikut serta didalam pembiayaan pendidikan. Di situ, katanya, juga diatur ada istilah klausul yang mengatakan bahwa masyarakat juga berhak membantu dalam pendidikan.

“Karena di dalam undang-undang orang tua juga wajib ikut serta dalam membantu pembiayaan pendidikan. Tetapi kalau anak-anak tersebut tidak mampu kita dukung haknya untuk dapat belajar.

Jika ada orang-orang yang memiliki kemampuan apa salahnya memberikan bantuan dengan cara subsidi silang. Itu yang akan dikemas dengan baik,” katanya.

Jadi istilah sekolah gratis itu memang tidak ada, karena yang ada pemerintah berkewajiban untuk memberikan pelayanan pendidikan ke masyarakat. Sementara warga negara termasuk orang tua juga berhak untuk ikut serta membantu anggaran pendidikan.

“Bagi yang tidak mampu itu, kewajiban pemerintah untuk membantu salah satunya dengan cara subsidi silang,” ucapnya.

Ada kewajiban pemerintah untuk anak-anak  yang tidak mampu, di dalam UU sudah diatur semuanya. Untuk wajib belajar pemerintah yang menanggung, tetapi untuk pendidikan menengah banyak alternatif yang dilakukan.

Jadi harus dibedakan pendidikan dasar dan pendidikan menengah. “Ditekankan di situ di sekolah-sekolah yang dikelola oleh pemerintah bukan sekolah swasta,” katanya. (*)

 

LOGIN untuk mengomentari.

© 2014 - 2017 Padek.co