Rabu, 29 March 2017, 02:41:45 WIB

Terhentinya Dua Pembangunan Rumah Sakit di Sumbar

27 November 2016 11:09 WIB - Sumber : Tim Padang Ekspres - Editor : Riyon    Dibaca : 82 kali

Dharmasraya Lanjut lagi 2017, Pessel Tunggu Amdal

Pelayanan kesehatan merupakan salah satu kebutuhan dasar masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut, salah satu yang dilakukan oleh sejumlah pemerintah daerah di Sumbar adalah membangun rumah sakit. Hanya saja, ada juga pembangunan rumah sakit yang diharap-harapkan itu tidak kunjung tuntas.

Salah satu contohnya adalah pembangunan rumah sakit Pulaupunjung, Dharmasraya. Rumah sakit itu dibangun sekitar tahun 2010 dan terhenti pembangunannya sekitar 2011.

Saking lama tidak disentuh pengerjaan dan ditinggal tukang, gedungnya sudah seperti bangunan berhantu. Dapat dibayangkan, gedung sebesar itu jika sudah selesai. Akan jadi bangunan terbesar se-Dharmasraya. 

Bangunan tiga lantai itu tampak begitu kekar dengan atap gonjong. Rencananya, rumah sakit itu akan menjadi tempat rujukan tiga provinsi. Dari pantauan Padang Ekspres beberepa hari terakhir, bagian depan sudah siap sekitar 50 persen.

Full kaca, namun kini sudah banyak yang pecah. Di atas atap lobi depan, dipasang kaca yang cukup besar. Di bawah, rumput ilalang merajalela ke setiap sudut bangunan. Masuk ke dalam, tak tercium lagi aroma pembangunannya, seperti bau semen atau yang lainnya.

Bahkan yang ada justru bau pesing dan aroma dingin menyeramkan. Coretan dan gambar juga tampak di beberapa dinding. Tiang-tiang berdiri dan saling tersambung. Namun belum disatukan dengan bata, sebagai dinding pembatas. 

Dibagian belakang juga begitu. Tiang tak satupun yang sudah diplaster. Begitu juga dinding tembok yang dibeberapa titik sudah didirikan, namun masih tampak memerah sesuai dengan warna asli bata. 

Hariska, 33, warga Pulaupunjung, mengaku kecewa dengan pemerintah karena bangunan itu tidak tuntas-tuntas juga. Dia begitu berharap, sebagai kabupaten yang masih berusia muda akan begitu dilirik, jika rumah sakit itu dapat beroperasi.

“Satu bangunan ini saja belum selesai. Saya dengar kabar, akan ada lima bangunan lain sebesar itu juga. Kalau selesai tentu ini akan menjadi kebanggaan Dharmasraya,” ungkapnya, kemarin (26/11). 

Terpisah, Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Dharmasraya, Junaidi Yunus mengatakan, pembangunan tersebut di bawah pengawasan Dinas Kesehatan setempat. Kendala pembangunan terhenti, katanya karena anggaran. Sedangkan untuk pembangunan sudah berjalan sebanyak 45 persen. 

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Dharmasraya, Leli Arni mengatakan, untuk melanjutkan pembangunan sudah dianggarkan di APBN 2017. Namun untuk angka dia mengaku lupa. “Sudah, dari DAK juga. Untuk angka saya tidak ingat,” sebutnya. 

Sekretaris Komisi III DPRD Dharmasraya, Yosrizal menyebut, kelanjutan pembangunan tersebut dianggarkan sebesar Rp 26 miliar, untuk pembangunan di bagian bawah, sedikit di atas dan alat kesehatan. Dia meminta adanya percepatan pengalihan aset dari pusat ke daerah.

“Sehingga pembangunan tidak setengah-setengah hati. Yang jelas dengan anggaran itu, rumah sakit sudah bisa dimanfaatkan,” tukasnya. 

Selain di Dharmasraya, terhentinya pembangunan rumah sakit juga terjadi di Pesisir Selatan. Yakni pembangunan relokasi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tipe C Dr M Zein Painan yang belokasi di Kabun Taranak, Kenagarian Painan Selatan ini.

Dalam pembangunannya, peletakan batu pertama dilakukan 30 Mei  2015 oleh Gubernur Sumbar Irwan Prayitno dengan didampingi mantan Bupati Pessel, Nasrul Abit, ketua DPRD dan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait lainya. Tapi saat ini pembangunannya dihentikan, karena terkait dengan persoalan ketiadaan analisis dampak lingkungan (amdal)

Ketua Komisi III DPRD Pessel, Syafril Syaputra, menyebut, bahwa masyarakat di daerah itu berharap agar pembanguan relokasi RSUD Dr M Zein Painan bisa dilanjutkan kembali.

“Pembangunan relokasi RSUD Dr M Zein Painan dengan anggaran sebesar Rp 94,1 miliar yang berasal dari pinjaman PIP ini, dilaksanakan berdasarkan peraturan daerah (perda). Karena berdasarkan perda, maka pemberhentianya juga berdasarkan kepada perda,” ungkapnya. 

Berdasarkan hal itu, sehingga apa yang menjadi alasan kenapa pembangunan relokasi RSUD DR M Zein Painan itu dihentikan, juga harus jelas. Namun dia mengakui kalau hingga saat ini pihaknya dari Komisi III belum mendapatkan konfirmasi. 

“Karena pembangunan relokasi RSUD Dr M Zein Painan sebagaimana dilaksanakan oleh PT Waskita Karya dengan konsultan Virama Karya dengan nilai kontrak sebesar Rp 94,1 miliar ini semestinya tuntas pada Juli 2016. Sehingga ini akan kami pertanyakan apa yang menjadi alasan pengerjaan itu dihentikan,” ujarnya. 

Dia juga mendukung pemerintah dalam hal ini bupati Pessel untuk melakukan audit investigasi, kebijakan dan keuangan bila memang diperlukan.

”Kalau dari hasil audit itu ditemui ada pelangaran, saya setujui dilakukan tindak lanjut. Baik tindak lanjut secara administrasi bahkan tindak lanjut secara hukum,” ungkapnya. 

Dukungan dan harapan itu disampaikanya, sebab selain dana PIP, daerah juga telah menggelontorkan dana untuk menunjang beberapa inprastruktur demi terlaksananya pembangunan relokasi RSUD Dr M Zein Painan melalui APBD. Bahkan anggaranya telah mencapai sekitar Rp 16 miliar yang digunakan untuk sarana jalan dan lainya. 

Sementara itu, Kepala Dinas Parsarana Jalan dan Tarkim Pessel, Era Sukma Munaf, ketika dihubungi menjelaskan bahwa proyek pembangunan relokasi RSUD tipe C pada lahan seluas 3 hekter lebih di Kabun Taranak Painan Selatan itu nilai kontraknya Rp 94.178.900.000. Proyek pembangunanya dilakukan oleh PT Waskita Karya dengan konsultan Virama Karya.

“Dari nilai kontrak itu, pengerjaan fisiknya telah tercapai sebesar 70,10 persen, dengan dana yang telah dicairkan sebesar 30 persen, atau sebanyak Rp 32.962.615.000,” katanya.

Sedangkan Bupati Pessel, Hendrajoni  ketika dihubungi mengatakan, penghentian pembangunan rumah sakti itu semata-mata untuyk taat aturan.

“Saya baru satu semester jadi bupati. Setelah saya cek, amdalnya belum ada. Tapi kok pembangunannya sudah jalan. Makanya saya hentikan. Bila dibiarkan tanpa amdal, saya khawatir akan bermasalah pada kemudian hari,” ungkap Hendrajoni kepada Padang Ekspres.

Menurutnya, bila amdalnya telah selesai diurus dan diterbitkan pihak terkait, maka pembangunan rumah sakit itu akan dilanjutkan. Pasalnya, rumah sakit itu sangat penting untuk memberikan pelayanan maksimal dengan fasilitas yang lebih refresentatif. 

“Ada yang tidak mengerti masalah, lalu sembarangan komentar terkait penghentian proyek itu. Lalu, saya jelaskan dan baru dia mengerti serta sadar bahwa itu dilakukan demi kepentingan RSUD ke depan dan lingkungan sekitarnya,” ujar mantan perwira menengah Bareskrim Polri itu.

Selain harus adanya pengelolaan limbah rumah sakit yang baik, dirinya menyebutkan RSUD itu juga harus mempertimbangkan Pessel sebagai daerah rawan bencana.

“Jadi, bangunannya harus ramah bencana gempa, tsunami dan longsor. Jadi, keselamatan saudara-saudara kita yang ada di dalamnya harus diperhatikan juga,” tambahnya.

Hendrajoni menyebutkan, sebagai bupati dirinya akan memprioritaskan pengoperasian RSUD M Zein itu. Apalagi dana pembangunan RSUD itu sebesar Rp 94,1 miliar berasal dari pinjaman daerah ke Pusat Investasi Pemerintah (PIP). 

“Jadi, setelah semua persyaratannya lengkap, maka silakan bangun kembali merujuk ke aturan perundang-undangan,” tukasnya. (*)

 

LOGIN untuk mengomentari.

© 2014 - 2017 Padek.co