Jumat, 24 February 2017, 08:17:17 WIB

Di Balik Terbengkalainya Pembangunan Sejumlah Infrastruktur di Sumbar

27 November 2016 11:12 WIB - Sumber : Willian Abib - Padang Ekspres - Editor : Riyon    Dibaca : 75 kali

Review Perkasus secara Detail

Beberapa tahun belakangan, pemerintah daerah di Sumbar sangat gencar melakukan pembangunan infrastruktur, apalagi pascagempa tahun 2009. Gedung-gedung pemerintahan direnovasi dengan menelan anggaran ratusan bahkan milliaran rupiah.

Atmosfer pembangunan itu terus berkembang hingga pemerintah yang ada. Mulai dari pemerintah provinsi hingga ke kabupaten dan kota turut bergeliat melakukan pembangunan berbagai gedung pemerintahan.

Namun tidak semua pembangunan yang dilakukan berjalan mulus atau terencana dengan baik. Bahkan ada sejumlah gedung pemerintahan yang sudah menelan anggaran milliaran rupiah namun tidak termanfaatkan dengan baik atau dipergunakan sesuai peruntukannya.

Kondisi tersebut tentunya menjadi sorotan masyarakat banyak, kalangan tertentu hingga akademisi. Pengamat Ekonomi Pembangunan dari Universitas Andalas, Fuad Madarisa menyebut, kalau persoalan itu bisa terjadi karena keterbatasan anggaran serta kurangnya lobi yang dilakukan pemerintah daerah ke pusat untuk menyelesaikan bangunan pemerintahan itu.

Meski begitu, ia berpandangan kalau pemerintah harus tetap menyelesaikan bangunan yang terbengkalai dan memfungsikan bangunan sesuai dengan peruntukannya.

“Jika untuk pendidikan ya digunakan untuk pendidikan. Jika itu rumah sakit gedung harus menjadi rumah sakit nantinya,” jelas Fuad, Jumat (25/11). Selain itu, pembangunan infrastruktur itu bertujuan untuk menyelesaikan persoalan di tengah masyarakat bukan menambah masalah di masyarakat.

Maka dari itu, harus ada perencanaan yang matang, lobi dan negosiasi pemerintah untuk mendapatkan dukungan dari lembaga atau konstitusi tertentu. Sehingga pembangunan yang dilakukan tak terbengkalai dan bisa dimanfaatkan sebagaiaman mestinya.

Selain itu musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) yang dilakukan jangan sampai sekadar formalitas karena di musrenbang semua pembangunan itu bisa disinkronkan dengan dengan anggaran serta lembaga yang bisa menunjang kesuksesan pembangunan yang dilakukan.

Fuad juga meminta, agar pemerintah menyelesaikan pembangunan yang terbengkali itu. Untuk itu yang harus dilakukan pemerintah adalah mereview kembali perkasus secara detail, apa yang membuat pembangunan gedung pemerintahan itu terbengkalai atau kemudia tak terpakai mesti sudah selasai. 

Terpisah, pengamat tata ruang dari Universitas Bung Hatta, Eko Alvarez menyebut, pada kondisi ini yang dirugikan adalah masyarakat selaku penikmat pelayanan publik. Tentunya yang salah dalam itu adalah pemerintah selaku perencana pembangunan.

Katanya, kasus itu bisa terjadi karena banyak sebab, seperti kurang matangnya perencanaan yang dilakukan yang berimbas terhadap gedung pemerintahan tidak bisa dimanfaatkan. Selain itu bisa juga proses pembangunan yang dilakukan yang tidak sesuai aturan dan program yang telah dicanangkan.

“Jika gedung tidak selesai berarti perencanaan pembangunannya yang tidak baik,” ujarnya.

Eko sendiri juga tidak menampik kalau musywarah rencana pembangunan yang ada di daerah hanya sekadar formalitas sehingga pembangunan yang awalnya sudah dibahas dengan sedemikian rupa tidak kunjung terselesaikan pada akhirnya.

Untuk itu langkah yang harus diambil pemerintah agar ke depannya persoalan itu tidak terjadi lagi adalah menyusun rencana pembangunan dan pengawasannya dengan sebaik mungkin.

“Perencanaan pembangunan tidak boleh ada yang salah, jadi bangunan yang dikerjakan bisa dimanfaatkan dan bermanfaat untuk masyarakat banyak,” sebut Eko Alvarez.

Menurutnya, jika gedung pemerintahan sudah dibangun, namun tidak termanfaatkan hal itu adalah perbuatan yang mubazir dan buang-buang anggaran. 
“Intinya jangan dibiarkan mubazir, gedung harus bisa dipergunakan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.

Untuk itu pemerintah harus melakukan evaluasi dan bertanggungjawab penuh menyelesaikan gedung pemerintahan yang terbengkalai itu. Bahkan katanya, jika terjadi kong kalingkong dalam mandeknya pengoperasionalan gedung, maka pemerintah harus mencari tahu dan menelusuri siapa yang harus mempertanggungjawabkannya. 

Kepala Daerah Buang Ego

Sementara itu, pengamat pemerintahan Rusdi Lubis, mengingatkan, jika suatu pembangunan terbengkalai dan kepala daerahnya berganti, kepala daerah yang baru harus melanjutkan program yang tertinggal itu. jangan sampai tidak karena yang rugi adalah masyarakat dan daerah itu sendiri.

Kepala daerah tidak boleh melihat siapa orang sebelumnya yang melakukan pembangunan apalagi masih menyimpan dendam atau persaingan politik. “Jadi intinya ego harus dihilangkan,” ujarnya.

Ia mengatakan, pembangunan infrastruktur bersumber dari uang rakyat jika  pada akhirnya infrastruktur itu tidak bisa dimanfaatkan berarti kepala daerah tidak menjalankan amanah dari rakyatnya dengan baik, bahkan itu adalah bentuk buang-buang anggaran dan mubazir.

“Di sinilah nantinya timbul kekecewaan mayarakat terhadap pemimpinnya karena tidak ada pertanggunjawaban pemerintah kepada rakyatnya,” sebut Rusdi Lubis yang juga mantan birokrat di Pemprov Sumbar.

Mantan birokrat lainnya, Aristo Munandar, juga tidak menampik kalau saat ini masih banyak aset atau gedung pemerintahan yang terbengkalai dan tidak diselesaikan pembangunannya.

Kondisi itu katanya tentu menjadi tanda Tanya, kenapa bisa terjadi. Untuk itu kepala daerah harus melakukan invetarisir aset yang ada tersebut dan melakukan perencanaan yang matang untuk menyelesaikan pembangunan tersebut.

Ia mengatakan, sifat dari pembangunan itu terjalin hubungan kesinambungan. Jika pada periode kepemimpinan kepala daerah tertentu tidak terselesaikan maka kepala daerah di periode yang baru wajib menyelesaikan pembangunan yang terbengkalai pada pemerintahan sebelumnya.

“Kepala daerah tidak boleh memakai ego yang berlebihan, sifat itu harus dihilangkan,” sebut Aristo Munandar. Ia menjelaskan, di mata masyarakat tidak ada bupati A atau bupati B karena tugas bupati itu sama meski orang berbeda pada periode-periode pemerintahan tertentu.

Untuk itu sudah seharusnya seorang bupati menuntaskan pembangunan yang tertinggal dan terbengkalai karena bupati punya tanggungjawab pembangunan kepada masyarakat.

“Kalau masih ada ego itu namanya tidak benar. Lupakan persiangan politis yang pernah terjadi. Teruskan pembangunan untuk mensejahterakan rakyat bukan mencederai rakyat dengan mengabaikan pembangunan yang sudah ada,” ujarnya. (*)

 

LOGIN untuk mengomentari.

© 2014 - 2017 Padek.co