Jumat, 24 February 2017, 08:22:09 WIB

Sekelumit Kisah Kontraktor di Kabupaten Solok

04 December 2016 09:21 WIB - Sumber : Riki Candra - Padang Ekspres - Editor : Riyon    Dibaca : 93 kali

Fee Rahasia Umum, Uang Cendol untuk Pemuda

Keberadaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) di Kabupaten Solok tak lantas memuluskan jalan kontraktor penyedia jasa pelaksana kontruksi maupun kontraktor bidang jasa pengadaan lainnya, untuk bersaing sehat dalam mendapatkan sebuah proyek ataupun tender.

Keterbukaan lelang pengadaan barang/jasa secara online justru dianggap sebatas tuntutan Undang-Undang (UU) untuk menghilangkan kecurigaan para pemborong dan masyarakat terhadap kinerja daerah.

Namun, dalam prakteknya tetap saja, perusahaan yang telah “direstui” kepala daerah maupun pejabat terkait yang akan memenangkan proyek ataupun tender.

“Mayoritas, pemenang tender itu perusahaan dan kontraktor yang sudah dikondisikan,” sebut Ahi Pehipsa, 38, salah seorang kontraktor di Kabupaten Solok pada Padang Ekpsres, Jumat (2/12).

Menurut Ahi, dalam sebuah lelang pekerjaan, panitia ikut terlibat menyiasati tender dengan rekanan yang telah dijagokan. Sebab, data pemenang tender hanya diketahui panitia.

Dengan kata lain, praktek lelang terbuka itu tidak lepas dari unsur kongkalikong. Rekanan sendiri tidak pernah tahu berapa jumlah peserta tender. “Siapa yang menang tender hanya dapat dilihat saat pengumuman keluar,” terang Ahi.

Berbagai alasan diberikan panitia untuk menggagalkan peserta lelang lainnya. Seperti menyalahkan penawaran rekanan tanpa transparan. “Saya pernah ditolak dan gagal tender dengan alasan, dokumen kualifikasi tidak terkirim. Padahal, dalam data sudah sudah terkirim,” terangnya.

Ahi tak menampik, dalam pemenangan sebuah tender, rekanan yang akan menjadi pemenang dipastikan memberikan fee alias komisi pada panitia lelang. Namun, ia menolak memberitahu berapa persen pastinya fee yang diberikan rekanan pada panitia tersebut. 

“Intinya, LPSE memonopoli lelang. Kalau masalah fee, itu sudah rahasia umum,” sebutnya sembari tersenyum.

Kesulitan tidak saja terjadi saat akan mendapatkan tender lanjut Ahi. Setelah tender berhasil dimenangkan, berbagai kendala di lapangan juga ditemui. Seperti permasalahan lahan di lokasi proyek.

Begitu juga soal premanisme di kawasan proyek yang mesti juga diberikan uang penenang. “Uang cendol untuk pemuda setempat juga sudah rahasia umum di dunia perproyekan,” sebut Ahi.

Sementara untuk proyek Penunjukan Langsung (PL) atau proyek dibawah anggaran Rp 200 juta, seringkali yang mendapat jatah adalah orang-orang di lingkungan Pemkab.

“Kalau PL itu proyek berpandai-pandai. Berkawan dengan kepala dinas hingga bupati. Dan proyek ini jarang bermasalah, karena dananya tidak sebesar tender mungkin,” katanya.

Kendati demikian lanjut Ahi, setiap pemborong pastinya menginginkan laba besar dalam setiap pekerjaan. Namun, beberapa kendala sejak awal tender hingga PHO (provisional hand over/ serah terima pertama antara kontraktor pelaksana dengan pejabat pembuat komitmen) membuat pengusaha seringkali merasakan kegagalan. Hal ini tidak terlepas dari banyaknya fee, uang cendol, uang sayur yang ditebar pada berbagai pemangku kepentingan.

Kualitas Harga Mati

Terhadap praktik-praktik permainan tender tersebut, Wakil Bupati Solok, Yulfadri Nurdin menegaskan, pihaknya akan berusaha semaksimal mungkin untuk mengawasi jalannya roda pembangunan di Kabupaten Solok.

Terutama yang berkaitan dengan pengerjaan infrastruktur jalan, irigasi, dan sebagainya. Terhadap hal itu, Yulfadri mengingatkan panitia lelang termasuk Dinas PU, untuk tidak tergiur dengan tawaran rendah dari rekanan.

“Kami tidak butuh penawaran rendah tapi kerjanya tidak benar. Biar tinggi, asal berkualitas. Karena selama ini, para kontraktor selalu berlomba-lomba dan banting harga rendah dalam setiap proyek,” terang Yulfadri.

Petugas teknis dinas PU sendiri lanjut wabup, memiliki peran penting dalam hal pengawasan terhadap setiap pekerjaan yang dilakukan oleh kontraktor. “Kalau pengawasan betul-betul berjalan baik, tentu tidak lagi ada alasan lemahnya pengawasan saat terjadi sebuah kesalahan fatal nantinya,” sebut Yulfadri.

Wabup juga mengingatkan, bagi pihak-pihak, terutama kalangan PNS yang kedapatan “bermain” dalam pemenangan sebuah tender akan diberikan sanksi tegas. “Biarkan para kontraktor berpacu untuk memberikan hasil kerja terbaiknya bagi daerah,” sebut Yulfadri.

Terkait adanya monipoli pemenangan tender, Padang Ekspres mencoba menghubungi Kepala LPSE, Abra Vestia. Namun, hingga berita ini diturunkan, pihak LPSE tidak memberikan jawaban. (*)

LOGIN untuk mengomentari.

© 2014 - 2017 Padek.co