Jumat, 24 February 2017, 08:21:58 WIB

Ketika PPK Gamang Mengambil Kebijakan

04 December 2016 09:23 WIB - Sumber : Willian Abi - Padang Ekspres - Editor : Riyon    Dibaca : 84 kali

Laksanakan Sesuai Aturan, Aman

Pejabat pembuat komitmen (PPK) adalah ujung tombak agar proyek dari pemerintah berjalan dengan baik dan mencapai hasil yang maksimal. Namun belakangan ini, PPK kerap didera penyakit gamang.

Dalam menjalankan kebijakan, mereka mulai takut  berurusan dengan hukum karena kebijakan yang diambil ditakuti akan mencederai hukum yang berlaku. Administrasi segala urusan menyangkut proyek ditakutkan bermuara ke ranah korupsi.

Untuk menghindari kondisi itu PPK diminta bekerja hati-hati dan bersungguh-sungguh. Mereka juga diminta agar bekerja profesional dan tidak termakan iming-iming dari pihak ketiga. 

“Jika itu dilakukan pejabat, maka pembangunan yang dilakukan akan tepat sasaran dan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat nantinya,” ujar aktivis Jemari Sakato, Syafrimet saat berbincang dengan Padang Ekspres, Sabtu (3/12)-nya. 

Ia mengatakan, saat ini segala aturan yang diterapkan oleh pemerintah sangat ketat terutama dalam hal perencanaan pembangunan yang akan menghabiskan anggaran dalam jumlah yang besar.

Karena aturan yang sudah ketat, PPK tentunya tidak boleh melakukan kesalahan dalam proses kerja yang dilakukan, terutama dalam segala urusan administrasi.

Syafrimet tidak menampik kalau dalam menjalankan sebuah proyek banyak tuntutan-tuntutan tertentu yang juga datang dari pihak tertentu. Misalnya pemberian uang-uang tertentu yang berada diluar pencatatan admiministrasi. “Inilah yang bakal menjadi batu sandungan bagi para PPK,” ujarnya.

Untuk itu apa yang dilakukan dan direncanakan oleh PPK harus sesuai dengan yang akan dilakukan nantinya dalam pengerjaan sebuah proyek, sehingga ke depannya tidak ada masalah apalagi yang bersinggungan dengan hukum.

Ia tidak menampik, kalau tersendatnya sejumlah proyek juga disebabkan oleh ketakutan yang dirasakan oleh PPK. Karena kondisi itu  bakal membuat sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) akan sangat banyak.

PPK juga takut melakukan terobosan dalam membuat komitmen, padahal itu adalah wewenang PPK sepenuhnya. “Namun faktornya bukan karena ini saja, ada sejumlah faktor lainnya, seperti pengerjaan proyek yang dilakukan akhir tahun sehingga banyak silpa,” ujarnya.

Menurutnya, tidak ada kualitas PPK yang rendah jika pejabat itu mau bekerja serius. PPK katanya, adalah orang-orang yang sudah dipilih, berkompetensi serta sudah lulus kriteria dengan bermacam persyaratan. 

“Kepala daerah atau pimpinan sudah tahu kualitas PPK itu, makanya mereka ditunjuk menjadin PPK,” sebut Syafrimet.

Jika ada PPK yang kurang berpengalaman, tentunya mereka bisa bertanya kepada para senior atau pejabat yang sudah lama menjadi PPK. Ia juga menghimbau agar PPK tidak terlibat praktik kongkalingkong dengan pihak-pihak lain. 

Saat ini semua proeyek pembangunan sudah terdata di LPSE (layanan pengadaan secara elektronik). Namun jika masih saja terjadi permainan yang dilakukan oleh PPK, berarti PPK tersebut merupakan orang yang tidak bertanggungjawab dan ingin mencari keuntungan dari proyek pembangunan tersebut.

“PPK laksanakan saja tugas berpedoman kepada aturan. Lakukan kontrol sesuai perencanaan jika tidak ingin terjerumus ke perbuatan yang melanggar hukum,” ujarnya.

Sementara itu, ketegasan pemerintah juga harus diperlihatkan, ketika menemukan pejabat-pejabat yang melakukan kesalahan dalam proyek pembangunan apalagi sampai terlibat praktik gratifikasi atau semacamnya. 

“Mencegah semua itu, pemerintah daerah juga harus membuat komitmen dengan pihak-pihak yang terlibat proyek agar tidak ada persoalan ke depannya,” jelas Syafrimet.

Pengamat keuangan daerah dari Universitas Andalas, Hefrizal Handra juga mengatakan hal yang sama. Menurutnya, tersendatnya sejumlah pembangunan juga tidak terlepas dari faktor ketakutan pejabat dalam melaksanakan anggaran. Namun hal itu bukanlah faktor yang mendominasi.

Ada beberapa faktor lain yang membuat pembangunan tersebut tersendat. Di antaranya, anggaran yang memang relatif kurang dan alokasi anggaran yang kurang efisien.

Hefrizal memandang kasus korupsi yang menjerat pejabat, sebagian besar memang karena adanya korupsi. Selain itu juga tidak bisa disangkal beberapa kasus korupsi juga terjadi hanya karena kesalahan administrasi.

Ia menghimbau agar PPK tidak perlu takut untuk melaksanakan anggaran. Menurutnya yang terus menjadi persoalan dalam proyek adalah adanya alokasi anggaran yang sering kali tidak tepat sasaran dan mengada-ada, bisa jadi  karena desakan politik dalam proses penganggaran. 

Tidak jarang terjadi program atau kegiatan yang belum disiapkan dengan baik tapi dipaksakan anggarannya harus ada, sehingga proyek tidak jadi terlaksana. 
Ia menyebut, kalau anggaran adalah produk politik.

Lumrah kalau kepentingan politik diakomodasi dalam anggaran yang ada. Namun akan jadi persoalan jika program atau kegiatan dipaksakan karena anggarannya ada dan dijalankan tanpa persiapan yang baik. 

Untuk itu, akomodasi kepentingan politik dalam anggaran harus ada kriterianya. Tidak bisa semua diakomodasi tanpa persiapan yang baik sehingga tidak berpengaruh terhadap mproyek pembangunan serta pejabat-pejabat pemerintahan yang terlibat dalam menyukseskan pembangunan itu.

Saat ini sudah ada kemajuan dalam pelaksanaan anggaran daerah. Menurutnya silpa itu memang harus ada dan justru dipertanyakan upaya efisiensi anggaran jika tidak ada silpa. Sementara silpa yang jadi persoalan adalah karena dengan sengaja tidak melaksanakan anggaran.

Keterlambatan sejumlah proyek pembangunan, sambungnya, karena sedikit sekali terobosan pemerintah untuk melakukan kerja sama dengan pihak ketiga dan mendorong swasta untuk terlibat dalam pembangunan infrastruktur.

Pemerintah daerah sendiri katanya, tidak mencoba mencari instrument pendanaan pembangunan selain dari pendapatan daerah dan dana dari pusat. Kondisi itu tentunya juga bias mempengaruhi kinerja PPK yang ada.

Ia mengatakan, PPK adalah pejabat pembuat komitmen dan tidak boleh berinovasi seenaknya. Harus dalam koridor perencanaan dan anggaran. Kalau mereka boleh berinovasi mengutak-atik anggaran justru bisa berpotensi penyalahgunaan kewenangan.

PPK seharusnya mengeksekusi anggaran yang sudah direncanakan dengan baik dan berupaya untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dalam anggaran. 

Hefrizal menyebutkan, saat ini sudah semakin banyak aparatur pemerintah daerah yang menguasai dengan baik tugas dan tanggungjawabnya sebagai PPK dan sebagai pejabat pengadaan. Meskipun demikian, upaya peningkatan kapasitas aparatur harus terus dilakukan. Pelatihan untuk mereka harus terus ada. 

Di sisi lain, hal yang terjadi kata Hefrizal, persoalan mental aparatur dan pejabat pemerintah. Sebagian dari mereka masih mencoba-coba untuk menfaatkan kekuasaan yang ada, meskipun sudah ada LPSE.

Aparat pemerintahan, meskipun sudah diberi insentif yang cukup baik, masih banyak yang tidak puas dengan insentif yang diterima dan memanfaatkan kewenangan untuk mendapatkan tambahan. Apalagi jika proyek yang dilelang dananya besar. 

“Mental aparat kita, masih tidak rela kalau pengusaha atau kontraktor mendapatkan untung yang besar,” katanya.

Namun terkadang, ungkapnya, juga karena desakan atasan atau “penguasa” daerah. Tidak jarang juga proyek di daerah disandera oleh kepentingan politik, termasuk politik balas jasa.

Ada pesanan ke pejabat pengadaan untuk memenangkan perusahaan milik pengusaha yang jadi bagian tim sukses, dan lain-lain. Sepertinya upaya untuk membuat sistem pengadaan yang fair dan adil masih sulit ditemukan karena integritas aparatur dan pejabat politik yang masih jauh dari yang diharapkan.

Hefrizal mengatakan, saat ini  memang belum bisa berharap banyak kepada pemerintah dan pejabat politik yang pemilihannya masih diwarnai politik uang.

Pembenahan dapat dilakukan dengan perbaikan sistem pemilihan pejabat politik, perbaikan internal partai politik, dan profesionalisasi birokrasi. Ketiga hal ini membutuhkan waktu. Konsistensi dan kesabaran pemimpin yang ingin melakukan perubahan sangat diperlukan.

Inovasi yang dibutuhkan pemerintah daerah adalah, pertama di bidang pembiayaan. Jangan hanya tergantung kepada APBN dan APBD. Upayakan ekspansi peningkatan layanan publik sebisa mungkin melalui kerja sama dengan swasta.

Kedua, membangun sistem yang kuat. Sistem perencanaan dan penganggaran serta pengelolaan keuangan sudah harus sistem elektronik. Daerah harus melakukan inovasi sistem yang berbasis teknologi informasi agar ada lompatan dalam layanan publik. (*)

LOGIN untuk mengomentari.

© 2014 - 2017 Padek.co