Jumat, 24 February 2017, 08:17:48 WIB

Tekan Tingkat Perceraian di Sumbar

11 December 2016 10:17 WIB - Sumber : Syawaluddin - Padang Ekspres - Editor : Riyon    Dibaca : 46 kali

Ninik Mamak  Dulu, Baru Pengadilan

Sumbar merupakan salah satu provinsi di Indonesia dengan angka perceraian yang cukup tinggi. Paling tidak, pada tahun 2015, persentasenya melampaui skala nasional, yakni 13,8 persen. Sementara untuk nasional hanya 11 persen.

Hal ini diungkapkan Ketua Umum Badan Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Provinsi Sumbar Damri Tanjung yang juga Kepala Bidang Urais dan Binsyar Kantor Wilayah Kementerian Agama Sumbar kepada Padang Ekspres, Kamis (8/12). Dari data tersebut, tingkat perceraian yang terbanyak di antaranya dari kalangan aparatur sipil negara (ASN) yakni guru.

Terkait hal tersebut, menurut ulama Sumbar Buya Mas’oed Abidin, masalah utama di Sumbar yaitu di kampung-kampung dan nagari-nagari, peranan unsur-unsur masyarakat dalam kaum tidak lagi berfungsi untuk mempersiapkan anak kemenakan dalam pranikah.

Bundo kanduang tidak lagi menceritakan apa-apa saja yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan menurut adat istiadat yang berlaku.

“Kita selama ini membicarakan adat basandi syarak dan syarak basandi kitabullah. Namun kalimat sesudah itu tidak pernah disosialisasikan, yaitu syarak mangato dan adat mamakaikan. Hal tersebut tidak pernah disebutkan, syarat mangato dan adat memakai ini berakti kita sudah menerima syariat islam, otomatis tanpa keikutsertaan atau tidak perlu ada ketok palu dari DPR, karena itu sudah merupakan budaya kita tetapi di dalam pelaksanaan tidak pernah berlaku,” katanya.

Dia menuturkan, saat akan menikah niniak mamak harusnya memberikan nasihat kepada anak kemenakannya tentang pernikahan. “Saat ini apakah ninik mamak telah melakukan hal tersebut?” ujarnya.

Sesuai pendapat buya Hamka, sambungnya, bahwa adat itu qawwi syarak itu lazim. Qawwi itu artinya kuat yang menguatkannya syarak mangato adat mamakai.

Syarak itu lazim artinya sudah menjadi kebiasaan, namun sekarang terbalik syarak yang qawwi dan adat yang lazim. Ini berakibat besar kepada kehidupan masyarakat Minangkabau. Di antaranya kelihatan di dalam rumah tangga. Akibatnya saat ini banyak terjadinya perceraian.

Zaman dulu, orang Minang merantau sampai tiga tahun bahkan lebih meninggalkan istrinya. Tapi mereka tidak pernah bercerai. Namun saat ini apakah masih ada yang seperti itu?

“Sebaiknya dihidupkan kembali peran ninik mamak, alim ulama, ayah bunda, keluarga, dan seluruh perangkat nagari untuk melakukan pendidikan pranikah. Karena hal tersebut tidak pernah dilakukan saat ini,” katanya.

Terpisah, Ketua Lembaga Kerapatan  Adat Alam Minangkabau, M Sayuti Datuak Rajo Pangulu mengatakan, untuk menekan angka perceraian, pemerintah harus melibatkan niniak mamak sebagai penasihat perkawinan.

“Dulu ada namanya tuan kadi yang bertugas memberikan nasihat kepada calon pengantin. Sekarang negara tidak lagi melibatkan kaum adat, langsung mereka yang menangani yaitu penghulu nikah dari pemerintah,” katanya.

Menurut, Ketua Bundo Kanduang Sumbar, Puti Reno Raudha Thaib, dasar agama yang tidak kuat mengakibatkan mudahnya perceraian itu terjadi. Yang perlu disadari bagi orang yang mau menikah adalah menikah itu merupakan takdir.

“Meski pilihan istri atau suami tersebut pilihan kita, namun itu sebenarnya adalah takdir Tuhan. Sebuah takdir jika disia-siakan tentu akan berdosa besar,” katanya.
Dia menyebut, mudahnya kawin cerai terjadi, karena latar belakang agama yang tidak kuat atau pemahaman tentang agama itu tidak ada.

“Kalau mengerti tentang agama tentu mereka mengerti apa arti pernikahan menurut ajaran Islam. Begitu juga dengan adat Minang, di mana di dalam masyarakat Minang menikah itu menghubungkan dua kaum untuk saling bersilaturahmi,” katanya.

Seirama dengan Buya Mas’oed Abidin, Raudha Thaib menyebut, untuk menekan tingkat perceraian tersebut harus ada pembekalan pranikah. Yakni anak-anak yang akan menikah mendapat penjelasan bahwa pernikahan tersebut tidak hanya pertemuan laki-laki dan perempuan saja dan itu bukan suatu pekerjaan yang mudah.

Selain itu, tambahnya perlu mediasi dari penasihat perkawinan melalui BP4 atau keluarganya sehingga perceraian tersebut bisa ditekan. “Perlu komunikasi dan mediasi melibatkan pihak keluarga dan BP4 untuk menekan tingkat perceraian,” tekannya.      

Sosiolog dari Universitas Andalas (Unand), Jendrius mengatakan, perceraian tersebut sebenarnya sudah tinggi di Sumbar. Namun perceraian tersebut ada yang tercatat dan ada yang tidak tercatat. Perceraian yang tidak tercatat tersebut jumlahnya jauh lebih banyak, dibandingkan yang tidak tercatat.

Perceraian yang tercatat tersebut biasanya dari kalangan aparatur sipil negara (ASN). Kenapa mereka mencatatkan itu, karena mereka butuh kejelasan status termasuk nantinya hak pengasuhan anak dan kewajiban yang harus dibayarkan suami istri ketika dia berpisah.

Bagi masyarakat menengah ke bawah mereka tidak perlu hal yang seperti itu, sementara dikalangan ASN hal itu sangat penting selain untuk kejelasan anak-anak juga kejelasan statusnya. Jika mereka ingin menikah kembali harus jelas statusnya janda atau duda.

Dia menambahkan yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk menekan angka perceraian yaitu, persiapan pada pranikah seperti konseling dan pendidikan pranikah.

Ini terkait dengan bagaimana menjadi suami dan ayah yang baik. Namun selama ini dilihat di KUA sebelum menikah hanya ditanya apakah bisa mengaji atau tidak, sementara untuk pendidikan pranikah hanya minim. Bahkan mungkin tidak ada sama sekali sehingga mereka banyak yang tidak mengerti tentang arti pernikahan tersebut.

Selain itu dalam proses perceraian tersebut dilibatkan pihak-pihak yang bisa memediasi tetapi tidak memihak. “BP4 mesti diberdayakan untuk memediasi mereka yang akan bercerai,” katanya kepada Padang Ekspres, Jumat (9/12).

Sementara itu, Dwiyanti Hanandini, Sosiolog dari Universitas Andalas (Unand) mengatakan, saat menikah mamak dilibatkan sementara disaat bercerai mamak tersebut tidak dilibatkan, karena Pengadilan Agama (PA) itu tidak mewajibkan surat dari mamaknya sehingga pasangan yang akan bercerai tersebut datang sendiri saja ke PA. 

Menurut dia, solusinya seharusnya ada surat dari nagari, kelurahan dan mamaknya tentang perceraian tersebut. Jika surat dari mamaknya atau nagari tidak ada jangan di proses di PA-nya. 

“Sebaiknya seperti itu, namun ternyata di kabupaten sendiri belum membuatkan aturan seperti itu. Sehingga di situ yang memudahkan satu pasangan bercerai, dengan alasan tidak cocok dengan pasangannya,” katanya.

Dia menjelaskan, perceraian juga terjadi dari berbagai alasan seperti ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga, nikah muda, suami kawin lagi dan sebagainya. Selain itu, dari kalangan ASN juga banyak terjadi kasus perceraian seperti suaminya tidak bisa mencukupi kebutuhan ekonominya. 

Untuk ASN sendiri, pemerintah harus ada aturan yang jelas yakni jika ingin bercerai harus ada surat dari atasannya langsung, dan dilakukan pemanggilan suami istri tersebut oleh atasannya kenapa mereka harus bercerai.

“Atasan juga harus memfasilitasi duduk masalahnya, kenapa bawahannya mudah sekali untuk bercerai, karena selama ini atasan percaya saja yang dikatakan bawahannya kenapa mereka bercerai,” ucapnya.

Selain itu, pihak orangtua memudahkan anaknya untuk menikah muda. Padahal dalam segi pemikiran mereka belum matang sehingga dengan mudahnya mereka melakukan perceraian.

“Seharusnya pemerintah juga tegas terhadap UU perkawinan, yang mana di situ ditentukan batas-batas umur yang layak untuk menikah, sehingga perceraian dapat diredam. Karena selama ini pernikahan dilakukan dengan mudah sementara perceraian juga bisa dilakukan dengan mudah,” tutupnya.

Menurut pisikolog Kuswardani, disintegrasi dari sebuah hubungan itu, tentu ada penyebabnya. Seperti persiapan pasangan dalam menghadapi konflik yang mungkin belum ada. Kemudian kesadaran bagaimana mengatasi konflik itu supaya tidak meruncing.

Terjadinya perceraian karena tidak tersolusinya konflik yang ada atau akumulasi konflik-konflik yang kecil yang terjadi karena beda pandangan atau pendapat.

Hal ini kalau tidak terselesaikan, muaranya akan menjadi konflik dan semakin membesar sehingga pasangan tidak menyadari bahwa konflik tersebut sudah menganga sehingga setelah timbulnya konflik baru timbul kesadaran bagaimana cara penyelesaiannya. Padahal mungkin masih ada hal-hal yang bisa diintegrasikan kembali.

Kalau konflik semakin berkembang, biasanya terjadi ketidakmampuan dalam menyatukan kembali karena konflik-konflik yang kecil-kecil tersebut dianggap sepele.

Sebenarnya konflik yang dianggap sepele itu harus diselesaikan sehingga tidak menimbulkan konflik yang lebih besar. Sekecil apapun persoalan harus diselesaikan dengan cara komunikasi. 

“Komunikasi menjadi tidak efektif ketika satu pemicu merembet kepada yang lain sehingga tidak efektif. Sebenarnya satu konflik dan di bicarakan maka konflik tersebut akan selesai,” tukasnya. (*)

LOGIN untuk mengomentari.

© 2014 - 2017 Padek.co