Kamis, 19 October 2017, 23:25:30 WIB

Tujuh Ketua P2BN Mengaku Dipungli

03 January 2017 10:17 WIB - Sumber : Lumban Tori - Padang Ekspres - Editor :    Dibaca : 69 kali

Wali Nagari: Saya tak Tahu Soal Itu 

Tujuh ketua Kelompok Pelaksana Kegiatan Proyek Pembangunan Partisipatif Berbasis Nagari (KPK P2BN) 2015 di Nagari Muarotais, Kecamatan Mapattunggul, Kabupaten Pasaman mengaku dipungli wali nagari setempat.

Total pungutan liar (pungli) yang dikenakan kepada tujuh ketua kelompok tersebut mencapai sekitar Rp 81, 3 juta. Akibatnya, volume bangunan proyek infrastruktur tak bisa dikerjakan sesuai perencanaan.

Sementara Wali Nagari Muaratais Andespa membantah tudingan tersebut. Dia juga mempertanyakan kenapa proyek tahun 2015 yang diklaimnya tidak ada masalah itu baru sekarang diungkapkan para ketua kelompok P2BN.

Ketua Pelaksana Kegiatan P2BN Jorong Benai Nagari Muaratais, Mesra Yuza mengaku telah dipungli wali nagari sebesar Rp 11 juta saat pembangunan jalan usaha tani tahun 2015. Pada tahap I, wali nagari meminta uang Rp 4 juta, tahap II sebesar Rp 1 juta dan tahap III sebesar Rp 6 juta. 

Menurutnya, wali nagari telah menyalahgunakan jabatannya dan memperkaya diri dengan jabatan yang dimilikinya. Ketika itu, dia mengaku tak ingin membuat warga kecewa dan tidak ingin proyek P2BN bermasalah.

Lalu, dia mengajukan pinjaman ke Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Rao untuk menutupi kekurangan biaya proyek tersebut. “Saya meminjam uang Rp 10 juta. Gara-gara wali berbuat seperti itu, sampai hari ini utang saya belum lunas,” ungkapnya kepada Padang Ekspres, kemarin di rumahnya.  

Menurutnya hal itu tidak hanya terjadi di Jorong Benai saja, namun hampir di sebagian besar jorong di Muaratais.

“Ada 9 titik kegiatan pembangunan P2BN tahun 2015. Masing-masing  jorong punya satu titik lokasi, dan semua ketua kelompok sama nasibnya seperti saya. Semuanya dipungli wali nagari dengan jumlah berbeda-beda,” ucapnya.

Ketua Pelaksana Kegiatan P2BN tahun 2015 di Jorong Rumbai, Nagari Muaratais, Sahrial juga mengaku dipungli saat pembangunan los Pasar Rumbai. Wali nagari meminta dana Rp18 juta dari nilai proyek Rp 100 juta. 

Pada tahap pertama, dicairkan anggaran Rp 30 juta dari nilai itu dan wali nagari meminta Rp 4 juta. Kemudian tahap II dicairkan Rp 45 juta, wali nagari meminta  Rp 5 juta, tahap III dicairkan Rp 25 juta dan wali nagari minta  Rp 9 juta.

Ketua Pelaksana Kegiatan pembangunan P2BN 2015 di Jorong Soma Khairuddin juga menyebutkan, wali nagari melakukan pungli terhadapnya sekitar Rp 10, 6 juta dari pagu anggaran usaha tani.

Pada pencairan tahap I digelontorkan anggaran Rp 15 juta, wali nagari meminta dana Rp 2,5 juta. Pada pencairan tahap II sebesar Rp 22,5 juta, wali nagari minta Rp 3, 5 juta.

Pada pencairan tahap III sebesar Rp12 juta, wali nagari minta Rp 4,1 juta. Ketua Pelaksana Kegiatan P2BN tahun 2015 Jorong Sungaibelut Zuhrial Basri  mengaku dipungut wali nagari sekitar Rp 10,1 juta.

Ketua Pelaksana Kegiatan P2BN tahun 2015 Jorong Kampungtangah Johardi  juga mengaku dipungut Rp 10 juta. Demikian pula Ketua Pelaksana Kegiatan P2BN 2015 di Jorong Sibintain Samsir juga mengaku dipungut Rp 10, 8 juta.

Ketua Pelaksana Kegiatan P2BN 2015 Jorong Kububaru Febrianto juga mengaku dipungut Rp10, 8 juta. Masing-masing  Ketua Pelaksana Kegiatan P2BN telah membuat surat pernyataan bersama di atas materai 6 ribu terkait besaran pungutan yang dikenakan kepada mereka oleh wali nagari setempat.

Wali Nagari Muaratais Andespa ketika dikonfirmasi mengatakan, dia belum mengetahui terkait laporan penyalahgunaan jabatan yang telah dilakukannya. 

Begitu pula pernyataan bersama sembilan Ketua Kelompok Pelaksana P2BN 2015 terkait besaran pungutan yang dikenakan kepada mereka. “Saya tak tahu soal itu,” ucap Andespa.

Andespa mengaku kegiatan P2BN 2015 sudah selesai dan berjalan ketentuan rencana anggaran biaya (RAB). Gambar bangunan juga sesuai perencanaan. 

Andespa justru mempertanyakan alasan Kelompok Pelaksana P2BN 2015 yang mempersoalkan hal tersebut tahun 2017. “Yang lewat kan sudah berlalu, dan yang lewat pun tidak ada masalah dan sudah dianggap selesai,” katanya.

Camat Mapattunggul, Aan Rinaldi mengatakan, beberapa nagari di Kecamatan Mapattunggul adalah daerah yang sulit akses komunikasi dan transportasi. 

Dengan kondisi seperti itu, sebagian nagari  saat pembangunan sering mengalami permasalahan. Baik gambar, volume bangunan dan pengurangan anggaran. “Permasalahan bangunan yang tidak sesuai volume dan gambar pernah saya tinjau ke lapangan,” katanya.

Dia mengaku langsung ke lokasi meninjau kondisi bangunan yang dilaporkan masyarakat tersebut.

“Ternyata, ketika di lapangan informasi tersebut benar. Memang, bangunan yang diinformasikan warga tidak sesuai perencanaan dan sangat merugikan pembangunan di nagari,” katanya saat ditemui di ruang kerjanya.

Padahal, lanjutnya, pembangunan di Kecamatan Mapattunggul umumnya berupa jalan usaha tani, jalan lingkung dan bangunan fisik lainnya, yang benar-benar dibutuhkan masyarakat. (*)

LOGIN untuk mengomentari.

Lowongan
© 2014 - 2017 Padek.co