Selasa, 25 July 2017, 05:43:27 WIB

500 Hektare Sawah Gagal Tanam

06 January 2017 10:36 WIB - Sumber : Tim Padang Ekspres - Editor : Riyon    Dibaca : 51 kali

Warga Diajak Goro Perbaiki Bendungan Rusak

Kekeringan yang memicu ratusan hektare persawahan tiga nagari di Lintaubuo gagal panen mulai direspons Pemerintah Kabupaten. Kemarin (5/1), Bupati Tanahdatar Irdinansyah Tarmizi langsung meninjau lokasi bendungan Ngalau Pangian. 

Irdinasyah Tarmizi mengajak masyarakat bergotong-royong membuat bendungan sementara, jelang izin prinsip dikeluarkan Kementrian Kehutanan. Hal tersebut perlu dilakukan, karena perbaikan bendungan merupakan kebutuhan mendesak. Apalagi, bendungan itu sudah rusak selama dua tahun dan memicu kekeringan di tiga nagari.

“Sekarang kita fokuskan dulu memperbesar debit air. Caranya bergotong-royong membangun bendungan sementara. Semoga aksi ini dapat mengaliri tali bandar bagi masyarakat tiga nagari di Lintaubuo,” ujar Irdinansyah saat meninjau lokasi bendungan Ngalau Pangian, kemarin.

Dengan kembali dialirinya air, maka warga dapat kembali bercocok tanam. Program pemerintah untuk mewujudkan ketanahanan pangan pun bakal terwujud.

“Jika tidak segera diatasi, tentu warga akan mengalami kerugian yang berbuntut pada kemiskinan. Ini nanti juga akan berdampak pada meningkatnya angka kejahatan, seperti pencurian, dan lain sebagainya,” tukasnya.

Irdinasyah juga berharap Kementerian Kehutanan melalui Dinas Kehutanan Provinsi menjadikan ini perhatian khusus dengan segera mengeluarkan izin. Pasalnya, masalah itu berkaitan dengan hajat hidup orang banyak. 

Politisi senior DPD Golkar Sumbar tersebut juga mengimbau masyarakat menghemat pemanfaatan air. Caranya, perkumpulan petani pemakai air (P3A) mengatur pemakaian air.

“Jangan sampai air yang masuk ke sawah, kemudian dilepas begitu saja. Jadi, ini harus diatur dan air bisa kembali mengalir dan dimanfaatkan petani lainnya,” ajak Bupati.

Terkait pengurusan izin pembangunan bendungan baru, Bupati menegaskan dirinya sudah memproses surat tersebut. “Jadi surat itu sudah kita kirim, tapi tentu semua butuh waktu dan proses. Kita hanya bisa menunggu. Tapi, kita akan usahakan jemput bola ke Kementrian Kehutanan,” sebutnya.

Sementara itu, selain krisis air irigasi, masyarakat juga kesulitan air bersih. Mengatasi itu, Bupati meminta PDAM Lintaubuo kembali mengkaji ulang persoalan sumber air.

“Saat ini, memang sumber air itu tidak memadai. Oleh karena itu, kita minta pihak PDAM mengevaluasi, terutama mencari sumber air baru. Sehingga PDAM yang pernah beroperasi bisa diaktifkan kembali,” ujar Irdinansyah di kampung kelahirannya tersebut.

Sekadar diketahui, Lintaubuo pernah dialiri air PDAM tahun 1990-an hingga tahun 2000-an. Setelah itu, air PDAM yang menjadi andalan masyarakat dalam urusan mandi, cuci dan kakus (MCK) tidak berfungsi lagi. Sehingga, menyebabkan  warga kesulitan mendapatkan air bersih. 

Meski masyarakat mencoba beralih ke sumur galian, namun tidak banyak membantu. Saat kemarau datang, sumur-sumur warga kekeringan. Hingga kini, masyarakat Lintaubuo yang terdiri dari empat nagari terpaksa harus MCK ke sungai.

Bahkan masyarakat harus rela merogoh kocek membeli air untuk MCK Rp 70 ribu/ mobil dengan kapasitas 2 kubik air. Camat Lintaubuo Zulkifli Idris langsung merespons dorongan Bupati, dengan mengumpulkan pihak pemerintahan nagari untuk berkoordinasi.

“Jadi, dari hasil rembukan sementara, kita akan gotong-royong ke lokasi bendungan melibatkan semua unsur. Mulai dari petani hingga bundo kandung, ibu PKK, pihak nagari dan pemuda,” ujar camat yang baru dua hari dilantik tersebut.

Terkait persoalan air bersih, kata dia pihak PDAM untuk sementara akan membantu masyarakat mendapatkan air bersih dengan cara mendrop mobil ke lokasi-lokasi yang paling membutuhkan.

“Kita petakan dulu bersama pihak nagari, jorong, lokasi mana yang sangat membutuhkan. Mobil PDAM tersebut kita arahkan ke situ. Semua tergantung situasi, bisa saja bergiliran atau setiap hari,” tukasnya.

Kepala UPT Pertanian Lintaubuo Syafrizal mengungkapkan, sedikitnya lebih dari 500 hektare lahan persawahan tiga nagari di Lintaubuo mengalami gagal tanam karena kendala air. 

“Beberapa titik sawah yang bisa ditanam itupun gagal panen pada musim kemarin karena kemarau. Kita tentu berharap persoalan ini segera diatasi sehingga masyarakat tak kesulitan,” tukasnya. 

Sesalkan Pernyataan

Di sisi lain, Bupati Tanahdatar Irdinansyah Tarmizi menyesalkan pernyataan Kabid Pemanfaatan Hutan Dinas Kehutanan Sumbar, Mgo Senatung yang menjelaskan bahwa belum ada koordinasi antara Pemkab Tanahdatar dengan Dinas Kehutanan Sumbar.

“Sebab, Pemkab Tanahdatar sudah lama mengurus izin pinjam pakai untuk pengerjaan irigasi Ngalau Pangian tersebut,” tegasnya.

Kepala Dinas PU Thamrin didampingi Kabid PSDA Revdinal dan Kabid PSDA sebelumnya Januar Pemri menyampaikan usaha mereka mengurus surat untuk mempercepat proses perbaikan irigasi Ngalau Pangian yang secara formal dinamakan Batang Sangki I Lintau. 

Kata Thamrin, pada 25 Juli 2016, Project Manager PT Waskita Karya Basuki Rahmanta Putra, mengirim surat kepada Dinas Pertanian dan Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Tanahdatar melalui surat Nomor 34/WKBRP.JO/DI-SNM/2016 tanggal 25 Juli 2016 perihal Persiapan Konstruksi Bangunan Bendung Batang Ngalau, Nagari Pangian Lintau.

Selanjutnya dinas melakukan peninjauan lapangan dan telah memberikan penjelasan hasil peninjauan kepada Basuki Rahmanta Putra melalui surat Nomor 522/574/Distanbunhut-2016 tanggal 22 Agustus 2016 perihal Hasil Peninjauan Lapangan Lokasi Rencana Jalan untuk Mobilisasi Alat Berat dan Bahan Bangunan untuk Pembangunan Bendung Batang Ngalau Pangian, yang juga ditembuskan kepada Dinas Kehutanan Provinsi Sumbar.

Selanjutnya, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumbar menanggapi surat Nomor  522/574/Distanbunhut-2016 tanggal 22 Agustus 2016 melalui surat Nomor 522.1/2101/PK-2016 tanggal 8 September 2016 perihal Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Rencana Pembangunan Jalan Akses dan Pembangunan Bendung Batang Ngalau Pangian yang ditujukan kepada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Tanahdatar dan Project Manager PT Waskita Karya Basuki Rahmanta Putra.

“Pada point 4 Surat Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumbar dijelaskan bahwa kegiatan di lapangan tidak boleh dilakukan sebelum memperoleh izin pinjam pakai kawasan hutan dari Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atas Nama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan,” jelas Revdinal.

Dalam surat itu juga dijelaskan bahwa pengurusan izin pinjam pakai kawasan hutan dilakukan oleh yang menguasai aset. Sementara, menurut skema jaringan irigasi Batang Sinamar, Batang Sangki I dan Batang Sangki II merupakan jaringan sekunder Batang Sinamar. 

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 14 Tahun 2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi, disebutkan bahwa irigasi Batang Sinamar merupakan kewenangan pemerintah. 

Terkait itu, maka pengurusan izin pinjam pakai hutan untuk pembangunan bendungan irigasi Batang Sangki I dilakukan Balai Wilayah Sungai Sumatera V kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atas Nama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Menindaklanjuti itu, Bupati Tanahdatar mengirimkan surat kepada Balai Wilayah Sungai Sumatera V dengan Nomor 600/771/DPU/XII-2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Pembangunan Bendung Irigasi Batang Sangki I yang isinya Daerah Irigasi Batang Sangki I dengan luas areal 449 hektare dan panjang saluran 11,15 km.

Awalnya daerah irigasi itu kewenangan Kabupaten Tanahdatar. Berdasarkan Permen PU Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi disebutkan bahwa irigasi Batang Sinamar merupakan kewenangan pemerintah, bukan pemda. Pada 16 Mei 2015, bendungan Batang Sangki I terkena bencana alam longsoran tebing yang berakibat bendung jadi jebol. 

Berdasarkan Surat Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Tanahdatar Nomor 522/574/Distanbunhut-2016 tanggal 22 Agustus 2016 perihal hasil peninjauan lapangan lokasi rencana jalan untuk mobilisasi alat berat dan bahan bangunan untuk pembangunan bendungan Batang Ngalau Pangian, dijelaskan bahwa bendungan irigasi Batang Sangki berada pada kawasan hutan lindung.

Berdasarkan Surat Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumbar menanggapi surat Nomor  522/574/Distanbunhut-2016 tanggal 22 Agustus 2016 melalui surat nomor 522.1/2101/PK-2016 tanggal 8 September 2016 perihal Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Rencana Pembangunan Jalan Akses dan Pembangunan Bendung Batang Sangki I di Ngalau Pangian, menyatakan bahwa kegiatan di lapangan tidak boleh dilakukan sebelum memperoleh izin pinjam pakai kawasan hutan dari Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atas Nama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Kedatangan bupati diikuti Kepala Dinas Pekerjaan Umum Tanahdatar Thamrin, Kabid Tanaman Pangan Dinas Pertanian Tanahdatar Yenita Yelda, serta UPT PU Lintau, UPT Pertanian Lintaubuo Syafrizal, bersama Camat Lintaubuo Zulkifli Idris, dan Pj Wali Nagari Pangian Addewita, Ketua LPM Abdul Wazid, Ketua KAN Pangian Usman Efendi Datuak Perpatiah dan beberapa pejabat nagari lainnya.

Diberitakan Padang Ekspres sebelumnya, ratusan hektare sawah tiga nagari di Lintaubuo mengalami kekeringan. Hal itu dipicu tak kunjung diperbaikinya bendungan Ngalau Pangian yang rusak akibat runtuhnya tebing bukit pada 16 Mei 2015.  

Tiga nagari yang mengalami kekeringan yaitu Pangian, Tigojangko dan Taluak. Selain tak bisa bercocok tanam, warga juga kesulitan air bersih untuk mandi, cuci dan kakus (MCK). Sebab selama ini, air irigasi ini menjadi sumber air utama masyarakat Pangian, khususnya di Jorong Kotokociak, Tagopalange dan Patameh. 

“Sejak lahir, belum pernah kami mengalami kekeringan separah ini. Belum pernah sumur kami kering total dan belum pernah kami membeli beras. Sekarang, kami membeli beras, mandi ke sungai dan tidak bisa bercocok tanam,” ujar Anita, 33, warga Jorong Kotokociak kepada Padang Ekspres, Minggu (1/1). (*)

 

LOGIN untuk mengomentari.

© 2014 - 2017 Padek.co