Minggu, 28 May 2017, 11:54:44 WIB

Kaleidoskop Pemkab Limapuluh Kota 2016 -4

06 January 2017 10:44 WIB - Sumber : Fajar Rillah Vesky - Padang Ekspres - Editor : Riyon    Dibaca : 42 kali

Pangkas Jalur Birokasi, KTP Satu Jam Siap

Di luar persoalan sosial-keagamaan, pendidikan, kesehatan dan pertanian secara luas, Pemkab Limapuluh Kota sepanjang tahun 2016 konsen memperbaiki pelayanan publik, terutama pelayanan dokumen kependudukan. Jalur birokrasi yang rumit, dipangkas habis. Pembuatan KTP dan Kartu Keluarga, kini digaransi tuntas dalam satu jam.

Weni Yunita terheran-heran saat menerima Kartu Tanda Penduduk (KTP) dari Bupati Limapuluh Kota, Irfendi Arbi, Mei 2016 silam. Ibu rumah  tangga di Kecamatan Pangkalan Koto Baru itu tidak menyangka, bisa mengurus KTP dalam waktu satu jam.

Biasanya, Weni Yunita bersama warga Pangkalan, juga warga dari kecamatan lainnya yang berdomisili jauh dari pusat kabupaten, membutuhkan waktu berhari-hari untuk mengurus KTP. Urusannya pun, terbilang rumit dan berbelit-belit.

Mereka mesti pergi dulu ke kantor Disdukcapil Limapuluh Kota yang masih “menumpang” di Payakumbuh. Setiba di kantor tersebut, urusan pembuatan KTP ataupun Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran, belum tentu selesai sehari. Sehingga menimbulkan biaya tinggi, sementara ekonomi sedang lesu.

Kondisi ini, mengusik nurani Irfendi Arbi. Sejak dilantik sebagai Bupati Limapuluh Kota Februari 2016, perhatian utamanya langsung tertuju pada persoalan pelayanan dokumen kependudukan.

“Masyarakat kita sudah susah dan menderita, jangan lagi ditambah penderitaan karena masalah KK, KTP dan Akta Kelahiran,” ujarnya. Setelah itu Irfendi mulai beres-beres. Pejabat dan staf Disdukcapil, didorong memperbaiki kualitas pelayanan.

“Urusan KTP dan KK, satu jam mesti siap. Kalau terjadi antrian panjang, warga tak boleh menunggu berhari-hari. Pada hari itu juga, urusannya mesti selesai,” ujar Irfendi yang berkali-kali nongkrong di Disdukcapil.

Tak puas hanya mendorong Disdukcapil, Irfendi membuat terobosan. Menerapkan Permendagri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN), dia menambah kewenangan camat.

“Untuk kecamatan yang jauh dari ibu kabupaten, camatnya bisa menerbitkan KTP dan KK. Warga tak perlu susah-susah ke Payakumbuh. Cukup ke kantor camat,” katanya.

Tak itu saja, para camat juga diberi kewenangan untuk menerbitkan sejumput izin dan rekomendasi. Di antaranya, izin Penggunaan Fasilitas Umum, izin Pengelolaan Pemondokan/Kos, izin Pendirian Papan Iklan /Reklame, dan izin Pemasangan Umbul-umbul.

Kemudian, Surat Keterangan Tempat Usaha, Rekomendasi IMB, Rekomendasi Tempat Usaha, Rekomendasi Gangguan, dan Rekomendasi Izin Menara.

“Sebelumnya, izin dan rekomendasi ini, mesti diurus masyarakat ke kantor bupati. Tapi sejak 2016, itu sudah dilimpahkan ke kecamatan. Tentu saja, dengan semangat agar masyarakat lebih mudah berurusan. Tapi kalau faktanya nanti malah semakin sulit, laporkan langsung pada kami. Aparatur kecamatan yang terbukti lalai dalam pelayanan, pasti kami evaluasi. Begitun aparatur Disdukcapil,” kata Irfendi. (*)

 

LOGIN untuk mengomentari.

© 2014 - 2017 Padek.co