Selasa, 17 January 2017, 17:56:37 WIB

Pemko Padangpanjang Kalahkan PT BKN

07 January 2017 11:58 WIB - Sumber : Wardi - Padang Ekspres - Editor : Elsy Maisany    Dibaca : 54 kali

Sidang Gugatan Pengadaan Bak Sampah

Pengadilan Negeri (PN) Padangpanjang memenangkan Pemko Padangpanjang dari gugatan PT Bahana Krida Nusantara (BKN) terkait sengketa pengadaan bak sampah, Kamis (5/1).

Pengadilan memutuskan Pemko tidak berkewajiban membayar tempat sampah terpisah flat besi yang dikerjakan PT BKN.  Kontrak pengerjaannya dimulai 15 September 2015 sampai 23 Desember 2015 dengan nilai kontrak sebesar Rp2,6 miliar. 

Pengacara Pemko Padangpanjang, Hendra Ritonga mengaku sangat mengapresiasi putusan pengadilan yang dinilai sangat tepat tersebut. Hal ini mengingat penyedia tidak dapat menyelesaikan kewajiban berdasarkan kontrak yang disepakati. Pihaknya menemukan bak sampah yang ada di lapangan tidak sesuai spesifikasi.

Menurutnya, putusan PN Padangpanjang tersebut telah menyelamatkan keuangan negara. ”Apabila bak sampah yg ada dibayarkan ke penyedia, tentu menyalahi Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa. Karena produk atau keluaran yang dihasilkah dalam pengerjaan bak sampah tersebut tidak sesuai dengan isi kontrak,” tutur Hendra kepada Padang Ekspres.

Dihubungi terpisah, pengacara PT BKN, Hendra Gunawan dari Kantor Hukum Aldi Napitupulu & Partner di Jakarta mengaku tidak puas dengan putusan PN Padangpanjang tesebut. Menyikapi itu, pihaknya dalam waktu dekat segera mengajukan memori banding.

Putusan sidang tesebut dinilai telah merugikan kliennya dan melihat sebagai praktik hukum yang tidak adil serta membingungkan. “Alasan banding kami sangat kuat, karena pengerjaan dilakukan sesuai kontrak dan telah termanfaatkan sekitar setengah dari unit yang seharusnya. Artinya, klien kami telah menjalankan kewajiban yang seharusnya dinilai sepatutnya,” ujar Gunawan lewat ponselnya.

Pada kesempatan itu, Gunawan juga menilai Pemko telah melakukan pemutusan kontrak secara tidak fair karena tidak ada alasan yang jelas. Kliennya selama pengerjaan tidak pernah diberikan hak perpanjangan 50 hari sebagaimana diatur undang-undang, serta kesempatan menerima sanksi denda.

“Anehnya, hasil pengerjaan bak sampah dari klien kami telah dimanfaatkan Pemko dan memberikan manfaat positif. Bahkan secara kualitas, bak sampah mendapat pujian sehingga menjadi salah satu poin penghargaan Adipura,” jelasnya.

Gunawan juga menyebutkan secara material pengerjaan telah mencapai 96 persen. “Kalau realisasi kontrak tidak sesuai, tentu hasil pengerjaan tidak diterima dan tidak digunakan seperti sekarang,” tukasnya sembari menyebut hingga saat ini salinan putusan PN belum diterima. (*)

LOGIN untuk mengomentari.

© 2014 - 2017 Padek.co