Selasa, 17 January 2017, 17:53:18 WIB

Meninjau 10 Persen Dana Nagari Padangpariaman untuk Kakao

08 January 2017 11:22 WIB - Sumber : Aris Prima Gunawan - Padang Ekspres - Editor : Riyon    Dibaca : 66 kali

Implementasi Instruksi Bupati masih Sebatas Sosialisasi

Padangpariaman, terbilang memiliki program inovasi kreatif terhadap penggunaan dana nagari. Yakni setiap nagari diimbau mengalokasikan 10 persen anggarannya, untuk pengembangan perkebunan kakao bagi para petani. 

Namun, intruksi dari orang nomor satu di Padangpariaman itu, bupati Ali Mukhni itu, agaknya masih diterima setengah hati di tingkat nagari. Pasalnya, pada tahun 2016 tidak satu pun nagari yang menggunakan anggarannya untuk pembinaan petani kakao.

Padahal kondisi perkebunan kakao di Kabupaten Padangpariaman tampak semakin memprihatinkan. Mei 2016, Ali Mukhni, menganjurkan agar setiap nagari di kabupaten yang dipimpinnya, mengalokasikan 10 persen anggarannya untuk pengembangan perkebunan kakao.

Ide tersebut terbilang tak pernah terpikirkan kepala daerah di Sumbar. Tak heran saat dia menyampaikan gagasan tersebut, turut mendapat dukungan dari Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno.

Anjuran mengalokasikan 10 persen anggaran nagari untuk pengembangan kakao, sebenarnya memiliki landasan kuat. Yakni melihat kondisi hasil produksi perkebunan kakao di Padangpariaman yang semakin merosot.

Tepatnya, berdasarkan data Dinas Pertanian, Peternakan, dan Kehutanan Kabupaten Padangpariaman 2015, dari 17.836 hektar perkebunan kakao, hanya 8.550 hektar produktif, 4.465 hektar belum produktif, dan 4.821 hektar tidak produktif.

Jika dibandingkan di tahun 2011, dari 17.894 hektar lahan kakao di Padangpariaman, terdapat 13.312 hektar lahan produktif. Namun intruksi Ali Mukhni agaknya masih diterima setengah hati kebanyakan nagari di Padangpariaman.

Sebab saat ini nagari di daerah tersebut, lebih memilik mengalokasikan hingga 80 persen anggarannya untuk sektor fisik. Sedangkan untuk pemberdayaan masyarakat, masih terbilang dipinggirkan, salah satunya membina para petani untuk mengembangkan perkebunannya.

Untuk melihat kondisi perkebunan kakao warga, Padang Ekspres mengunjungi beberapa kecamatan di Padangpariaman. Di antaranya Kecamatan Lubukalung, Sintuk Toboh Gadang (Sintoga), Enamlingkung, V Koto Kampung Dalam, Sungailimau, Sungaigeringging, dan Patamuan.

Dari sekian banyak perkebunan kakao, tidak sedikit pula yang terlihat mengalami gagal produksi buah. Bahkan masih banyak kebun kakao warga yang tampak terbengkalai.

Selain itu, saat kunjungan Padang Ekspres, kebanyakan para petani kakao mengatakan, bahwa tidak pernah adanya peran nagari dalam mendorong, terlebih membantu perkebunan mereka dalam pengembangan kebun kakao.

Baik dalam bentuk pemberdayaan melalui pelatihan ataupun memberikan bantuan alat, seperti dilontarkan Syamsul Bahri, 80, salah seorang warga Korong Tobohapar, Nagari Tobohgadang, Kecamatan Sintuk Toboh Gadang.

Pria yang akrab disapa Samsun di lingkungannya itu, memiliki 290 batang kakao di kebunnya. Namun sejak bertanam kakao 2005 lalu, hasil panen kakao yang dapat dinikmatinya per minggu, paling banyak yaitu 20 kilogram. Sedangkan sejak 6 bulan belakang, tidak satupun buah kakaonya dapat dipetik karena dirusak hama.

”Saya tidak pernah mendapat pembinaan terlebih bantuan untuk pengembangan kakao dari pihak nagari. Terakhir bantuan yang saya peroleh yaitu berupa gunting pohon dan keranjang kayu dari Dinas Pertanian Padangpariaman. Namun itu sudah sangat lama,” ujar Samsun saat diwawancarai Padang Ekspres di rumahnya, Jumat sore (6/1).

Kondisi kebun kakao yang terbilang tak lagi produktif itu, ternyata sudah membuat Samsun hilang akal untuk mengembangkannya. Sehingga, Samsun berencana mengganti tanaman kakao di kebunnya dengan tanaman pisang.

”Saya tidak tahu lagi mengatasi masalah kakao ini. Padahal saya selalu bersihkan kebun dan pangkas pohon kakao itu. Saya jarang mengurus kebun, sejak buah kakao hitam-hitam saat memasuki masa tua,” katanya.

Samsun juga mengatakan, hasil panen kakaonya memang terbilang tidak sesuai harapan. Sebab selama berkebun kakao tersebut, dia hanya dapat menikmati maksimal 20 kilogram kakao kering per 10 harinya.

”Sebenarnya bagus kalau memang nagari mau mengalokasikan dana untuk pembinaan petani kakao. Jadi kebun kakao bisa hidup kembali. Sebab di sini dahulu terbilang banyak yang berkebun kakao,” tandasnya.

Terpisah, Ramadha, 48, salah seorang petani yang terbilang sukses dalam mengembangkan perkebunan kakao di Kecamatan Sungaigeringging.

Dia juga mengatakan, bahwa Pemerintah Nagari Kuranjihulu tempat dia tinggal, belum menjalankan intruksi bupati tentang penggunaan 10 persen dana nagari untuk pengembangan kakao. Padahal di nagarinya itu, semangat petani mengembangkan perkebunan kakao terbilang tinggi.

”Saya sudah kunjungi pihak nagari agar disediakan dana untuk pembinaan para petani kakao. Namun hingga sekarang tidak direspon. Alasanya realisasi 10 persen dana nagari untuk pengembangan kebun kakao tersebut, baru akan dimulai tahun 2017 ini,” ujar Ketua Kelompok Balkam Saiyo Agro Wisata Kakao Sungaigeringging itu.

Ramadhan menilai, peran nagari dalam mendorong sektor pertanian sebenarnya sangatlah besar. Untuk kakao, dia sangat berharap pihak nagari untuk menyediakan penganggaran dalam mendidik para petani, serta membentuk jaringan koordinasi petani kakao. Mulai dari tingkat nagari, hingga Kabupaten Padangpariaman.

”Sebenarnya petani kakao kita ini masih butuh banyak pengetahuan dalam pengembangan kebunnya. Kalau nagari menyediakan 10 persen anggarannya, alangkah lebih baik digunakan untuk pendidikan para petani kakao terlebih dahulu. Mudah-mudahan, tahun ini alokasi dana tersebut benar direalisasikan,” katanya.

Dihubungi terpisah kemarin (7/1), Wali Nagari Tobohgadang, Jasman mengatakan, pihaknya telah mengetahui adanya instruksi bupati agar nagari mengalokasikan anggarannya untuk pengembangan perkebunan kakao masyarakat. Namun dia mengakui belum menjalankan instruksi tersebut di tahun anggaran 2016 lalu.

”Setahu saya, anjuran itu 8 persen. Belum ada saya terapkan,” ujarnya. Ketika ditanya kenapa belum menerapkannya, dia tidak mau menjawab dan buru-buru menutup telepon genggamnya dengan alasan sedang ada acara.

Sementara itu, Wali Nagari Kuranjihulu, Maswardi, hingga berita ini naik cetak belum dapat dikonfirmasi. Dihubungi via telepon genggam dia tidak menjawab, begitu juga saat ditanya lewat layanan pesan singkat (SMS). 

Menyikapi itu, Asisten Administrasi Perekonomian, Pembangunan, dan Kesejahteraan Rakyat Pemkab Padangpariaman, Ali Amran mengatakan, intruksi Bupati Padangpariaman agar nagari mengalokasikaan 10 persen dananya untuk pengembangan kakao, masih dalam tahap sosialisasi selama 2016.

”Memang tahun 2016 sudah ada nagari yang memulai untuk menganggarkan. Namun baru sebatas untuk sosialisasi. Rencananya nagari akan menyediakan 10 persen dananya untuk pengembangan dan pembinaan petani kakao di kenagarian tahun 2017 ini,” ujar Ali Amran saat dihubungi Padang Ekspres ke nomor telepon pribadinya.

Ali Amran yang mendapat mandat untuk merancang Perbup pengalokasian 10 persen dana nagari untuk pengembangan kakao, menjelaskan bahwa nantinya dana yang dialokasikan tiap-tiap nagari tersebut, akan diprioritaskan terlebih dahulu untuk pemupukan tanaman, sarana dan prasarana, serta bibit unggulan kakao.

”Jadi pembiayaan dana nagari tersebut, nantinya bisa digunakan agar petani lebih intensif dalam merawat perkebun kakaonya secara intensif,” tandas mantan Dinas Pertanian, Peternakan, dan Kehutanan Kabupaten Padangpariaman itu.

Sedangkan Ketua DPRD Padangpariaman, Faisal Arifin mengatakan, intruksi bagi nagari mengalokasikan 10 persen anggarannya untuk pengembangan kakao, muncul pertengahan 2016. Jadi dia melihat kebijakan tersebut masih dalam proses penilaian pihak nagari Sebab rencananya realisasi kebijakan baru akan dimulai 2017 ini.

”Jadi memang harus dilihat dahulu kebijakan ini. Sebab tidak semua nagari bisa menganggarkan 10 persen dananya untuk pengembangan perkembunan kakao. Namun saya tidak tahu bagaimana perkembangan tanggapan nagari terkait kebijakan tersebut,” kata kader Golkar Padangpariaman itu.

Kata Faisal, Peraturan Bupati untuk pengalokasian 10 persen dana nagari untuk pengembangan kakao tersebut, hingga sekarang masih dalam tahap penyusunan.

Sebab kebijakan disampaikan dipertengahan tahun anggaran berjalan. Jadi apabila dijadikan, pihaknya tentu perlu melakukan kajian sematang mungkin. ”Melahirkan Perda tentu harus melihat kondisi setiap nagari terlebih dahulu nantinya,” tandasnya. (*)

 

LOGIN untuk mengomentari.

© 2014 - 2017 Padek.co