Selasa, 26 September 2017, 23:33:30 WIB

Tersendatnya Realisasi ADD dan ADN di Sumbar

08 January 2017 11:25 WIB - Sumber : Tim Padang Ekspres - Editor :    Dibaca : 174 kali

Dua Tahun Ajang Pembelajaran

Sejak tahun 2015, di samping dikucuri Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), tiap nagari di Sumbar juga dianggarkan Alokasi Dana Nagari (ADN) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Namun, realisasinya nyaris tak pernah seratus persen.

Di Agam misalnya, pada tahun lalu, ADN yang dialokasikan Rp 84,7 miliar hanya terealisasi Rp 63,6 miliar. Sementara itu di Limapuluh kota hingga Desember lalu, ADD hanya terserap 75 persen.

Pengamat Ekonomi Pengembangan Pedesaan, Fuad Madarisa menilai tersendatnya serapan ADD maupun Alokasi Dana Nagari ADN sebagai hal yang lumrah. Baginya, dua tahun yang berlalu merupakan ajang pembelajaran bagi masyarakat terutama pemerintahan nagari dan desa.

”Inilah social learning process (proses pembelajaran sosial, red) yang dikenal juga dengan istilah alam takambang jadi guru. Gagal di tahun sebelumnya, bisa jadi pemicu semangat bagi masyarakat Minang untuk berbuat lebih baik. Begitu juga khususnya bagi pemerintah nagari, jika belum maksimal dalam menggarap dana desa, maka tahun 2017 inilah saatnya membuktikan hasil yang lebih baik,” ujarnya.

Fuad menambahkan bahwa hal itu juga menjadi pekerjaan rumah (PR) bagi pemerintah kabupaten (pemkab) untuk menggenjot pelayanan. Baik itu dalam hal menyiapkan sistem pengelolaan keuangan, maupun dalam melakukan pembinaan SDM di tingkat nagari.

”Nagari adalah ujung tombak pelayanan masyarakat. Tugas dan kapasitasnya menjadi lebih besar. Maka dari itu SDM yang ada harus juga di-upgrade. Pemkab harus bisa menutupi fenomena efek merantau, di mana putra terbaik daerah tidak lagi berdomisili di kampung halaman. Jadi ya harus berpandai-pandai memanfaatkan tenaga yang ada,” kata pria yang juga staf pengajar Sosial Ekonomi Peternakan Universitas Andalas itu.

Dia juga menyebutkan, pentingnya pola pemanfaatan dana desa sesuai dengan katakteristik daerah. Sehingga mampu memberikan dampak pembangunan yang optimal sebagai pendorong terciptanya kesejahteraan masyarakat.

”Untuk menciptakan keseimbangan dalam pembangunan, pemerintah harus mempelajari kondisi dan potensi daerah. Kemudian memberikan arahan yang jelas dalam aturan pemanfaatan dana desa untuk pemberdayaan ekonomi. Sehingga ada keseimbangan dan kesinambungan program yang berdampak pada ekonomi ptoduktif juga,” sebut Fuad Madarisa.

Hal serupa dibenarkan oleh pengamat kebijakan pembangunan, Prof Helmi. Menurut sosok pengajar sosial ekonomi Fakultas Pertanian Unand ini, pemanfaatan dana desa maupun dana nagari di Sumbar masih berkutat pada pembangunan infrastruktur.

Sejatinya, arah kebijakan pemanfaatannya ditujukan pada sektor penggerak perekonomian masyarakat setempat. Untuk itu, dia mendorong percepatan berdirinya Badan Usaha Milik Nagari atau Desa (BUM-Nag/BUM-Des).

”Perlu adanya pemetaan partisipatif seluruh aspek pendukung di tiap Nagari. Contohnya saja budidaya kakao, ikan air tawar atau potensi-potensi lain yang dapat menciptakan pasar tersendiri. Perlu membangun unit usaha yang menyerap potensi nagari dan mengalirkan keuntungan jangka panjang bagi roda ekonomi,” katanya.

Di sisi lain, lanjut Helmi, aparat pemerintah nagari perlu juga melirik tenaga SDM potensial dari kalangan terpelajar muda dan kreatif.

”Kelompok pelajar dari SMK misalnya. Putra daerah kategori ini bisa saja diberdayakan melalui penciptaan kelompok wirausaha seperti, bengkel, tata rias, tataboga, dan sejenisnya. Anak muda yang menguasai bidang teknologi juga dapat diajak untuk menyusun program nagari berbasis IT,” jelasnya.

Namun, proses seperti ini dikatakannya memang tidaklah jalan pintas yang instan. Mendirikan unit usaha atau badan usaha, memang harus sesuai regulasi yang ada. ”Jangan asal bikin saja. Jangan pula asal memenuhi syarat administratif belaka. Dia harus partisipatif agar tidak gagal fungsi,” tegasnya.

Helmi menyebut dengan adanya Permendagri No 85 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Nagari, harus menjadi momentum untuk meningkatkan kapasitas SDM yang ada.

”Dua bagian ini tidak boleh dicampur aduk. Wilayah administrasi pemerintahan, regulasinya jelas, maka ikuti saja prosedur yang ada. Sementara, pembelanjaan dana desa memerlukan kajian ekonomi, maka serahkan pula kepada pakarnya,” tukasnya.

Artinya, lanjut Helmi, jika selama ini aparat nagari hanya terbiasa dalam hal administratif, perlu belajar lagi soal ekonomi pedesaan. Maka dari itu instansi terkait perlu saling menyokong. Pembinaan harus terus dilakukan. 

”Untuk mengkaji kemungkinan sektor-sektor ekonomi yang dapat dikembangkan, perlu adanya pemetaan dan tinjauan lapangan. Diskusikan bersama pakar dan bidangnya, lalu bentuk sistem yang terintegrasi secara berkelanjutan,” ulas Helmi.

Tujuan dari adanya dana desa salah satunya adalah untuk memangkas potensi korupsi di negeri ini, maka sewajarnya kata Helmi, dana yang sudah sampai ke setiap desa benar benar dikelola untuk kemakmuran desa itu sendiri.

Ekonom Universitas Andalas lainnya, Masrizal Maas berpendapat bahwa pembentukan koperasi yang memiliki berbagai unit usaha bisa jadi alternatif lain jika aparatur nagari terkendala dalam mendirikan BUMnag.

”Yang jelas harus ada unit yang profesional dalam pengelolaan dana nagari ini. Koperasi menjadi motor penggeraknya sudah banyak yang berhasil seperti di beberapa daerah di Jawa, Yogyakarta dan Sulsel,” ulasnya.

Selain itu Masrizal juga menyarankan beberapa hal di antaranya dalam menyusun perencanaan anggaran secara partisipatif yang melibatkan pakar di berbagai bidang. Dia juga menganjurkan agar 25 persen dari alokasi dana diperuntukkan bagi program pendorong perekonomian.

”Minimal ke depan satu nagari harus memiliki satu badan usaha,” jelasnya. (*)

 

LOGIN untuk mengomentari.

Lowongan
© 2014 - 2017 Padek.co