Kamis, 23 November 2017, 23:24:18 WIB

Ketika Calon Wali Kota Bicara Reformasi Birokrasi

09 January 2017 10:26 WIB - Sumber : Fajar Rillah Vesky - Padang Ekspres - Editor :    Dibaca : 74 kali

Mulai dari Kelurahan, Janji tak Demosi dan tak Sering Mutasi

Meski talk show yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) Payakumbuh, Rabu malam (6/12), dinilai sebagian besar warga masih terkesan monoton, karena belum ada kesempatan bagi calon wali kota untuk saling beradu argumentasi, namun bukan berarti gelar wicara itu tidak menarik sama sekali.

Paling tidak, dalam talk show tersebut, seluruh calon yang tampil, berbicara panjang lebar soal reformasi birokrasi. 

Pembicaraan seputar reformasi birokrasi tentu menarik disimak. Apalagi, menurut Sudirman, mantan Ketua KPU Padangpanjang yang menjadi salah satu panelis dalam talk show Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Payakumbuh, pelaksanaan reformasi birokrasi di negeri ini belum sesuai dengan harapan.

“Reformasi birokrasi stagnasi, bahkan paradoks. Efektivitasnya banyak dipertanyakan,” kata Sudirman. Dalam konteks itu pula, Sudirman mewakili panelis lainnya, bertanya kepada seluruh calon wali kota Payakumbuh.

“Jika bapak-bapak terpilih, perbaikan sistem birokrasi dan sistem manajemen yang mana yang akan bapak-bapak lakukan, untuk lima tahun mendatang?” tanya Sudirman. Pertanyaan tersebut, diteruskan moderator talk show Hardi Putra Wirman kepada seluruh calon wali kota, secara bergantian.

Calon wali kota incumbent, Riza Falepi, mendapat kesempatan pertama menjawab pertanyaan terkait reformasi birokrasi. Riza dalam jawabannya mengatakan, kunci dari reformasi birokrasi adalah aparatur sipil negara (ASN) itu sendiri.

Dalam konteks ini, Riza mengaku, pernah melakukan tes terhadap pejabat eselon IV ke atas. “Hasil tes menunjukkan, masih di angka 5,4. Masih rendah rapor,” ucapnya. Pada bagian lain, Riza menyebutkan, pelaksanaan reformasi birokrasi di Payakumbuh dalam empat tahun terakhir, sudah dimulai dari kelurahan.

“Memang butuh waktu (untuk mewujudkannya). Bagaimana dulu kelurahan (jumlahnya) banyak, sementara aparaturnya, ada yang cuma 2 sampai 3 orang. Anggarannya dulu berkisar Rp 11 sampai Rp 12 juta per tahun. Kini, kelurahan kita gabungkan. Aparaturnya lebih banyak, anggarannya juga ditambah menjadi Rp 200 juta sampai Rp 300 juta per tahun,” ujar Riza.

Masih terkait reformasi birokasi dan pemerintahan, menurut Riza Falepi, ada persoalan sulit yang dihadapi Payakumbuh. Yakni, bagaimana membangun basis IT (teknologi Informasi, red), supaya terukur semua (kinerja aparatur, red).

“Untuk reformasi birokasi, kita perlu IT. Perlu penerapan e-government. (Tapi dilemanya), ini e-government, bisanya diterapkan untuk daerah-daerah yang kaya. Kalau daerah miskin, susah. Bagusnya, e-government ini menjadi beban pusat, bukan daerah,” kata Riza.

Terahir, Riza yang berbicara tentang reformasi birokrasi mengatakan, bahwa Pemko Payakumbuh sudah memiliki SOP (standar pperasional prodesur) pada masing-masing OPD, dalam melaksanakan tugas pelayanan publik.

Bagaimanapun, menurut Riza, dengan SOP ini, aparatur lumayan bisa bekerja. Tapi memang, untuk mendorong mereka, butuh leadership kuat dan kesabaran ekstra.

Berbeda dengan Riza Falepi, calon wali kota nomor urut tiga, Suwandel Muchtar berpendapat, perbaikan birokrasi harus didukung ASN yang berkualitas, dengan jenjang karir yang jelas dan terukur.

Dalam hal ini, Suwandel yang sempat menceritakan pengalamannya bersama Fitrial di pemerintahan, menyampaikan komitmen mereka, tidak akan melakukan penurunan pangkat dan jabatan (demosi).

“Seperti saya sampaikan dalam apel terakhir di balai kota, sebelum menjalani cuti kampanye, jika dipercaya memimpin Payakumbuh, kami tidak akan melakukan penurunan pangkat, penurunan jabatan, apalagi sampai melakukan pe-nonjob-an. Terutama untuk eselon tiga dan empat. Tapi komitmen ini ada kecualinya,” kata Suwandel tanpa menjelaskan lebih lanjut kecuali yang dimaksudnya. 

Di luar birokrasi, Suwandel berniat merestrukturisasi aset  Limapuluh Kota di Payakumbuh.

“Bagaimana, aset Limapuluh Kota yang ada di Payakumbuh, kita ambil. Saya akan tempati kantor wako yang sudah dibangun di lapangan Poliko. Kita akan bangun taman-taman kota di bekas kantor bupati. Kemudian, Masjid Agung di tengah kota. Wajah kota akan berubah lima tahun mendatang,” kata Suwandel menjawab pertanyaan panelis soal reformasi birokrasi. 

Sementara itu, calon wali kota nomor urut satu Wendra Yunaldi yang diberi kesempatan ketiga untuk menjawab pertanyaan panelis tentang reformasi birokrasi, mengatakan, ia bersama Ennaidi Dt Angguang, berkomitmen memberikan rasa nyaman untuk ASN dalam bekerja. 

“Bicara soal reformasi birokrasi tidak terlepas dari aparatur. Untuk itu, kami akan berikan rasa nyaman, dengan karier planning yang jelas. Karena bagaimanapun, mereka (aparatur), punya cita-cita dan tanggungjawab. Kami akan berikan, sesuai dengan kompetensi. Tapi, prinsip reward dan punishment, tetap diberlakukan,” kata Wendra.

Dosen UMSB itu sempat mengibaratkan birokrasi di pemerintahan daerah, seperti klub sepak bola.

“Real Madrid itu kuat bukan hanya karena pemainnya, tapi juga karena ada manajernya. Ada kebersamaan di dalamnya. Dream of team. Maka, kalau kami jadi wako, ini kondisi Payakumbuh, harus diajak bersama. Kami tak akan sering-sering lakukan mutasi,” jawab Wendra Yunaldi.

Jawaban yang disampaikan Wendra, juga Suwandel Muchtar dan Riza Falepi, belum membuat panelis dalam talk show Pilkada Payakumbuh, menjadi puas. Buktinya, setelah semua calon wali kota itu menjawab, panelis lainnya, Khairul Fahmi dan Dr Aidinil Zetra dari Unand, kembali mengajukan pertanyaan.

Buat Wendra, pertanyaan tambahan yang diajukan panelis terkait dengan kualitas kinerja aparatur, jika tidak sesuai dengan kontrak kinerja yang dibuat. Dalam hal ini, Wendra menjawab, akan memberlakukan reward and punishment. 

Sedangkan untuk Riza Falepi, pertanyaan tambahan yang diajukan panelis, terkait politisasi karier ASN yang terjadi pada banyak daerah menjelang pilkada dan komitmen Riza mewujudkan independensi pegawai.

Dalam hal ini, Riza menjawab tegas, bahwa aturan sudah jelas. PNS tidak boleh diajak dan ikut dalam politik praktis. Namun dinamika yang terjadi, PNS inter independen.

Riza juga menegaskan, tidak perlu berlama-lama dalam menilai kinerja aparatur. “Ngapain lama-lama mengukur orang. Kita mau kinerja atau kenyamanan karier semata. Ini adalah pilihan. Kita harus berani tentukan sikap. Kalau saya, melihat berdasarkan kinerja,” kata Riza tanpa basi-basi.

Adapun buat Suwandel Muchtar, tambahan pertanyaan yang diajukan panelis terkait konsep reformasi birokrasi terbilang sangat normatif. Panelis menanyai Suwandel Muchtar upaya yang dilakukannya untuk menciptakan karier ASN, sehingga ASN menjadi andal dan professional.

Pertanyaan ’ringan’ ini dijawab Suwandel dengan menyebut, dalam penjenjangan karier ASN, sudah jelas tatananya. Ada jenjang kariernya.

“Saya sebagai alumni Lemhanas angkatan 38, dengan pasangan saya Pak Fitrial yang kenyang pengalaman sebagai birokrat di Jakarta, tak ragu dalam pengembangan karier ASN. Ketenangan apartur sipil harus ada. Pasti mereka punya kinerja,” ujar Suwandel Muchtar. 

Di sisi lain, pemerharti pemerintahan di Payakumbuh, Rajab Jauhari menilai, konsep yang disampaikan seluruh calon wali kota, terkait dengan reformasi birokrasi dalam talk show Rabu malam itu, belumlah hebat-hebat benar. Karena reformasi birokrasi itu sebenarnya tidak hanya menyangkut dengan persoalan mutasi dan rotasi belaka.

“Persoalan mutasi dan rotasi jabatan, hanyalah kulitnya saja dari area perubahan dalam road map reformasi birokrasi 2015-2019. Selain persoalan kelembagaan dan tata laksana pemerintahan tersebut, reformasi birokrasi menuntut perubahan mental dan peningkatan SDM aparatur. Kemudian, peningkatan akuntabilitas dan pelayanan publik, serta pemahaman akan peraturan perundang-undang. Sayang, ini tidak disinggung calon wali kota dalam talk show yang digelar KPU. Apakah karena pemahaman mereka yang belum duduk atau keterbatasan waktu, wallahualam bi shawab,” kata Rajab Jauhari, secara terpisah. (*)

 

LOGIN untuk mengomentari.

Lowongan
© 2014 - 2017 Padek.co