Selasa, 21 November 2017, 04:19:11 WIB

Normalisasi Batang Lembang Terganjal Lahan

10 January 2017 11:05 WIB - Sumber : Riki Chandra - Padang Ekspres - Editor :    Dibaca : 82 kali

Rencana normalisasi bantaran Batang Lembang yang sudah digemborkan sejak 2010 silam, sampai kini belum juga terwujud. Bahkan akibat amukan Batang Lembang, Kamis (5/1) membuat ratusan rumah penduduk dan ribuan hektare sawah dan perkebunan porak-poranda. 

Banjir Salayo bukan persoalan baru, melainkan musibah yang sudah kerap terjadi. Paling tidak, 1 kali dalam 2 tahun. 

Informasi yang dihimpun Padang Ekspres, beberapa kawasan “langganan” banjir di Batang Lembang di antaranya, Nagari Muarapanas di Kecamatan Bukitsundi, Nagari Kotobaru dan Nagari Salayo di Kecamatan Kubung.

Nagari Sumani di Kabupaten Solok dan beberapa kelurahan di Kota Solok berada di muara sungai. Sedangkan banjir terparah terdampak luapan air ini adalah Nagari Salayo dan Kotobaru.

Bisa dipastikan, setiap kali Batang Lembang meluap, kawasan tersebut selalu direndam air. Kondisi ini terlihat saat banjir tahun 2013, 2014, 2015 dan minggu lalu.

“Kalau hujan lebat, dipastikan Batang Lembang meluap. Debit airnya yang berbeda-beda. Kadang besar sekali, kadang sedang. Dan, banjir 2017 ini paling parah sejak saya SD,” sebut Mora, 29, salah seorang warga Nagari Salayo yang selalu ikut mengevakuasi korban banjir dalam 4 tahun terakhir, kemarin (9/1).

Begitu juga pengakuan Malin Marajo, 40, tokoh pemuda Jorong Lubukagung, Nagari Kotobaru, Kecamatan Kubung. Dia mengatakan, tingginya curah hujan di kawasan tersebut selalu berimbas pada luapan Batang Lembang.

Sehingga, bukan ratusan jumlah rumah yang terkena dampak itu, melainkan ribuan rumah di sepanjang aliran Batang Lembang. Mulai dari Muarapanas, Kotobaru, Salayo hingga Kota Solok terkena dampak banjir.

“Kalau sudah hujan lebat lebih dari 2 jam, masyarakat sudah mulai waspada. Beginilah keadaan dari dulu setiap cuaca mulai buruk,” kata Ketua Pemuda Nagari Kotobaru itu.

Luapan Batang Lembang tidak saja merugikan lahan pesawahan dan mencemarkan lingkungan. Namun, kerap mengikis fondasi rumah-rumah penduduk sekitar hingga memicu korban jiwa.

Kondisi yang saban tahun terjadi ini, memaksa Pemkab Solok bertindak cepat. Program normalisasi Batang Lembang harus segera dituntaskan. Dengan begitu, bisa saja dilakukan pengerukan ataupun pembangunan bronjong di tebing-tebing sungai beberapa titik banjir yang semakin curam karena terkuras aliran air.

Namun, sampai kini persoalan pembebasan lahan daerah aliran sungai (DAS) ini masih menjadi batu sandungan bagi Pemkab untuk normalisasi. 

“Kalau program normalisasi sudah lama digencarkan Pemkab Solok bersama PSDA Sumbar. Tapi, pembebasan lahan masyarakat masih jadi kendala. Persoalan ganti rugi belum selesai semuanya,” jelas Wakil Bupati Solok, Yulfadri Nurdin.

Informasi yang berhasil dihimpun Padang Ekspres, program normalisasi aliran Batang Lembang telah dianggarkan PSDA Sumbar sejak tahun 2013 lalu melalui anggaran tahun jamak 2012-2014 sebesar Rp 25 miliar. Pengerjaan itu sendiri dimulai dari jembatan Sumani hingga muara Danau Singkarak.

Sebagian pengerjaan sudah selesai. Namun, sudetan (pelurusan alur sungai yang berkelok-kelok) belum dapat dilakukan karena terkendala pembebasan lahan. Kondisi itu membuat anggaran Rp 7 miliar terpaksa dikembalikan.

Yulfadri menerangkan, awal tahun 2015 lalu atau saat dia menjabat Ketua Komisi IV DPRD Sumbar, telah survei ke lokasi yang bertujuan untuk normalisasi. Kemudian, membuat bantaran Batang Lembang menjadi nyaman dan tidak menakutkan saat cuaca hujan.

Hasil pantauannya kala itu, selain karena penyempitan sungai, luapan banjir tahunan Batang Lembang ini juga dipicu beberapa titik pendangkalan sungai.

“Kita sudah rencanakan dan bicara dengan Pemprov Sumbar untuk menjadikan kawasan Batang Lembang menarik. Sehingga ribuan masyarakat yang bermukim di sepanjang aliran sungai tidak lagi dihantui banjir,” sebutnya.

Dari hitung-hitungan anggaran dengan tim teknis  Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Sumbar, untuk menuntaskan normalisasi Batang Lembang, diperlukan dana Rp 50 miliar. “Nah, kalau soal pembebasan lahan tidak kunjung usai. Tanpa pembebasan lahan, program ini sulit dilakukan,” katanya lagi.

Sebetulnya tahun 2016 ini lanjut Yulfadri, Pemprov dan anggota DPRD Sumbar memberikan alokasi dana Rp 6 miliar. Namun, kegiatan itu sendiri tidak bisa dikerjakan karena terendala pembebasan lahan. 

Ke depan, Pemkab Solok merencanakan pembentukan tim gabungan untuk pendekatan dan memberikan pengertian kepada masyarakat yang memiliki lahan di kawasan aliran sungai. Pihaknya akan melibatkan Pemerintah Nagari, KAN, niniak-mamak dan seluruh komponen masyarakat. 

“Kemungkinan, program normalisasi ini kembali dilanjutkan tahun 2018. Sebab, tahun ini kita fokus membereskan pembebasan lahan. Tapi tentu kita koordinasi terus dengan PSDA Sumbar,” tegasnya. (*)

LOGIN untuk mengomentari.

Lowongan
© 2014 - 2017 Padek.co