Minggu, 28 May 2017, 11:56:10 WIB

Ketika Cawako Bicara Pemberantasan Korupsi dan Pungli Retribusi

10 January 2017 11:19 WIB - Sumber : Fajar Rillah Vesky - Padang Ekspres - Editor : Riyon    Dibaca : 23 kali

Sebut Budaya Hukum, Banggakan Bung Hatta, Ingin Bentuk Saber

Selain membahas reformasi birokrasi, seluruh calon wali kota (cawako) Payakumbuh yang ikut talk show di GOR M Yamin, Kubugadang, Rabu pekan lalu (6/12), juga berbicara tentang strategi dalam memberantas korupsi dan mengantisipasi lahirnya peraturan daerah (perda) bermasalah. Seperti apa strategi yang hendak diterapkan itu?

Duduk berdekatan dengan Riza Falepi dan Suwandel Muchtar, Wendra Yunaldi  serius menyimak pertanyaan panelis talk show Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Payakumbuh.

Panelis yang ditunjuk KPU Payakumbuh, menanyai strategi Wendra, Riza dan Suwandel dalam mencegah praktik korupsi dan pungutan liar (pungli). Terutama, korupsi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah, serta pungli dalam pembayaran pajak dan retribusi daerah.

Wendra yang mendapat kesempatan pertama menjawab pertanyaan panelis secara lugas dan tegas menyatakan, praktik korupsi dan pungli dalam birokrasi, dapat diantisipasi dengan tata kelola pemerintahan yang jelas.

“Aturan harus jelas. Tata kelola harus jelas. Mekanisme mesti jelas. Siapa yang bertanggung jawab, siapa melaksanakan dan siapa mengawasi,” ujarnya. Kandidat doktor hukum itu juga mengisyaratkan pentingnya membangun kultur masyarakat. 

“Budaya hukum yang harus diubah. Uang ini (uang daerah) adalah uang rakyat. Birokrat tak boleh menerima satu rupiah dari pelayanan publik. Masyarakat juga tak boleh memberi, karena aparatur sudah digaji kita mesti fair juga, terkadang masyarakat ingin by pass dalam pelayanan. Sehingga, mau memberi. Jadi, budaya hukum di masyarakat juga mesti diubah. Tak bisa hanya aparatur saja yang disalahkan,” kata Wendra.

Terakhir, menurut Wendra, dalam mencegah korupsi dan pungli di birokrasi, reward and punishment mesti jelas.

“Apa bila terjadi pelanggaran hukum, punishment-nya apa? Itu mesti diperjelas. Harus ada sanksi tegas. Kemudian, sebagai kepala daerah, jangan coba-coba meminta sesuatu kepada bawahan. Harus ada komitmen untuk itu,” ulas Wendra.

Berbeda dengan Wendra, Riza Falepi yang mendapat kesempatan kedua menjawab pertanyaan panelis, menyebut, selama tiga tahun ini persoalan korupsi tidak selesai di tingkat kota saja, tapi di pusat.

“Contohnya pilkada, kalau calon kepala daerah mengeluarkan banyak biaya, sementara gajinya saat terpilih tidak sebanding, itu bisa membuka celah korupsi. Namun, sebagian masyarakat kita, terkadang melihat calon dengan istilah, lai kapa gulo (kapa gulo atau kapal gula sebutan lain untuk mereka yang punya banyak uang),” kata Riza.

Terkait upaya mengantisipasi korupsi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, menurut Riza, sebenarnya sudah ada standar operasional yang sistematis dibuat pemerintah.

“Persoalannya adalah maukah kita melaksanakan sesuai dengan SOP (Standar Operasional Personel) itu. Bagi saya, harus mau. Kemudian, juga perlu adanya quality control. Contoh, adukan semen sekian, apakah sesuai, itu perlu dikontrol,” ujar Riza.

Sedangkan untuk mencegah pungli di birokrasi, menurut Riza, selama beberapa tahun terakhir, Pemko Payakumbuh sudah berupaya mendekatkan pelayanan terhadap masyarakat, dimulai dari peningkatan pelayanan di kelurahan dan kecamatan.

Kemudian, kantor-kantor pelayanan publik, juga sudah memiliki standar pelayanan yang jelas. Jika itu semua tak berjalan, Riza mengaku tak segan untuk mengevaluasi aparaturnya. “Bagaimana (kalau) bola mati? Kalau masih begitu, saya ganti,” tegas Riza.

Terakhir, Riza sepertinya sepakat dengan Wendra, tentang pentingnya membangun budaya hukum dalam mencegah korupsi dan pungli.

“Memang, perlu mindset budaya. Kita di pemko, sudah berupaya membangun budaya bersih. Bahkan, saya dapat Bung Hatta Award. Tapi penghargaan saja tidak cukup. Harus ada perubahan mindset dari kita semua,” ulasnya.

Sementara, calon wali kota nomor urut tiga, Suwandel Muchtar menyebut, akan melakukan tiga hal dalam mengantisipasi korupsi dan pungli di pemerintahan. “Pertama, saya akan bentuk tim saber (sapu bersih) pungli di jajaran Pemko Payakumbuh. Kalau kami terpilih, ini harus dilakukan,” ujarnya.

Kedua, menurut Suwandel, pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemko Payakumbuh, selama ini sudah dilakukan secara elektronik, lewat unit LPSE. “Ke depan, SDM (sumber daya manusia) di unit LPSE ini, harus baik. Agar tidak terjadi kecurangan,” ujarnya.

Ketiga, tukuk Suwandel, untuk mencegah korupsi dan pungli, dia akan melakukan proses mutasi jabatan secara transparan.

“Pencegahan jual-beli jabatan akan saya lakukan, dengan menempatkan orang yang profesional. Mereka (pejabat) akan saya minta membuat pakta integritas. Janji mereka akan saya tagih bersama wakil saya. Kemudian, dalam mencegah korupsi, kita juga akan mulai dari rakyat biasa. Kita lakukan pendidikan hukum terhadap masyarakat, dengan koneksi saya yang ada di Unand,” ulas Suwandel.

Perda Bermasalah

Tidak hanya membahas pencegahan korupsi dan pungli di birokrasi, seluruh calon wali kota juga ditanyai panelis terkait upaya yang akan mereka lakukan, dalam melahirkan perda (peraturan daerah) yang aspiratif dan tidak sekadar copy paste dari daerah lain.

Dalam arti kta, perda dimaksud, tidak ditolak oleh pemerintah pusat dan bisa dilaksanakan secara efektif tengah masyarakat. Terkait pertanyaan ini, Riza Falepi yang mendapat kesempatan pertama untuk menjawab, malah balik bertanya kepada panelis.

“Perda aspiratif tapi tak bertentangan dengan peraturan lebih tinggi, ini menarik. Tapi apakah semua aspirasi masyarakat itu baik? Apakah yang baik itu sudah bijaksana? Dalam demokrasi, yang terbaik itu adalah juga yang bijaksana,” ujar Riza.

Dalam konteks pembuatan perda di Payakumbuh, menurut Riza, pemko sejauh ini, sudah berupaya menyiapkan database. Namun, kondisi yang terjadi, terkadang memang dilematis. Misalnya, pemko sudah siapkan database terkait sebuah perda yang akan dilahirkan. Tentu (database) itu harus disampaikan.

Disosialisasikan kepada masyarakat. Tapi, terkadang ada yang tidak puas, sampai-sampai pemko didemo. “Memang perlu kebijaksanaan,” kata Riza.

Berbeda dengan Riza, Wendra yang ditanya tentang upaya melahirkan perda aspiratif dan tidak bertentangan dengan aturan lebih tinggi, menyebut, akan melakukan beberapa cara.

Pertama, ketika ada usulan masyarakat, pemda harus melakukan kajian. Kedua, ketika pemda sudah melakukan kajian, juga mesti disampaikan ke masyarakat.

“Kemudian, naskah akademik juga perlu disampaikan kepada masyarakat. Sehingga, ketika disahkan, masyarakat betul-betul tahu. Sebab, kota ini milik kita semua, milik masyarakat. Tidak milik wali kota dan anggota dewan saja. Lalu, ketika ada bocaran UU baru dari pusat, itu juga perlu disosialisasikan kepada masyarakat,” kata Wendra.

Sementara, Suwandel Muchtar dalam jawabannya menyebut, tidak ada perda bermasalah di Payakumbuh.

“Saya ikut mendampingi anggota dewan, perda tak timbul sendri. Tapi melihat aspirasi masyarakat. Perda tidak gampang diterbitkan. Ada studi banding juga. Saya tak khawatir dengan globalisasi. Tak akan ada copy paste perda. Kita akan sinkronisasi dengan pemerintah pusat,” ulas Suwandel. (*)

 

LOGIN untuk mengomentari.

© 2014 - 2017 Padek.co