Selasa, 28 March 2017, 15:10:18 WIB

Rp 620 Juta Dana P2BN tak Terserap

11 January 2017 11:14 WIB - Sumber : Lumban Tori - Padang Ekspres - Editor : Riyon    Dibaca : 26 kali

Dipicu Transisi Pilwana dan Pekerjaan Terlambat

Sebesar Rp 620 juta anggaran pembangunan partisipatif berbasis nagari (P2BN) di Kabupaten Pasaman tak terserap. Hal tersebut disebabkan keterlambatan dua nagari dalam mengajukan permohonan pencairan dana tahap II.

Yakni Nagari Sitombol, Kecamatan Padanggelugur dan Nagari Ganggomudiak, Kecamatan Bonjol. Selain itu juga akibat transisi Pilwana dan terlambatnya pekerjaan kegiatan.  

Wali Nagari Sitombol, Busri menyebutkan, jumlah kegiatan P2BN 2016 di Nagari Sitombol berjumlah delapan kegiatan dengan anggaran Rp 800 juta. Dari delapan kegiatan tersebut, realisasi tahap I sudah selesai dicairkan 60 persen, namun dana untuk tahap II  belum bisa dicairkan. 

”Dana tahap II, tidak bisa dicairkan. Sebab masa pengajuan sudah habis pada 21 Desember 2016 dan tidak diajukan wali nagari yang lama,” ujar Busri, Wali Nagari Sitombol yang baru dilantik, di ruang kerjanya, Selasa (20/12).

Sebanyak 40 persen dana tahap II tidak bisa dicairkan lagi sehingga pembangunan akan dilanjutkan tahun 2017. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Pasaman, M Ikhsan mengatakan, beberapa nagari tidak bisa melanjutkan kegiatan P2BN tahap II. Pasalnya, ada beberapa nagari yang belum melakukan pengajuan tahap II.

“Salah satunya Nagari Sitombol Kecamatan Padanggelugur dan Nagari Ganggomudiak, Kecamatan Bonjol. Dengan tidak mengajukan permohonan tahap II, maka terjadi sisa lebih perhitungan anggaran (silpa),” katanya.

Silpa itu disebabkan nagari ragu memulai pekerjaan karena adanya transisi pilwana antara wali nagari yang lama dengan wali terpilih sekarang.

Sedangkan Nagari Ganggomudiak disebabkan ada beberapa kegiatan yang pengerjaannya terlambat sehingga untuk mengajukan permohonan pencairan dana P2BN tahap II tidak bisa dilakukan lagi.

“Nagari Ganggomudiak mendapatkan alokasi Rp750 juta dan yang terserap baru 60 persennya,” kata Ikhsan di Kantor BPM Lubuksikaping.

Berdasarkan informasi, dampak tak terserapnya P2BN, nagari tidak akan menerima dana P2BN 100 persen. Namun akan dikurangi sebesar silpa nagari yang bersangkutan. “Pengurangan silpa P2BN masih dalam informasi dan masih menunggu kebijakan daerah,” sebut Ikhsan.

Dia berharap, nagari yang telah mendapatkan alokasi dana P2BN dapat merencanakan anggaran sebaik-baiknya, dan mengelola keuangan sesuai aturan yang berlaku. Bangun nagari dengan bekerja sama tokoh masyarakat dan pihak terkait lainnya di nagari. 

Katanya, jika ada temuan dengan kegiatan pembangunan, warga bisa langsung melapor kepada camat, bupati, inspektorat, DPRD dan lembaga pengawas lainnya. Selain itu, persoalan diterima atau tidak diterimanya pekerjaan P2BN itu tidak terlepas dari fungsi pengawasan tim teknis nagari. (*)

LOGIN untuk mengomentari.

© 2014 - 2017 Padek.co