Sabtu, 19 August 2017, 08:51:30 WIB

Sepadan Ngarai Hanya 50 Meter

12 January 2017 11:45 WIB - Sumber : Nanda Anggara - Padang Ekspres - Editor : Riyon    Dibaca : 106 kali

Perda RT RW Direvisi, Tambuo jadi Kawasan Perdagangan dan Jasa

Wali Kota Bukittinggi Ramlan Nurmatias secara resmi menyampaikan hantaran Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Perubahan Perda Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bukittinggi Tahun 2010-2030.

Salah satu perubahan yang mendasar adalah sepadan ngarai yang sebelumnya 100 meter jadi kawasan lindung diubah menjadi 50 meter. Hantaran Ranperda RTRW tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Bukittinggi, di gedung DPRD Kota Bukittinggi, Rabu (11/1).

Dalam Paripurna tersebut, Ramlan menyebutkan, peninjauan kembali RTRW secara tegas telah diatur dalam UU Nomor 26/2007, di mana peninjauan kembali RTRW dapat dilakukan sekali lima tahun.

Perubahan ini disesuaikan dengan kondisi perkembangan dan dinamika internal daerah terhadap pemanfaatan tata ruang daerah yang dilakukan setelah melalui mekanisme dan tahapan sesuai perundang-undangan oleh Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Bukittinggi.

”Perubahan RTRW ini merupakan kewenangan daerah yang disesuaikan dengan kondisi perkembangan daerah, serta sudah dilakukan pembahasan oleh BKPRD Bukittinggi, PKPRD Provinsi dan BKPRD Pusat, beberapa konsultasi publik dan persetujuan DPRD, serta persetujuan subtansi dari Menteri Agraria dan Tata Ruang,” ujar Ramlan.

Dalam rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Beni Yusrial didampingi Wakil Ketua Trismon dan Yontrimansyah, serta dihadiri anggota DPRD Kota Bukittinggi, unsur Forkompinda, Kepala OPD, Camat dan Lurah, serta tamu undangan lainnya itu, Wako menyampaikan subtansi perubahan yang akan dilakukan terhadap Perda RTRW Nomor 6/2011.

Subtansi perubahan dalam Perda RTRW 6/2011 itu adalah perubahan peruntukan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di dua Kelurahan Bukit Apit Puhun dan Puhun Pintu Kabun.

Selanjutnya, sepadan ngarai semula ditetapkan 100 meter dari bibir ngarai sebagai kawasan lindung menjadi 50 meter sebagai kawasan lindung dan 50 meter sebagai kawasan budi daya terbatas.

Sementara kawasan Tambuo yang sudah ditetapkan sebagai kawasan fasilitas pelayanan umum berupa terminal pada Perda Nomor 6/2011, yang beberapa bulan ini dihebohkan akan dibangun pusat pertokoan, disampaikan perubahan sebagai kawasan pengembangan perdagangan dan jasa.

Pada kesempatan sama, Ketua Komisi Bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Kota Bukittinggi, M Nur Idris menyambut baik disampaikannya Ranperda Perubahan Perda Nomor 6/2011 tentang RTRW Kota Bukittinggi 2010-2020.

Namun, Ketua Fraksi PAN ini tidak banyak mengomentari isi dan subtansi perubahan perda RTRW yang disampaikan oleh Wali Kota Ramlan Nurmatias dalam rapat paripurna.

”Tadi (kemarin, red), kami sudah mendengar penjelasan wali kota tentang subtansi peninjaun kembali Perda Nomor 6/2011 tentang RTRW. Saya melihat alasan-alasan dilakukan peninjuan kembali ini secara umum sudah kita ketahui sejak awal, namun karena proses peninjuan kembali harus sekali lima tahun makanya kini baru dapat dilakukan. Sementara untuk subtansi isi perubahan ranperda RTRW ini belum dapat kami komentari, kita pelajari dulu secara cermat,” ujar M Nur Idris usai rapat paripurna.

Menyangkut pembahasan ranperda perubahan RTRW ini, mantan pengacara LBH Andalas Bukittinggi ini mengatakan sesuai tata tertib ada beberapa tahapan yang akan dilalui untuk pembahasan ranperda perubahan RTRW ini. Ia memperkirakan pembahasan akan memakan waktu tiga bulan.

”Sekarang baru tahap satu hantaran wali kota. Setelah ini, pemandangan fraksi-fraksi di DPRD Bukittinggi. Setelah itu, ada persetujuan baru masuk tahapan kedua berupa pembahasan oleh panitia khusus bersama pemda untuk beberapa bulan ke depan. Kira-kira memakan waktu tiga bulan,” ujar M Nur Idris menerangkan proses pembahasan.

Sementara itu, Ketua DPRD Beny Yusrial menyebutkan hantaran rancangan tersebut tetap akan dibahas, namun sebelumnya itu akan lebih dahulu mendengarkan pandangan fraksi terkait hantaran tersebut.

”Jika memang harus dibutuhkan pansus, nanti kita tindak lanjuti dengan membentuk pansus,” tukasnya. (*)

LOGIN untuk mengomentari.

© 2014 - 2017 Padek.co