Kamis, 19 October 2017, 08:51:56 WIB

Kuota Haji Indonesia Kembali Normal

12 January 2017 12:09 WIB - Sumber : JPNN - Editor :    Dibaca : 35 kali

2017, Dapat Bonus 10 Ribu Jamaah

Masa tunggu calon jamaah haji Indonesia dipastikan bakal berkurang. Presiden Joko Widodo kemarin (11/1) mengumumkan secara resmi penghentian pemangkasan kuota haji Indonesia oleh Pemerintah Arab Saudi.

Dengan demikian, kuota haji Indonesia per tahun ini kembali normal. Tidak hanya itu saja, Indonesia juga mendapatkan tambahan kuota lagi. Kepastian itu disampaikan Presiden Joko Widodo dalam sesi konferensi pers di Istana Merdeka kemarin.

”Kementerian Haji Arab Saudi telah memutuskan mengembalikan kuota normal haji bagi Indonesia dari 168.800 menjadi 211 ribu untuk tahun 2017,” ujarnya. Pemangkasan kuota itu sendiri telah berlangsung sejak 2013 sebagai dampak proyek perluasan dan renovasi Masjidil Haram.

Akibat renovasi tersebut, kuota haji seluruh negara terpangkas hingga seperlima. Pemangkasan itu tentu saja sangat terasa di Indonesia yang merupakan negara dengan jumlah jamaah haji terbanyak.

"Pemerintah Arab Saudi juga menyetujui permintaan tambahan kuota untuk Indonesia dan memutuskan pemberian tambahan 10 ribu (jamaah),” lanjutnya.

Dengan demikian, maka kuota haji Indonesia untuk 2017 bakal bertambah menjadi 221 ribu jamaah atau bertambah 52.200. Menurut Jokowi, dengan kepastian tersebut maka persiapan haji Indonesia untuk 2017 sudah bisa dimulai sejak sekarang.

Kementerian Agama sudah bisa mempersiapkan teknis pemberangkatan haji menyesuaikan dengan jumlah jamaah untuk Indonesia. Penambahan kuota 10 ribu itu merupakan buah dari lobi pemerintah Indonesia selama dua tahun.

Lobi pertama dilakukan saat kunjungan kenegaraan Jokowi ke Arab Saudi pada September 2015. Juga, pertemuan dengan wakil putra mahkota kerajaan Arab Saudi di sela perhelatan KTT G-20 di Hangzhou, Tiongkok, setahun kemudian.

Usai pertemuan tersebut, Jokowi menugaskan Menlu Retno Marsudi dan Menag Lukman Hakim Saifuddin untuk menindaklanjuti secara teknis. Salah satu upaya menambah kuota Indonesia adalah dengan meminta kuota sisa yang tidak terpakai dari sejumlah negara. Yakni, Singapura, Filipina, dan Jepang.

Kala itu, negara-negara tersebut sempat menyambut baik tawaran dari Indonesia. Apalagi, seringkali kuota di ketiga negara itu tidak terpakai 100 persen.

Namun, keputusan akhir tetap ada di tangan pemerintah Arab Saudi. Tidak bisa begitu saja sebuah negara memberikan kuotanya kepada negara lain, karena MoU dilakukan dengan pemerintah Saudi, bukan negara penerima hibah kuota.

Jokowi mengapresiasi keputusan pemerintah Arab Saudi itu. Dia juga mengumumkan rencana kunjungan kenegaraan Raja Salman ke Indonesia pada Maret mendatang. Indonesia menyambut baik rencana kunjungan tersebut. Apalagi, Saudi berkomitmen untuk terus memperbaiki layanan haji.

Salah satu perbaikan yang akan berdampak langsung bagi jamaah asal Indonesia ada pada fasilitas di bandara Amir Muhammad bin Abdul Azis di Madinah.

Bandara tersebutakan dilengkapi tempat transit khusus untuk jamaah haji asal Indonesia. Fasilitas itu direncanakan bakal dipakai ungtuk tempat mengurus dokumen keimigrasian.

Selama ini, jamaah asaln Indonesia yang secara kuntitas sangat besar sering kerepotan saat mengurus dokumen. Sebab, waktu kedatangan di Madinah dibatasi hanya 14 hari. Alhasil, kegiatan di bandara menjadi supersibuk. Tidak jarang, muncul kasus dokumen atau bagasi yang tertukar antar sesama jamaah.

Hingga 2016 lalu, jumlah antrean haji Indonesia di Kemenag mencapai sekitar 3 juta jamaah. Itu membuat masa tunggu menjadi semakin panjang.

Sebagai gambaran, sejumlah calon jamaah asal Jatim yang baru mendaftar akhir tahun lalu, baru mendapat kesempatan berangkat pada 2041 atau 25 tahun mendatang. Bahkan, untuk Kalsel, pendaftar teranyar akhir tahun lalu baru bisa berangkat pada 2046 atau 30 tahun mendatang.

Bila dipukul rata, secara nasional penambahan kuota haji itu membuat masa tunggu berkurang menjadi 14-15 tahun. Itu dengan kondisi daftar tunggu saat ini yang mencapai sekitar 3 juta calon jamaah. Dengan asumsi, penambahan jumlah jamaah itu konsisten, tidak bertambah maupun berkurang.

Namun, efek pengurangan masa tunggu itu bisa berbeda-beda di masing-masing daerah. Sebab, ada yang masa tunggunya 12 tahun, 20 tahun, 25 tahun, bahkan 30 tahun. Apalagi, kuota masing-masing daerah juga menyesuaikan dengan jumlah penduduk muslim.

Sebagai gambaran, Provinsi Jatim saat ini memiliki pendaftar haji berjumlah 537.642 orang. Padahal, kuota pertahunnya 27.143 jamaah atau 16,7 persen kuota nasional.

Saat ini, jamaah yang mendaftar terakhir harus menunggu hingga 2041. Bila tambahan 52.200 jamaah itu dialokasikan dengan persentase yang sama, maka Jatim akan ketambahan 8.717 jamaah. 

Dengan demikian, total kuota haji asal Jatim pada 2017 dan seterusnya akan menjadi 35.860. Itu berarti, masa tunggunya tinggal 14-15 tahun atau paling akhir 2031 untuk pendaftar yang ada saat ini.

Meskipun demikian, masa tunggu itu masih bisa berubah. Mengingat selalu ada jamaah prioritas, yakni lansia, yang akan diperpendek masa tunggunya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Pelaksanaan Haji danUmroh Kementerian Agama Abdul Jamil mengatakan, hasil lobi Presiden Jokowi memang harus diapresiasi.

Dengan begitu, antrian yang sudah memanjang tersebut bakal berkurang secara bertahap. Meskipun, Jamil belum bisa memastikan apakah tambahan kuota tersebut bakal bertahan dalam pelaksanaan haji 2018.

”Tambahan ini kan untuk pelaksanaan 2017. Untuk kuota 2018 tentunya harus akan dibicarakan kembali dengan berbagai lobi dari pemerintah,” ujarnya.

Namun, dia mengaku sudah menyiapkan  hal-hal yang perlu dipenuhi dengan adanya tambahan kuota tersebut. Salah satunya, petugas haji yang bakal mendampingi rombongan.

Dengan begitu, kuota petugas dinaikkan 250 orang sehingga total kuota petugas haji tahun ini menjadi 3.500 orang. ”Petugas haji sangat penting dalam pelaksanaan karena banyak dari rombongan punya pendiikan sekolah dasar atau bahkan jamaah,” ujarnya.

Terkait sebaran kuota tambahan, dia menerangkan bahwa pemeirntah punya sistem tersendiri yang bakal mendistribusikan kuota secara proporsional. Sistem tersebut bakal menyebarkan kuota berdasarkan patokan seperti  wilayah mana dengan populasi muslim lebih banyak.

Yang jelas, lanjut dia, setelah pengumuman tersebut Kemenag akan mempersiapkan verifikasi data Jemaah Haji sesuai jumlah  kuota yang diumumkan dan kuota cadangan.

Kupota tersebut bakal dibagi ke dalam 505 kloter jemaah haji reguler. Dia juga mengirimkan surat edaran kepada seluruh Kepala Kanwil Kemenag Provinsi untuk persiapan paspor dan persiapan administrasi jamaah haji.

Dia menambahkan, upaya Indonesia untuk mendapatkan kuota tambahan dari negara sehabat masih harus menunggu dari pemerintah Arab Saudi.

”Pembagian kuota merupakan hak mutlak dari otoritas di sana. Meski kuota di negara sahabat tak terpakai, kursi kosong itu diserahkan kembali ke Arab Saudi,” ungkapnya. (*)

LOGIN untuk mengomentari.

Lowongan
© 2014 - 2017 Padek.co