Sabtu, 29 April 2017, 18:24:58 WIB

Tak Ada Wewenang DPD Urus Stok Gula

12 January 2017 12:15 WIB - Sumber : JPNN - Editor : Riyon    Dibaca : 30 kali

Hemas: Irman Seharusnya Memiliki Kesempatan Lapor Gratifikasi

Sidang lanjutan dengan terdakwa mantan Ketua DPD Irman Gusman kembali digelar di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Rabu (11/1). Sidang dengan agenda mendengarkan keterangan saksi itu menghadirkan anggota DPD Djasarmen Purba. 

Dalam kesaksiannya, Purba menjelaskan mekanisme, prosedur, serta kode etik anggota DPD sesuai Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) serta implementasinya dalam menerima aspirasi masyarakat.

Di hadapan majelis hakim dan jaksa penuntut umum, Purba menjawab seluruh pertanyaan dari kuasa hukum Irman. Purba menjelaskan, apa yang dilakukan Irman ketika menindaklanjuti keluhan kelangkaan gula konstituen di dapilnya kepada Bulog sudah sesuai dengan mekanisme dan perundang-undangan.

Dengan demikian, apa yang dilakukan Irman sudah tepat. Sebab, kewajiban sebagai anggota DPD untuk menyampaikan aspirasi dari rakyat sesuai dengan fakta integritas.

“Saya kira apa yang dilakukan oleh Pak Irman Gusman yang telah menghubungi Kepala Bulog pada saat harga gula melejit di pasar merupakan sesuatu hal yang wajar dan lumrah,” kata Jasarmen Purba saat bersaksi dalam persidangan.

Purba juga menjelaskan, Irman tidak memiliki wewenang mengurus stok gula di dapilnya meski dia Ketua DPD.

“Ya mungkin pada saat itu Pak Irman Gusman menghubungi Kabulog hanya sekadar ingin menanyakan seputar harga gula dan alokasi kuota impor gula untuk Provinsi Sumatera Barat, kan Pak Irman berasal dari Daerah Pemilihan (Dapil) Sumatera Barat, jadi wajar kalau Pak Irman menanyakan hal tersebut,” sambunya.

Terkait mekanisme gratifikasi yang disangkakan kepada Irman, menurut dia, belum ada aturan secara rinci.

“Sepengetahuan saya, selama saya menjadi anggota DPD RI dua periode, memang ada aturan tertulis terkait dengan larangan-larangan bagi anggota DPD RI sesuai pakta integritas yang sebelumnya telah ditandatangani semua anggota DPD RI,” kata dia.

Salah satu di antaranya, adalah anggota DPD tidak diperbolehkan atau dilarang terlibat dalam perkara korupsi, kolusi dan nepotisme, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam kesempatan itu, Purba mengaku pernah menyelesaikan masalah yang sama seperti apa yang dilakukan Irman.

Saat Kepulauan Riau, dapil dia, dilanda krisis gula, Purba tak tinggal diam. Dia beserta anggota DPD lainnya langsung menghubungi Kadiv Bulog Regional lain dalam rangka mendistribusikan kebutuhan pokok.  

Usai menjawab pertanyaan kuasa hukum Irman, Purba menjawab pertanyaan perihal kabar operasti tangkap tangan (OTT) Irman oleh petugas KPK. Dia mengaku mendapat kabar dari wartawan perihal tersebut.

Kemudian Jaksa menanyakan tata cara tentang penerimaan gratifikasi, apakah dibahas dan dirapatkan di DPD, Purba menjelaskan, setiap mekanisme selalu dibahas pada rapat. Namun kelangkaan gula di Sumatera Barat belum dibahas secara mendalam.

Hadir dalam persidangan Irman, Pimpinan DPD RI Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Hemas ditemani beberapa anggota DPD lainnya. Kedatangan Hemas untuk memberikan dukungan moril terhadap mantan ketua DPD Irman Gusman.

Bagi Hemas, Irman seharusnya memiliki kesempatan untuk melaporkan gratifikasi yang diberikan oleh Direktur CV Semesta Berjaya, Xaveriandy Sutanto dan Memi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Kehormatan DPD.

“Saya berharap majelis hakim yang mengadili perkara ini dapat mempertimbangkan kesaksian para saksi dan dapat memberikan pak Irman keadilan,” ujar Hemas. (*)

 

LOGIN untuk mengomentari.

© 2014 - 2017 Padek.co