Jumat, 24 February 2017, 08:19:28 WIB

Melihat Aktivitas KJKS BMT Alanglaweh dan Attaqwa

15 January 2017 11:23 WIB - Sumber : Khairian Hafid - Padang Ekspres - Editor : Riyon    Dibaca : 71 kali

Bantu Tutup Utang ke Bandar sebelum Dijadikan Anggota

Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Baitul Mal Watamwil (BMT)merupakan jasa keuangan yang dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan anggotanya.

Perannya diharapkan bisa membantu mengembangkan usaha ekonomi produktif dengan kegiatan menabung dan membantu pembiyaan kegiatan usaha ekonomi anggota dan masyarakat.

Sebagai bentuk program dari Pemerintahan Kota Padang, setiap kelurahan yang ada di Padang telah memiliki KJKS BMT. Lembaga keuangan di kelurahan itu diperuntukkan bagi masyarakat setempat untuk memenuhi kebutuhan modal usahanya tanpa harus mengeluarkan bunga yang besar untuk pembiayaan pengembalian modal yang dipinjamkan.

KJKS BMT Alanglaweh, Padang Selatan misalnya, saat ini telah miliki 181 orang anggota yang terhimpun dengan aset mencapai Rp 600 juta dari modal awal sebesar sekitar Rp 300 juta semenjak tahun 2011.

Meski peningkatannya tidak signifikan namun gerak positif yang terus merangkak naik merupakan bukti meningkatnya kepercayaan masyarakat memanfaatkan KJKS untuk pengembangan usahanya.

Nova Indriani, manager KJKS BMT Alanglaweh, kepada Padang Ekspres kemari (14/1), menceritakan, pihaknya sering melakukan edukasi kepada masyarakat khususnya di Kelurahan Alanglaweh, memberikan pencerahan dan penjelasan konkret peran dan fungsi KJKS. 

“Alhamdulillah, kepercayaan warga terhadap KJKS terus meningkat, memang tidak dipungkiri peningkatan itu karena faktor kekecewaan warga terhadap lembaga peminjaman keuangan lainnya, pemerintah berperan membantu untuk mengembangkan usaha ekonomi masyarakat melalui program KJKS ini salah satunya," ucapnya kepada Padang Ekspres, Sabtu (14/1)

Untuk melakukan peminjaman dan pendaftaran menjadi anggota KJKS, pihaknya melakukan analisis terhadap calon anggota, apakah memiliki keterlibatan peminjaman dengan lembaga keuangan atau peminjaman perorangan.

“Memang kita pastikan terlebih dahulu, apakah memiliki hutang dengan lembaga atau dengan bandar (julo-julo, red) jika memang ada, dan calon anggota kita edukasi dahulu, hingga mau melepasnya, kapan perlu untuk itu kita bantu menutupi hutangnya terlebih dahulu,” ucapnya.

Sebagai manager KJKS, bagi Nova tidaklah mudah mengurus anggota agar taat dan tertib mengikuti pembiayaan yang telah disepakati, baginya kesepakatan awal melupakan landasan untuk mengambil keputusan. Jika dipertengahan jalan ada kendala, dan diceritakan kepada pengelola pihaknya akan memberikan keringanan

“Memang dalam prosesnya ada kendala, kadang ada juga yang tidak mau bayar, atau karena perekonomian yang macet, sehingga terganggu bayaran rutin anggota, bagi kami tidak bisa memaksakan untuk melunasi, asalkan ada keterbukaan dari anggota terhadap kondisi yang dihadapi dan kami juga berusaha memberikan edukasi yang tepat,” ucapnya.

Diakuinya, peminjaman melalui KJKS tidak semudah peminjaman melalui rentenir maupun peminjaman secara arisan yang memiliki bunga yang tinggi dari jumlah yang dipinjamkan. Untuk pembayaran diserahkan kepada anggota kapan waktunya.

“Memang untuk peminjaman KJKS kita perlu penuhan berkas administrasi, tapi bagi kami (KJKS, red) masyarakat tidak hanya meminjam, tapi juga memanfaatkan tabungan untuk bekal kemudahan dari pembiayaan yang dilakukannya, baik secara harian, mingguan maupun bulanan,” ucap Nova.

Dicontohkannya, jika anggota membayar rutin tiap minggunya sebesar Rp 13 ribu, maka semuanya bukan untuk biaya membayar pinjaman, bisa sekitar Rp 1 ribu untuk tabungan atau Rp 250 untuk tabungan lainnya.

“Semuanya tidak biaya pembayaran tapi untuk tabungan juga, oleh sebab itu ini jelas, koperasi untuk kesejahteraan anggota. Keuntungan juga dimanfaatkan anggota, di samping itu dengan adanya investasi untuk akhirat sehingga masyarakat merasa nyaman setiap kali bertransaksi,” sebutnya.

Sebagai pengelola KJKS BMT, Nova memandang keberadaan rentenir jelas bertentangan dengan syariat, karena ada dampak riba yang dimunculkan.

“Memang meminjam (melalui rentenir, red) mudah tanpa ada syarat yang mengikat, namun secara agama ada nilai riba yang dibenci Tuhan, dalam Islam itu mengenal bagi hasil dan program pemerintah kota ini dalam rangka membantu masyarakat memenuhi kebutuhan modal usaha masyarakat,” ucapnya.

Saat ini setidaknya ada empat produk yang ditawarkan KJKS BMT Alanglaweh kepada Masyarakat, seperti Tabungan Mandiri Sejahtera (Tamara), Tabungan Pendidikan anak (Tadika), Tabungan Idul Fitri (Taduri), Tabungan Wajib Pembiayaan (Tawap) serta Tabungan Kurban. Saat ini sekitar 80 persen anggota merupakan Peminjam dan 20 persen lainnya sebagai penabung. 

Diakuinya, dalam pembayaran memang tidak selamanya mulus. Namun pihaknya terus berupaya merangkul masyarakat untuk peduli terhadap tanggung jawabnya.

“Kita jelas saja, orang yang meminjam juga jelas, karena sering berurusan ke kelurahan maka kita ada koordinasi. Di samping itu untuk merangkul masyarakat mau bergabung di KJKS, kita sering memberikan reward kepada anggota, sehingga merasakan kemudahan menjadi anggota KJKS BMT,” ungkapnya.

Sementara itu, Novembli, senior manager KJKS BMT Attaqwa Muhammadiyah Sumbar mengatakan, selama ini pihaknya telah berupaya merangkul masyarakat untuk memanfaatkan peminjaman melalui koperasi.

Kawasan pasar merupakan lokasi strategis untuk pengembangan sehingga pihaknya sering terjun langsung ke lapangan memberikan edukasi kepada masyarakat.

“Kita perlu turun setiap hari, karena jika di banding untuk kesadaran sendiri, masyarakat untuk membayarkan tentu sangat sedikit, mungkin karena kesibukan, apalagi peminjam itu banyak dari kalangan menegah ke bawah,” ucapnya kepada Padang Ekspres.

Kondisi demikian, berdampak terhadap pemanfaatan jasa rentenir yang mampu memenuhi kebutuhan peminjaman dengan cepat. Di sisi lain pihaknya memandang tidak ada keuntungan dan cenderung dimanfaatkan untuk konsumtif.

“Jelas kalau untuk modal tidak ada keuntungan konkret, apalagi besar bunga yang harus dibayarkan peminjam. Sementara itu secara agama melakukan peminjaman seperti hal demikian adalah riba jelas merupakan dosa,” ucapnya.

Pihaknya terus berupaya menempatkan pengembangan di kawasan keramaian seperti kawasan pasar, di samping itu memberikan edukasi kepada masyarakat agar tidak memanfaatkan rentenir sebagai sumber modal usaha.

“Kita jemput bola langsung. Karena rentrenir dengan cara mudah, masyarakat cepat dapatkan uang. Sementara melalui koperasi perlu ada beberapa persyaratan. Namun karena  seringnya kita melakukan edukasi akhirnya banyak masyarakat yang mau bergabung dengan koperasi,” ujarnya.

Dikatakannya, saat ini di KJKS BMT Attaqwa telah ada sekitar 2000 peminjam dengan sekitar 15 ribu yang memiliki keterikatan. 

“Alhmadulillah, kita terus berupaya mengedukasi masyarakat. Dari tujuh cabang yang ada di Sumbar kita terus berupaya mengajak masyarakat  memanfaatkan peminjaman sesuai dengan aturan syariat, sehingga di samping menjalankan sesuai aturan agama juga berdampak terhadap perkembangan kemajuan perekonomian umat,” ujarnya. (*)

 

LOGIN untuk mengomentari.

© 2014 - 2017 Padek.co