Selasa, 21 November 2017, 21:05:58 WIB

Berangus Lintah Darat, Pemerintah Mesti Beri Perhatian Serius

15 January 2017 11:26 WIB - Sumber : Willian Abib - Padang Ekspres - Editor :    Dibaca : 158 kali

Permudah Masyarakat ke Akses Peminjaman Modal

Praktik riba yang dimainkan lintah darat atau rentenir di Sumatera Barat saat ini menjadi ancaman bagi masyarakat kecil. Praktik tersebut menggerogoti, terutama bagi masyarakat yang ingin membuka usaha.

Alih-alih memperbaiki perekonomian dengan uang dari lintah darat, malah pinjaman yang diberikan menjadi hutang yang sulit dilunasi. Usaha yang dirintis bukannya menjadi berkembang namun hanya bergerak untuk membayarkan hutang kepada lintah darat yang memberi pinjaman.

Kondisi itu saat ini sudah menjadi pemandangan biasa di tengah-tengah masyarakat. Meski diberi pinjaman uang dengan bunga yang besar, namun masyarakat tidak pernah kapok. 

Pengamat Ekonomi Universitas Andalas, Hefrizal Handra menilai, maraknya praktik riba yang mengikat masyarakat kecil disebabkan oleh masih lemahnya penjaminan kredit peminjaman modal kepada masyarakat.

Kebanyakan masyarakat kecil yang terjebak dalam praktik lintah darat adalah mereka yang berada di daerah minim akses, jarang menerima sosialisasi dan sulit dijangkau oleh lembaga penjaminan kredit milik pemerintah.

“Umumnya masyarakat yang meminjam ke lintah darat itu adalah masyarakat yang terdesak keuangan. Ingin meminjam ke lembaga milik pemerintah namun tidak punya akses. Sementara lintah darat memberikan pinjaman tanpa jaminan,” sebut Hefrizal.

Kondisi itu, katanya, harus menjadi perhatian serius pemerintah. Pemerintah sudah harus memberikan kemudahan pada masyarakat kecil yang ingin melakukan peminjaman modal usaha.

“Pemerintah bisa membentuk lembaga keuangan bukan bank yang dapat menjangkau masyarakat level bawah. Selain itu pemerintah berikan pinjaman namun tidak memberatkan masyarakat dengan jaminan tertentu. Selain itu terus aktifkan lembaga keuangan syariah ,” ujarnya.

Ia menilai, saat ini kelemahan yang terjadi adalah, minimnya sosialisasi dan penyuluhan yang dilakukan ke masyarakat. Bahkan lembaga penjaminan peminjaman keuangan untuk masyarakat hanya menjangkau masyarakat-masyarakat yang berada di perkotaan saja. Sementara masyarakat di pedesaan tidak bisa menikmati pinjaman keuangan dari lembaga pemerintah yang dibentuk.

Misalnya Asusransi Kredit Daerah (Askrida) harus bisa sampai ke pelosok dan membantu masyarakat. Bahkan ketika masyarakat kecil melakukan peminjaman modal usaha ke bank milik pemerintah lembaga penjaminan kredit harus bisa menjaminnya untuk masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Lembaga penjaminan bagi masyarakat milik pemerintah, jangkauannya harus luas jangan di kota saja,” ujarnya.

Dengan begitu dipastikan tidak ada lagi masyarakat yang akan terjebak dalam praktik lintah darat karena pemerintah melalui lembaga penjaminannya sudah merangkul masyarakat kecil yang berada di pedesaan.

“Jika jangkauan lembaga itu tidak luas maka akan banyak masyarakat yang terjebak dengan rentenir,” ujarnya.

Ia juga menyarankan, perbankan harus memperluas dan memperkuat cabang-cabangnya sehingga bisa menyediakan krediti-kredit kecil untuk masyarakat yang sudah dijamin oleh pemerintah.

“Misalnya masyarakat pinjam ke Bank Nagari, karena masyarakat tidak ada jaminan, maka Askrida atau Jamkrida yang menjamin karena lembaga pemerintah,” ujarnya.

Hukumnya Haram

Sementara itu pengamat ekonomi syariah dari IAIN Imam Bonjol, Ahmad Wira menyebut, praktik riba itu hukumnya haram secara Islam dan sudah tertuang dalam Al Quran. Dalam Al Quran dijelaskan tidak boleh mencari rezeki dari cara yang tidak halal. Riba termasuk cara yang tidak halal dalam mengumpulkan uang.

Ia mengatakan, praktik riba itu dipastikan akan menyengsarakan dan memberi tekanan kepada masyarakat. Untuk itu pemerintah juga harus mencarikan solusi agar masyarakat tidak lagi memanfaatkan jasa lintah darat. Misalnya menggabungkan dana umat (social) untuk membantu permodalan masyarakat kecil.

“Untuk itu sudah pasti diperlukan peran pemerintah,” ujarnya.

Ia juga menyarankan, masyarakat agar lebih percaya dan membuka diri terhadap lembaga permodalan berbasis syariah yang sudah ada selama ini. “Masyarakat buka diri dan buka akses ke lembaga mikro berbasis syariah,” ujarnya.

Untuk itu, lembaga-lembaga resmi keuangan yang tercatat oleh pemerintah juga jangan bersikap sesukanya apalagi sampai menerapkan sistem rentenir ke masyarakat yang melakukan peminjaman atau sebagainya. 

“Lembaga keuangan juga harus bergerak melakukan perkembangan ekonomi yang inklusif ke masyarakat,” sebutnya.

Seperti diketahui, praktik lintah darat itu saat ini tumbuh seperti jamur. Untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, peran banyak pihak harus sangat diharapkan.

Sehingga masyarakat tidak terjerumus dalam perekonomian yang jahat yang membuat masyarakat itu sendiri kesulitan untuk meningkat taraf hidupnya kea rah yang lebih baik.

Mantan Ketua MUI Sumbar, Syamsul Bahri Khatib, tidak menampik kalau praktik riba yang diterapkan para lintah darat akan membuat masyarakat kecil semakin miskin. Sementara mereka yang memberi pinjaman itu malah semakin kaya.

Dalam Islam, riba hukumnya adalah haram sehingga praktik tersebut tidak dibenarkan. Untuk itu, yang harus dilakukan adalah, pemerintah memberikan kredit resmi yang diikat dengan aturan tertentu dan tidak merugikan masyarakat.

Saat ini banyak program dan lembaga peminjaman modal atau penjaminan kredit yang diusung oleh pemerintah, meski begitu kebanyakan masyarakat tidak mengetahui keberadaannya serta program-program yang dijalankan.

Tidak hanya itu, masyarakat juga enggan memanfaatkan lembaga peminjaman modal milik pemerintah, karena untuk proses administrasinya terkesan sangat rumit dan berbelit. “Masyarakat itu, butuh yang cepat dan mudah,” ujarnya.

Tidak hanya itu, lembaga tersebut juga terlihat kurang menembus pasar terutama pasar tradisional. Bahkan ada koperasi syariah sekalipun namun juga tidak diminati masyarakat.

Ia mengharapkan, salah satu langkah mencegah praktik riba adalah, memperbanyak bayar zakat. Jika zakat terkumpul banyak maka masyarakat kecil akan terbantu.

Untuk menekan praktik riba itu, pemerintah harus proaktif menggeliatkan program-program yang dapat membantu masyarakat kecil terutama bagi mereka yang sedang membutuhkan modal agar tidak terjerumus ke lintah darat. (*)

LOGIN untuk mengomentari.

Lowongan
© 2014 - 2017 Padek.co