Selasa, 21 November 2017, 04:24:15 WIB

Bagi Lahan Tekan Ketimpangan

01 February 2017 12:09 WIB - Sumber : JPNN - Editor :    Dibaca : 4190 kali

Pemerintah Rilis Program Pemerataan 10 Sektor

Pemerintah tahun ini bakal menggulirkan program pemerataan ekonomi untuk menekan ketimpangan kesejahteraan. Program-program itu dibahas dalam rapat terbatas di Istana Bogor, kemarin (31/1).

Namun, program tersebut baru bisa dieksekusi setelah APBN Perubahan 2017 disahkan. Sebab, saat ini sudah tidak ada lagi alokasi anggaran untuk program tersebut.

Program pemerataan itu menyentuh 10 sektor. Antara lain, reforma agraria, bantuan untuk pertanian, bantuan perkebunan, perumahan untuk masyarakat miskin kota dan pengenaan pajak progresif bagi spekulan tanah.

Lalu, perbaikan manufaktur untuk UMKM, penyelesaian masalah pedagang tradisional dan modern, pengeluaran APBN, serta pelatihan vokasi. Presiden Joko Widodo menjelaskan, pemerintah ingin memangkas gini ratio di masyarakat.

Saat ini, gini ratio sudah turun di angka 3,9 setelah sebelumnya sempat menyentuh 4,1. Gini ratio digunakan untuk mengukur angka ketidakmerataan distribusi penduduk.

“Ketimpangan (kesejahteraan) ini masih perlu kita usahakan jadi lebih baik,” ujar Jokowi. Untuk memperkecil gini ratio, masyarakat kelas bawah harus dibantu agar perekonomiannya meningkat.

Menko Perekonomian Darmin Nasution menuturkan, program-program itu sebagian sudah ada di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Namun, kali ini sistemnya disiapkan lebih baik. 

“Masyarakat ekonomi lemah tidak bisa kalau hanya diberi kesempatan yang sama. Tetapi juga modal,” terangnya. Sepuluh sektor itu akan terintegrasi satu dengan lainnya untuk menghasilkan pemerataan yang dibutuhkan.

Sebagai contoh, reforma agraria akan bersentuhan dengan pertanian dan perkebunan. Masyarakat tidak begitu saja diberi lahan gratis. Lahan itu akan diberikan kepada kelompok tani atau perkebunan untuk dikelola bersama. 

“Akan lebih bagus hasilnya, 50 hektare pohon cabai dibandingkan masing-masing setengah hektare yang tersebar di 200 tempat,” tambahnya. Khusus untuk perkebunan, masih ada program bantuan pembibitan maupun pemasaran bagi para pelaku perkebunan rakyat. 

Kebijakan lainnya adalah pengaturan usaha retail modern. Khususnya dalam persaingan produk. “Misalnya minimarket jangan integrasi vertikal besar-besaran, membuat merek sendiri,” timpal Darmin.

Bukan sama sekali tidak boleh, namun nanti akan ada pembatasan, sehingga produk-produk dari UMKM mendapatkan kesempatan untuk masuk ke gerainya. 

Kemudian, kebijakan pengeluaran APBN, bakal ada perubahan ke depan. Tidak hanya sebatas membangun infrastruktur, namun juga membuat program-program padat karya.

Sehingga, bisa lebih banyak menyerap tenaga kerja. Dalam hal pembangunan infrastruktur fisik pun, akan dicarikan cara agar masyarakat di sekitar infrastruktur fisik bisa tumbuh perekonomiannya. 

Kemudian program untuk masyarakat miskin kota adalah perumahan. Program itu ditujukan untuk warga di kawasan perkotaan yang masih tinggal di kawasan kumuh.

Tentunya, desain program dan bangunannya tidak akan sama dengan yang ada saat ini. Misalnya, tidak akan disediakan tempat untuk parkir mobil di halaman rumah. “Karena kalau punya mobil itu berarti dia sudah mampu,” ucap mantan gubernur BI itu.

Secara teknis, program-program itu masih akan dimatangkan dan dibuat lebih detail. Sehingga, memudahkan pemerintah saat mengeksekusi. Program itu sendiri sudah diminta oleh Presiden sejak pertengahan Desember lalu.

Peneliti Indef, Bhima Yudhistira Adhinegara mengingatkan agar pemerintah lebih fokus dalam menyusun kebijakan. Memang, kebijakan pemerataan tersebut terkesan ideal. Namun, harus dipikirkan pula cara mengeksekusinya. “Ruang fiskal APBN kita ini terbatas,” ujarnya.

Paling cepat, program-program itu baru bisa dieksekusi setelah ada perubahan APBN. Itu pun tidak banyak yang bisa ditambahkan untuk mengeksekusi program-program tersebut. Menurut dia, sebaiknya pemerintah fokus mengeksekusi beberapa sasaran yang ada, sehingga hasilnya bisa lebih maksimal.

“Coba kita lihat, sudah ada 14 paket kebijakan ekonomi. Problemnya apa, karena terlalu banyak itu, implementasinya jadi susah,” lanjutnya.

Itu juga bisa terjadi dalam program pemerataan kali ini, bila tidak fokus. Dia yakin program lainnya masih bisa menunggu untuk dieksekusi. Yang terpenting, pemerintah mampu menetapkan skala prioritas.

Selain itu, pemerintah pusat juga harus benar-benar berkomunikasi dengan pemda. Sebab, tahun ini untuk kali pertama transfer daerah lebih besar daripada anggaran kementerian. Pemerintah harus lebih berani menekan pemda untuk mengefektifkan penggunaan anggaran transfer daerah.

Bila penggunaan dana transfer daerah bisa efektif, lanjut dia, tugas pemerintah menjadi lebih mudah. Program-program itu bisa dijalankan, misalnya menggunakan dana desa atau alokasi lainnya.

“Tapi, kenyataannya sekarang rata-rata 40 persen dana transfer daerah digunakan untuk belanja pegawai,” tutur Bhima.

Padahal, seharusnya belanja modal mendapat porsi paling besar dari dana transfer daerah. Belanja modal itulah yang nanti digunakan untuk program pengentasan kemiskinan yang dimiliki masing-masing kepala daerah. Secara khusus, peneliti asal Pamekasan itu menyoroti kebijakan reforma agraria.

Kebijakan itu sudah ada sejak 1960 dengan berbagai bentuk. Konsep awalnya adalah memanfaatkan lahan menganggur agar lebih produktif. Kata dia, kebijakan yang ditempuh Jokowi pada masa jabatannya lebih banyak pada sertifikasi. Artinya, Jokowi menginginkan status yang legal pada tanah-tanah itu.

“Jadi tidak menambah jumlah lahan produktif,” jelasnya. Bhima menambahkan, bila pemerintah memang ingin program itu terlaksana, maka harus ada upaya menyiasati ruang fiskal yang sempit.

Termasuk di dalamnya memaksimalkan potensi pendapatan. Selain itu, harus ada keberanian memperketat penggunaan dana transfer daerah sehingga lebih efektif.

Sementara itu, Sekjen Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sani Iskandar menuturkan, para pelaku usaha mendukung rencana pemerintah mengeluarkan PP terkait pemerataan ekonomi.

Menurut dia, Indonesia memang memiliki potensi besar terkait lahan hingga sumber daya manusia (SDM). Dari segi lahan, Indonesia memiliki luas yang besar jika dibandingkan negara-negara tetangga, sedangkan dari sisi populasi, negara ini juga sangat potensial. 

“Ditambah dengan meningkatnya penduduk kelas menengah. Itu potensi marketnya besar, apalagi untuk orang mau berbisnis, ditambah kita juga ada potensi sumber daya alam (SDA),” paparnya kemarin.

Namun, dia menekankan, pemerintah harus konsisten dalam menerapkan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan. Sebab, seringkali pemerintah membangun sistem baru tapi tidak disertai konsistensi dari para pemangku kepentingan. Dia juga meminta agar pemerintah melakukan sinkronisasi kebijakan antar-kementerian dan juga pemerintah daerah. 

”Konsistensi ini menyangkut kepastian hukum. Jangan sampai investor yang sudah masuk yang telah dijanjikan berbagai kemudahan, nanti ada perubahan-perubahan lagi. Selain itu, aturan-aturan itu harus in line, jangan sampai masing-masing mengeluarkan kebijakan sendiri-sendiri,” ujarnya. 

Selain itu, pelaku usaha juga menekankan adanya dukungan infrastruktur. Dia menguraikan, jika kesempatan bisnis dan pengembangan SDM tidak dibarengi infrastruktur memadai, maka akan sulit berkembang. Sarana pendukung seperti listrik atau gas, juga harus menjadi perhatian pemerintah. (*)

 

LOGIN untuk mengomentari.

Lowongan
© 2014 - 2017 Padek.co