Kamis, 22 June 2017, 21:11:26 WIB

Perjuangan Pekerja Outsourcing untuk Merdeka

30 April 2017 11:24 WIB - Sumber : Oktaria Tirta - Padang Ekspres - Editor : Riyon    Dibaca : 79 kali

Dibuat tak Betah Bekerja Ketika Mendirikan Serikat Pekerja

Salah satu tujuan dari bekerja adalah mendapatkan kesejahteraan. Kecukupan ekonomi tentu menjadi salah satu alasan untuk bekerja. Namun, ketika jerih payah tak dihargai dengan kesejahteraan, tentu timbul keinginan untuk ”melawan”. Inilah yang dirasakan Novelis, mantan pekerja  outsourcing. Bagaimana ceritanya?

Warga Simpangapa, Padang, ini pernah bekerja di salah satu perusahaan sebagai pekerja outsourcing. Dia bekerja sejak tahun 2008 hingga 2012. Merasakan pengalaman sebagai pekerja yang tidak mendapatkan hak sepenuhnya telah dirasakannya. Di sisi lain, dia dituntut harus bekerja dengan maksimal.

Saat itu banyak ketimpangan yang dialaminya. Seperti gaji yang terkadang tidak sesuai Upah Minimum Perusahaan (UMP), pemberhentian hubungan kerja (PHK) sepihak. Terkadang belum ada kejelasan tentang dapat atau tidaknya layanan kesehatan/ BPJS. Padahal dari kantor sudah diberikan kepada penyalur jasa outsourcing. Tetapi ada beberapa kantor outsourcing yang berkilah kalau belum adanya pemberian asuransi kesehatan.  

Melihat kondisi itu, dia berinisiatif mendirikan serikat kerja. Salah satu tujuannya agar bisa menjalin silaturahmi dengan beberapa pekerja lainnya. “Mendengar adanya serikat kerja yang saya bentuk membuat  perusahaan tidak menyetujui. Hingga mencari- cari cara seolah ingin memberhentikan secara halus dari pekerjaannya,” katanya.

Hal ini dirasakan seperti memutasinya ke daerah-daerah terpencil. Dan ditempatkan di kantor cabang, sehingga membuatnya tidak menemukan kenyamanan dalam bekerja. Hingga ia mengajukan permohonannya kepada atasan untuk dikembalikan kekantor sebelumnya. Tapi pimpinan perusahaanya tidak menghiraukan.

Kurang lebih seminggu setelah pengajuan permohonan perpindahan, ia malah mendapatkan surat PHK dari tempat ia bekerja dan tidak menerima sebagai pekerja. Padahal dia merasa tidak melakukan kesalahan.

Ia pun memilih jalur hukum untuk menyelesaikan kasusnya dengan tempat ia bekerja. Melalui pengacaranya ia menceritakan semua permasalahan yang ia hadapi selama bekerja. Hingga kasusnya sampai ke pengadilan.

Walaupun perusahaan tempatnya bekerja mengajukan banding dengan kasus ini, tetap dia dimenangkan hakim. Sekarang meski tidak bekerja lagi sebagai buruh, namun dia aktif sebagai aktivis.

Dia berharap di Hari Buruh tahun ini, pemerintah untuk lebih peduli dengan nasib para buruh dan pekerja outsourcing. Terutama dengan kesetaraan gaji yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan.

Sementara, aktivis buruh lainnya, Dedi Alparesi, 30, terketuk hatinya menjadi aktivis sekaligus praktisi hukum dan Direktur Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum (LKBH) Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Sumbar, karena melihat adanya ketidak seimbangan serta kurangnya perhatian yang didapatkan oleh pekerja outsourcing.

Sebagai seseorang aktivis sekaligus memiliki latar belakang pendidikan hukum, Dedi sapaan akrab Dedi Alparesi, merasa lemahnya penegakkan hukum dan undang-undang terkait hak buruh oleh perusahaan yang menggunakan tenaga outsourcing.

Karena adanya sejumlah perusahaan yang memperkerjakan mereka hanya menginginkan keuntungan sebesar-besarnya. Tanpa memperhatikan hak dan kewajiban yang harus didapatkan oleh para pekerjanya.

Melihat keadaan seperti ini membuatnya merasa miris dan bertekad untuk memperjuangkan semua hak yang harus diperoleh oleh sejumlah pekerja.

“Kasus yang pernah saya tangani yaitu seperti adanya pemberhentian sepihak oleh perusahaan terhadap buruhnya. Kasus adanya sejumlah buruh yang belum mendapatkan layanan kesehatan/asuransi kesehatan dan lainnya,” katanya.

Dia saat ini sebagai Wakil Direktur Internal Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang dan Kepala Lembaga Pendidikan Paralegal LBH Padang. Dia mencatat, jumlah pekerja outsourcing sekitar 6.000 orang di Sumbar. (*)

 

LOGIN untuk mengomentari.

© 2014 - 2017 Padek.co