Senin, 24 July 2017, 23:58:34 WIB

Sinkronkan Data Kependudukan

17 June 2017 11:46:42 WIB - Sumber : Gusti Ayu Gayatri - Padang Ekspres - Editor : Elsy Maisany    Dibaca : 59 kali

Kota dan Kabupaten yang akan melaksanakan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak tahun 2018 dan pemilihan umum ( Pemilu) tahun 2019 diminta melakukan upaya optimal dalam penyempurnaan data kependudukan . Hal ini perlu dilakukan guna menuju database kependudukan yang akurat.

Hal tersebut disampaikan Kepala  Dinas Pengendalian Penduduk, KB dan  Kependudukan dan Catatan Sipil (DPPKBKPS) Novrial, kepada Padang Ekspres, kemarin. “Ini  sesuai arahan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo saat Rakornas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ( Dukcapil) 2017 beberapa waktu lalu,” ucapnya.

Gubernur sudah bergerak cepat  mengingatkan bupati dan wali kota yang melaksanakan Pilkada 2018, melaksanakan upaya yang  optimal menyempurnaan data kependudukan kota dan kabupaten, sebagai basis daftar penduduk potensial pemilih pemilu (DP4) melalui surat No. 490/346/DPPKBKPS.4/VI-2017 tanggal 6 Juni lalu.

“Untuk menindaklanjutinya, juga sudah turun tim dari DPPKBKPS Sumbar ke daerah– daerah yang melaksanakan pilkada. Seperti  Padangpanjang, Kota Pariaman, Sawahlunto dan Padang,” ujarnya.

Adapun tujuan tim  DPPKBKSP turun adalah untuk menginventarisir permasalahan, khususnya terkait substansi perbedaan data antara Disdukcapil dan KPU Kabupaten/ Kota. Tim juga melakukan diskusi dengan Disdukcapil dan KPU Kab/Kota yg telah melaksanakan Pilkada 2016 lalu yaitu Kota Payakumbuh dan Kabupaten Kepulaun Mentawai. 

Diharapkan, setelah inventarisasi ini dilaksanakan akan diusulkan rapat bersama antara Pemprov dengan KPU Provinsi yang juga diikuti Pemkab/kota dan KPU Kabupaten/Kota.

“Rapat kerja ini untuk menyamakan persepsi  tentang kemungkinan adanya perbedaan data dan penyamaan persepsi dalam menjelaskan perbedaan yang tidak mungkin dieliminir. Baik kepada  pasangan calon (paslon) maupun masyarakat lainnya,” ujarnya.

Dari hasil identifikasi awal, beberapa hal yang mungkin akan menjadi perbedaan  di antaranya perubahan yang terjadi antara basis data kependudukan 31 Desember 2017 dengan pelaksanaan Pilkada pada bulan Juni 2018.  

Misalnya saja catatan penduduk ber KTP yang telah meninggal dan pindah tapi tidak melapor atau  memutakhirkan KK, penduduk ber KTP baru yang diterima jadi TNI/ Polisi tapi tidak melapor atau memutakhirkan KK, penduduk tidak ber KTP yang tinggal di wilayah batas dan wilayah terisolir dan lain sebagainya.

“Jika hal ini dapat diwujudkan, maka diyakini penyelenggaraan Pilkada akan lebh baik karena data penduduk dan pemilih relatif lebih sinkron,” ucapnya. (*)

LOGIN untuk mengomentari.

© 2014 - 2017 Padek.co