Selasa, 12 December 2017, 09:42:50 WIB

Fenomena Nikah Siri di Sumbar

26 March 2017 11:35 WIB - Sumber : Eka Rianto - Padang Ekspres - Editor :    Dibaca : 174 kali

Lebih Banyak Mudaratnya

Persoalan nikah siri masih menjadi perdebatan banyak kalangan. Dilihat dari segi agama, jika memang telah mencukupi rukun pernikahan, tentu telah sah. Namun, dalam administrasi pernikahan, belum tercatat secara resmi. Belum lagi banyak nikah siri ini disalahgunakan.

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Padang Duksi Samad menyebutkan nikah siri termasuk sikap tak terpuji. Dia tak menampik kalau dari segi agama, jika sudah cukup rukun nikahnya tentu sah.

Rukun nikah yang dimaksudkan adalah perempuan untuk menjadi istri, wali yang adil, dua orang saksi yang adil, serta ijab dan qabul. “Kalau rukun itu ada secara agama sudah sah,” katanya.

Namun, dia melihat dari sisi lain kalau nikah siri ini lebih banyak mudaratnya. Risiko buruknya tinggi. Sehingga melihat nikah siri ini adalah sikap tak terpuji. Dia menyebutkan sudah pasti nikah siri ini tak tercatat dalam administrasi kependudukan.

Jika sudah seperti ini, tentu yang akan menjadi korban pertama adalah anak. Bagaimana status anak ini nantinya. Sudah hampir dipastikan tak tercatat dan berdampak pada pembuatan akta lahir. Seperti di Kota Padang, jika tak ada akta lahir, tentu anak tak bisa melanjutkan pendidikan.

“Itu baru salah satu dampak kecilnya. Lalu bagaimana dengan status hukum pasangan ini nanti jika ada persoalan lain. Makanya saya melihat banyak mudaratnya,” ujarnya.

Saat ini, banyak nikah siri yang disalahgunakan. Misalnya pernikahan bagi pasangan yang selingkuh, anak muda yang hamil di luar nikah, dan lainnya. Apalagi ada praktik yang memberikan kemudahan dalam melaksanakan nikah siri ini. 

Dia melihat karena memudahkan rukun dan syarat nikah, maka dengan gampang saja praktik nikah siri ini menjamur. Untuk menertibkan praktik nikah siri ini, tentu dibutuhkan komitmen semua pihak. Bisa digunakan landasan administrasi kependudukan.

Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Sumbar, Sayuti mengatakan memang dalam Islam nikah siri itu dihalalkan. Tetapi kehalalannya perlu dipertanyakan, karena banyak menimbulkan mudaratnya daripada manfaatnya.

Coba dalam jual-beli kalau ada utang-piutang harus dicatat berapa banyak utangnya. Apalagi kalau masalah pernikahan, itu lebih wajib dicatat oleh pemerintah melalui Kementrian Agama sesuai UU nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menurutnya, biarpun dalam agama Islam nikah siri diperbolehkan tetapi telah melanggar UU Perkawinan dari negara. Maka dari itu, jika ada masyarakat melakukan nikah siri, berarti telah melanggar UU Perkawinan. Jadi, bagi yang melanggar UU Perkawinan, harus terjerat dalam hukum yang telah berlaku sekarang ini.

Dia menjelaskan mengapa pemerintah mengatur pernikahan dalam bentuk Undang-Undang Pernikahan di negeri ini, sebab nikah secara UU yang diakui oleh negara itu memberikan kemaslahatan bagi masyarakat.

Jadi lebih baik masyarakat itu melakukan nikah secara resmi dalam arti melalui secara UU Pernikahan. Kalau tidak berarti mereka telah melanggar UU Perkawinan.

Dia menyebutkan kalau niatnya untuk menikah hanya sekadar untuk memuaskan nafsu dan melecehkan kaum perempuan itu sangat dilarang. Dia melihat kasus seperti itu menjadi haram hukumnya. Dikarenakan mengandung mudarat dan sangat merugikan orang lain.

Saat ditanya siapa yang dirugikan dalam nikah siri tersebut, dengan tegas yang dirugikan itu kaum perempuan. Coba kalau ada masalah dalam keluarganya.

Kepada siapa perempuan itu menggugat? Ke pengadilan agama, tidak mungkin. Karena pernikahan yang telah dilakukan itu tidak sah secara aturan kepemerintahan.

Jadi sangat melecehkan kaum perempuan. Maka dia sangat berharap kepada masyarakat kalau mau nikah, nikahlah secara baik-baik sesuai dengan UU Pernikahan. “Kita hidup bernegara, makanya harus mengikuti aturan negara. Nikahlah secara baik sesuai dengan UU Pernikahan,” jelasnya.

Ia berharap kepada masyarakat agar bisa mengikuti aturan negara. Lakukan pernikahan secara tercatat oleh pemerintah. Karena sudah diatur dalam UU. “Kalau ada masyarakat nikah secara siri, berarti dirinya sudah melanggar UU Pernikahan,” katanya.

Kepala Disdukcapil Padang Wedistar menyebutkan jika tak tercatat pernikahan dalam adminitrasi kependudukan, tentu tak bisa mengurus surat kependudukan. Seperti akta lahir anak dan lainnya. Fenomena ini muncul karena kurangnya kesadaran hukum dari pihak perempuan sehingga jadi masalah. 

Dia meminta agar untuk tertib melakukan administrasi kependudukan. Pasalnya masyarakat juga yang akan merasakannya. “Yang pasti tak bisa diakui secara hukum kependudukan,” katanya.

Misalnya dalam mengurus akta lahir, tentunya harus ada KK dari orang tua. Untuk mengeluarkan KK mesti ada surat nikah orang tua. Di Padang, tertib adminitasi kependudukan sangat penting.

Akta kelahiran adalah akta yang wujudnya berupa selembar kertas yang dikeluarkan oleh negara berisi informasi mengenai identitas anak yang dilahirkan. Yaitu nama anak, tanggal lahir, jenis kelamin anak, nama orang tua, serta tanda tangan pejabat yang berwenang. 

Akta kelahiran merupakan salah satu dokumen resmi negara sebagai bukti keabsahan status hubungan perdata seorang anak. Berdasarkan akta, seorang anak bisa mengetahui siapa orangtuanya yang sah menurut hukum negara.

Suatu peristiwa kelahiran yang dilaporkan pada kantor catatan sipil akan di catat dalam daftar catatan sipil. Sedangkan bagi yang bersangkutan akan diberikan akta kelahiran (kutipan). Berdasarkan UU Perkawinan pasal 42 – 45, pada intinya, anak yang dilahirkan melalui perkawinan yang sah dan tercatat dalam dokumen Negara.

Maka anak itu berhak mendapatkan hak – hak yang harus diterima dari orang tua. Dengan memiliki akta kelahiran maka akan mempermudah si anak dalam menjalani kehidupannya kelak karena si anak akan memiliki akses ke segala bidang kehidupan.

Sedangkan kegunaan akta kelahiran antara lain salah satu syarat untuk bersekolah bagi si anak mulai dari sekolah taman kanak – kanak sampai dengan perguruan tinggi. Salah satu syarat pembuatan kartu keluarga dan kartu tanda penduduk (KTP).

Untuk melamar pekerjaan termasuk menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Polisi Indonesia (POLRI). Untuk penggunaan hak pilih, pengurusan hak waris, pembuatan paspor, dan lainnya. (*)

LOGIN untuk mengomentari.

Lowongan
© 2014 - 2017 Padek.co