Rabu, 20 September 2017, 11:02:43 WIB

Upayakan Pemilu Berintegritas, KPU RI Bangun Sinergi dengan Pers

04 May 2017 10:10 WIB - Sumber : Redaksi - Editor : Elsy Maisany    Dibaca : 12412 kali

Komisioner KPU RI Periode 2017-2022 berbincang santai dengan para wartawan dalam acara coffee morning yang digelar di Media Center KPU, Selasa (2/5). Dalam acara itu, masing-masing komisioner dan sekretaris jenderal, memaparkan riwayat hidup, persinggungan mereka dengan dunia kepemiluan sebelum masuk ke KPU RI dan gagasan-gagasan untuk mentransformasi penyelenggaraan pemilu menjadi lebih kredibel dan akuntabel.

Acara coffee morning dipandu langsung oleh Ketua KPU RI Arief Budiman. Arief menekankan pentingnya tiga hal untuk membangun pemilu yang lebih baik dan berkualitas, yaitu transparansi, integritas dan kejujuran. “Kalau tiga hal itu kita laksanakan dengan baik maka pemilu kita akan lebih berkualitas,” ujarnya.

Ilham Saputra yang dipercaya sebagai Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan mengatakan bahwa dirinya bersama komisioner lainnya ingin membangun konsep dan praktek kepemiluan yang lebih simpel. “Jadi teman-teman di level Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) itu lebih mudah menghitung hasil penghitungan perolehan suara dan hitungannya lebih cepat, tepat dan akurat,” kata Ilham.

Menurut Ilham, persoalan teknis kepemiluan itu banyak terjadi pada level tempat pemungutan suara (TPS). Karena itu, selain meningkatkan profesionalisme dan integritas KPPS, PPS dan PPK, maka perlu dibuat formulasi teknis pemilu yang lebih simpel untuk memudahkan penyelenggara dalam mengadministrasikan hasil pemilu.

Evi Novida Ginting Manik yang dipercaya sebagai Ketua Divisi Umum, Rumah Tangga dan Organisasi menekankan pentingnya membangun infrastruktur dan kualitas sumber daya manusia penyelenggara pemilu agar mereka dapat menjalankan tugasnya secara profesional, berintegritas, independen dan akuntabel. “Kompetensi penyelenggara pemilu di tingkat kabupaten/kota harus diperkuat agar mereka dapat menjalankan tugasnya secara profesional,” ujarnya.

Wahyu Setiawan sebagai Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Pengembangan Sumber Daya Manusia memperkenalkan formula baru dalam menghitung partisipasi pemilih. Menurutnya menghitung partisipasi pemilih dengan menggunakan basis daftar pemilih tetap (DPT) kurang akurat dan tidak menggambarkan realitas objektif dinamika partisipasi pemilu/pemilihan.

“Harusnya menggunakan basis data surat pemberitahuan untuk memilih di TPS atau formulir C6 yang terdistribusi. Formulir C6 yang tidak terdistribusi mestinya tidak perlu dihitung,” ujarnya. Wahyu mencontohkan warga yang tercatat dalam DPT dalam pemilu/pemilihan di Kabupaten Grobokan, Jawa Tengah dapat dipastikan 30 persen tidak akan menggunakan hak pilih di TPS. Hal itu terjadi karena mereka berada di luar Jawa Tengah, bahkan di luar negeri sebagai tenaga kerja.

“Kalau masih menggunakan asumsi DPT, penghitungannya tidak akan akurat,” ujarnya. Viryan yang menggawangi Divisi Humas, Data Pemilih dan Hubungan Antar Lembaga mengatakan data pemilih merupakan isu yang sensitif dalam penyelenggaraan pemilu karena berkaitan dengan pemenuhan hak konstitusional warga negara. Karena itu, penting membangun data pemilih yang akurat, lengkap dan mutakhir. “Proses pemutakhiran data pemilih perlu kita transformasi agar pengelolaannya berkelanjutan,” ujarnya.

Hasyim Asyari sebagai Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan menegaskan bahwa KPU merupakan pemimpin dalam kepemiluan. Karena itu, semua stakeholders pemilu dalam berpikir dan bertindak wajib mengikuti regulasi yang ditetapkan KPU. “Perencanaan tahapan, pembiayaan, pengelolaan DPT dan proses-proses tahapan pemilu harus ikut dengan regulasi yang disusun KPU. Nah, KPU sendiri tentu menyusun aspek tata kelola pemilu itu dengan mengacu pada kerangka hukum pemilu,” ujarnya.

Coffee morning ditutup dengan foto bareng antar komisioner dengan para wartawan. Kegiatan coffee morning komisioner KPU RI Periode 2017-2022 dengan para wartawan merupakan bagian dari upaya membangun sinergi, kolaborasi dan integrasi untuk mewujudkan pemilu yang berintegritas. Bagaimanapun pers merupakan pilar keempat demokrasi yang memiliki peran dan kontribusi yang signifikan dalam upaya mewujudkan demokrasi yang terkonsolidasi. (*)

LOGIN untuk mengomentari.

Lowongan
© 2014 - 2017 Padek.co