Jumat, 20 October 2017, 06:54:01 WIB

Pertegas TNI tak Boleh Berpolitik Praktis

05 October 2017 13:49:55 WIB - Sumber : JPNN - Editor : Elsy Maisany    Dibaca : 1385 kali

JK: Jika Ingin Dipilih, Harus Keluar Dulu

Peringati HUT ke-72, TNI Pamer Kekuatan

Jelang peringatan ulang tahun ke-72 TNI hari ini (5/10), militer dinilai ingin kembali ke ranah politik. Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) memperingatkan anggota TNI yang ingin berpolitik praktis harus keluar terlebih dulu. Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS) menilai Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo sedang menjalankan marketing military politic.

JK mengungkapkan istilah berpolitik memang agak bias. Lantaran bila ada orang yang memberikan pernyataan berbeda atau kontroversial langsung dianggap berpolitik. Dia membatasi politik praktis adalah keinginan untuk memilih dan dipilih. “Jangan orang ngomong terus langsung (dianggap) berpolitik, jangan,” ujar JK di kantor Wakil Presiden, kemarin (4/10).

Namun, JK mengingatkan agar perangkat pemerintah seperti PNS dan TNI tidak boleh berpolitik praktis. Bila ingin dipilih tentu harus keluar terlebih dahulu. “Kalau memang mau berpolitik praktis ya keluar dulu, kayak Agus (Agus Harimurti Yudhoyono, red). Bagus itu kan,” puji JK.

Seperti diketahui, Agus dengan pangkat terakhir Mayor akhirnya keluar dari TNI AD untuk mendaftar jadi calon Gubernur DKI Jakarta. Anak pertama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu kalah dalam persaingan dengan Anies Baswedan dan Basuki Tjahaja Purnama pada putaran pertama Pilgub tersebut.

Sementara itu, Wakil Koordinator KontraS Bidang Strategi dan Mobilisasi, Puri Kencana Putri menilai Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo sedang menjalankan marketing militer politic. ”Tapi masalahnya dia menggunakan retorika dan menggunakan bahasa politik,” ujar Puri di kantor KontraS kemarin (4/10).

Dia menuturkan, manuver Gatot dalam setahun terakhir ini diduga kuat sebagai indikasi TNI sedang mengembalikan dwi fungsi ABRI; militer sibuk berpolitik. 

Dia menyebut setidaknya ada delapan hal yang cukup menarik perhatian publik. Seperti kehadiran Gatot di Rapimnas Partai Golkar, perseteruan dengan Kemenhan soal pengelolaan anggaran, hingga instruksi panglima untuk menonton film G30S/PKI. ”Pertanyaan Kontras bukan ke Cilangkap atau ke Gatot. Tapi ke figur sipil untuk membuat kebijakan yang bisa membuat kontrol sipil bergigi pada militer,” tambah Puri. 

Dia berharap pemerintahan sipil di bawah Presiden Joko Widodo bisa lebih mampu mengendalikan militer. Selain itu, KontraS juga mencatat masih banyak kekerasan melibatkan aparat militer. Sepanjang setahun terakhir ada 138 peristiwa kekerasan dan pelanggaran HAM. Sebanyak 15 orang tewas dan 124 orang luka-luka. Selain itu 63 orang sempat mengalami penangkapan sewenang-wenang. Sedangkan 61 orang mengalami kerugian lainnya akibat peristiwa tersebut. ”Jumlahnya memang cenderung turun dari tahun sebelumnya. Tapi turun itu perlu dilihat latar belakangnya,” katadia. 

Dia menduga masyarakat sudah enggan mengadukan lagi karena tak yakin persoalan bisa selesai. Selain itu, juga karena faktor jarak antara pemda dan pemerintah pusat. 

Bicara Kenegaraan

Terpisah, pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra mengatakan, kiprah Panglima TNI belakangan ini, khususnya dalam kasus senjata masih dalam taraf wajar. Kalaupun berpolitik, lanjutnya, itu merupakan politik tentara yang tidak berkaitan kepentingan merebut kekuasaan.

Yusril menilai pernyataan panglima terkait senjata sebagai upaya menjaga keamanan dan kepentingan negara. ”Artinya memang dia bicara mengenai kepentingan negara. Jadi, tidak dalam konteks memperjuangkan kepentingan satu kelompok atau satu golongan,” ujarnya di sela persidangan di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, kemarin (4/10).

Mantan Menteri Kehakiman itu menambahkan, Panglima TNI baru bisa disebut salah ketika dia berbicara politik praktis yang berorientasi pada perebutan kekuasaan. “Beda dengan politikus di DPR, Karena kepentingan politik, dia bisa bicara begitu” imbuhnya.

Bahkan, kata Yusril, Panglima Jenderal Soedirman di masanya juga kerap kali ikut berbicara soal negara. Dan itu tidak masalah jika hanya berkaitan persoalan keamanan. ”Kalau seorang Panglima TNI, kan dia bicara politiknya itu politik tentara dan politik tentara itu konstitusi,” tuturnya. 

Anggota Komisi I DPR Supiadin Aries Saputra mengatakan, apa yang dilakukan Panglima TNI Jenderal Gatot bukanlah manuver politik. Jadi, tidak ada kepentingan politik praktis. ”Panglima kan juga tidak bergabung partai politik,” terang dia saat ditemui di gedung DPR, kemarin.

Panglima juga tidak mengatakan bahwa dia akan maju pilpres mendatang. Ketika hadir di acara PKS, Gatot juga tidak bicara politik atau bergabung dengan PKS, tapi yang dibahas adalah bahaya laten PKI.  Masyarakat harus mengantisipasi kebangkitan komunis.

Terkait senjata, kata dia, sebagai petinggi TNI wajar jika menyampaikan informasi penting soal senjata. Berdasarkan laporan intelijen, ada pihak yang mengimpor senjata militer. Setelah informasi itu disampaikan, ternyata terbukti ada yang mengimpor senjata. “Sebelumnya tidak ngaku. Ketika senjatanya datang, mereka bingung cari alasan,” ungkap penisunan jenderal TNI itu.

Jadi, tutur dia, apa yang disampaikan mantan Pangdam V/Brawijaya itu benar adanya. Menurut politikus Partai Nasdem itu, langkah yang dilakukan panglima bukan ikut campur urusan polisi. Panglima hanya menjelaskan standar senjata militer. Prosedur pembelian senjata itu dianggap tidak jelas.

Apa yang dilakukan Gatot bukanlah untuk menghambat, tapi upaya security celarance. Apakah list pengiriman barang tersebut sesuai dengan isinya. ”Kan banyak kejadian, daftarnya kirim beras, tapi di dalamnya sabu,” papar legislator asal Dapil Jawa Barat XI itu.

Apakah Komisi I akan panggil panglima? Supadin mengatakan, komisi yang membidangi masalah pertahanan itu belum ada rencana untuk memanggil panglima. Panglima dan kapolri akan melakukan rapat gabungan dengan Menkopolhukam Wiranto. Persoalan itu akan diselesaikan pemerintah.

Sementara itu, di sela-sela mengecek persiapan Parade Peringatan HUT ke-72 TNI di Cilegon, Selasa (3/10), Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mengungkapkan bahwa dirinya memang berpolitik. Namun, dia menegaskan bahwa politiknya adalah politik kenegaraan, bukan semata politik praktis. ”Saya melaksanakan tugas sebagai panglima dalam koridor konstitusi, tidak bisa diluar itu. Politik saya adalah politik negara,” ungkapnya. 

Dalam usia jabatannya yang tinggal enam bulan, Gatot mengungkapkan dirinya fokus menyiapkan kaderisasi penerus estafet kepemimpinan TNI. Kader penerus harus bisa mewujudkan kesatuan dalam tubuh TNI. Kesatuan berupa solidnya hubungan antar-matra, dan solidnya hubungan dengan masyarakat. ”TNI juga harus selalu dalam posisi netral dan bebas dari politik praktis,” katanya.

Pamer Kekuatan

Sementara itu, sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, hari ini TNI menggelar puncak peringatan HUT ke-72 dengan memamerkan kekuatan. ’’Presiden dan Ibu Iriana akan menghadiri upacara peringatan ke-72 Hari TNI di Cilegon besok (hari ini, red),” terang Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Setpres Bey Machmudin kemarin (4/10).

Presiden hadir di saat ruang publik gaduh akibat polemik pengadaan senjata antara TNI dan para pihak non militer. Meski demikian, kegaduhan itu diyakini tak berpengaruh pada peringatan HUT TNI hari ini. TNI sudah menyiapkan geladi untuk unjuk kekuatan. Tidak hanya di hadapan presiden, namun juga masyarakat dan dunia internasional.

Sejumlah alutsista baru dipastikan turut serta dalam geladi militer hari ini. Salah satunya adalah artileri gerak M109-A4BE 155 mm yang baru didatangkan dari Belgia. Pihak TNI sendiri masih menutup rapat apa saja alutsista anyar yang bakal ambil bagian. Termasuk kemungkinan dilibatkannya kapal selam KRI Nagapasa 403 yang baru tiba di Surabaya akhir Agustus lalu.

Pengamat militer Al Araf menuturkan, ada sejumlah konsen yang masih perlu diperbaiki bila ingin reformasi TNI sukses. Pertama adalah peradilan militer, kedua adalah membangun tentara yang benar-benar profesional. “Tentara yang profesional itu tidak berpolitik dan tidak berbisnis,” terangnya saat berbincang dengan Jawa Pos (Grup Padang Ekspres) semalam. 

Untuk mewujudkan tentara profesional, ada empat hal yang wajib dipenuhi negara. Pertama adalah persenjataan yang modern, peningkatan kesejahteraan prajurit, program latihan lebih baik, dan pendidikan yang baik bagi para prajurit. 
Pekerjaan rumah dalam modernisasi alutsista adalah transparansi pengadaan. ”Masih terdapat skandal-skandal dalam modernisasi alutsista,” lanjut Al Araf. 

Soal kesejahteraan prajurit, negara harus benar-benar memperhatikan. Mengingat, hal tersebut sangat krusial bagi para prajurit. Termasuk di dalamnya adalah fasilitas bagi para prajurit seperti barak, jaminan kesehatan, pendidikan, dan lainnya.

Mengenai pelatihan, negara harus berani mengeluarkan anggaran besar meningkatkan kualitas latihan para prajurit lebih dari yang ada saat ini. Begitu pula mengenai pendidikan akademis para prajurit, negara harus mempersiapkannya dnegan baik sehingga militer tidak hanya andal secara fisik.

Yang tidak kalah penting pula, ke depan TNI harus mengubah sudut pandang ancaman, dari dalam menjadi luar. Al Araf menyebutnya sebagai outward looking. Banyak persoalan keamana yang perlu menjadi konsen TNI, seperti perbatasan antarnegara, konflik di kawasan seperti Laut Tiongkok Selatan hingga persoalan pengiriman pasukan perdamaian dan kerja sama militer negara lain.

Seperti saat ini terjadi, presiden sedang konsen mengurus wilayah maritim. Seharusnya, visi militer juga mengikuti dengan memperkuat keamanan maritim. ’’Dalam konteks ini, maka yang harus diperkuat adalah TNI AL dan AU, tanpa melupakan Angkatan Darat,’’ tutur pria yang juga Direktur Imparsial itu. TNI AL dan AU harus diberi porsi lebih besar untuk dukung visi maritim presiden.

Dalam konteks negara demokrasi, Al Araf mendorong agar presiden lebih berani memosisikan diri sebagai pimpinan tertinggi militer. ’’Presiden harus berani mengoreksi kalau ada kekeliruan yang dilakukan oleh Panglima TNI,’’ tutur Al Araf. (*) 

LOGIN untuk mengomentari.

Lowongan
© 2014 - 2017 Padek.co