Selasa, 12 December 2017, 09:46:44 WIB

DPR RI Sorot Palang Perlintasan Jalur KA

09 October 2017 13:34:16 WIB - Sumber : Arzil - Padang Ekspres - Editor : Elsy Maisany    Dibaca : 35 kali

Keberadaan palang pelintasan di jalur kereta api kembali mendapat sorotan mengingat korban-korban terus berjatuhan. Kali ini, anggota DPR RI asal Sumbar, Alex Indra Lukman angkat bicara. Dia mengingatkan pemerintah daerah untuk segera mencarikan solusi agar kecelakaan di perlintasan kereta api bisa ditekan sekecil mungkin.

”Berdasarkan UU No.23/2007 tentang Perkeretaapian dan Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) No. 24/2015 mewajibkan, seluruh perlintasan kereta api sebidang, harus ada pintu perlintasan beserta petugasnya. Sesuai UU 23/2007, pembangunan palang perlintasan ini, tanggung jawab pemerintah daerah,” terang Alex di RSUP M Djamil Padang, kemarin (8/10).

Korban yang merupakan putra bungsu anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR RI asal daerah pemilihan Sumbar II, Agus Susanto, kondisinya masih kritis dan mendapat perawatan di ICU RSUP M Djamil.

Data yang diperoleh Alex per tahun 2016 lalu, terdapat 425 titik perlintasan kereta yang tak dilengkapi penjaga atau palang perlintasan di sepanjang jalur kereta api yang ada di Kota Padang hingga Kota Pariaman dan Kabupaten Padangpariaman. 

Jika Pemko Padang merasa tak memiliki uang untuk membangun palang perlintasan sebidang, disarankan pemko menerbitkan rekomendasi, penghentian sementara operasional kereta api di ibu kota Provinsi Sumbar ini.

“Tidak bisa dianggap biasa saja. Kecelakaan demi kecelakaan kereta api terus terjadi. Setiap nyawa manusia itu harus dilindungi,” tegas Alex yang juga ketua PDI Perjuangan Sumbar. Alex menyarankan, jika pemerintah kota tidak memiliki dana, bisa bekerja sama dengan perusahaan pengembang, yang telah membangun kompleks perumahan yang jalur masuknya melintasi rel kereta api. Bisa juga dengan swadaya masyarakat maupun bekerjasama dengan BUMN/BUMD di Sumbar.

“Dapat dipahami, lintasan rel kereta api yang ada di sepanjang Kota Padang hingga Pariaman dan Padangpariaman itu banyak sekali perlintasan sebidang. Sayangnya masih banyak pula yang belum ada pintu pelintasannya,” ujar Alex. Menurutnya, itu tugas pemerintah.

Kepala Dinas Perhubungan dan Kominfo Padang, Dedy Henidal mengatakan, telah menganggarkan pembangunan palang sebidang senilai Rp 800 juta di APBD 2017. Namun, pembangunannya tak bisa dilaksanakan karena terhalang kajian dan analisis kebutuhan dari PT Kereta Api Divre Sumbar.

“Pada tahun 2016 lalu, Pemko Padang telah membangun 14 palang perlintasan kereta api yang melewati berbagai komplek perumahan di Kota Padang,” terang dia. 

Informasi yang didapat Dedy, tak kunjung keluarnya analisis kebutuhan palang pintu disebabkan perusahaan jawatan tersebut tengah melakukan kajian kebutuhan palang pintu hingga Provinsi Riau, seiring tengah berlangsungnya proyek Sumatera Trans Railway. (*)

LOGIN untuk mengomentari.

Lowongan
© 2014 - 2017 Padek.co