Kamis, 14 December 2017, 05:17:08 WIB

Polemik Senjata tak Sekadar Regulasi Bias

09 October 2017 14:12:38 WIB - Sumber : JPNN - Editor : Elsy Maisany    Dibaca : 2713 kali

Polemik senjata yang mencuat antara Polri dan TNI baru terjadi belakangan ini. Sebelumnya, sama sekali tidak ada masalah terkait pengadaan senjata diantara kedua lembaga negara itu. Penyulutnya bukan hanya karena regulasi yang tidak jelas, namun bisa jadi ada masalah lain yang lebih serius. 

Execituve Vice Director of Partnership for Advancing Democracy and Integrity (PADI) M. Zuhdan menuturkan bahwa selama ini hubungan Polri dan TNI relatif baik. Namun, baru beberapa bulan ini terjadi sesuatu yang pada permukaan nampak adanya persoalan terkait senjata. ”Namun, perlu ditakar apakah kemudian hanya persoalan senjata semata,” jelasnya. 

Terlalu lugu bila hanya dipandang bahwa persoalan senjata ini hanya persoalan regulasi yang tidak jelas atau bias. Karena itu, ada kemungkinan kuat bahwa sebenarnya terjadi semacam kecemburuan politik institusi. ”Dari kacamata publik sebenarnya ini terasa,” paparnya. 

Soal senjata ini hanya sebuah gejala adanya masalah atau simtom dari konflik kepentingan antar institusi yang perlu segera diselesaikan. Salah satunya, dengan memperjelas batas antara kewenangan atau kekuasaan dari sebuah institusi. ”Saat ini ada kecenderungan pengabaian batasan itu. ”Walau sudah ada dasar konstitusi masing-masing institusi,” paparnya dihubungi Jawa Pos (Grup Padang Ekspres) kemarin. 

Ada kesan yang menunjukkan bahwa presiden memberikan kekuasaan yang lebih pada salah satu institusi, dibandingkan institusi lainnya. Kondisi itu tentu perlu diselesaikan agar tidak menimbulkan percikan-percikan lainnya. ”Presiden berperan begitu penting memposisikan diri sebagai hakim yang adil agar tidak terjadi kecemburuan politik antar institusi,” ungkapnya. 

Sementara Kadivhumas Polri Irjen Setyo Wasisto menuturkan bahwa sudah ada kesamaan persepsi terkait persoalan senjata. Penyamaan persepsi ini nanti akan dikerucutkan kelompok kerja (Pokja) yang dipimpin Menkopolhukam Wiranto. ”Sehingga, tidak akan membingungkan masyarakat,” ujarnya. 

Namun, yang pasti kepolisian ini juga menghadapi ancaman keamanan yang tinggi. Seperti halnya, kelompok teror Santoso cs dan yang terjadi di Papua. ”Maka, polisi juga berhak untuk menghadapinya dengan senjata yang sesuai barik regulasinya dan spesifikasinya,” paparnya. 

Siapa saja anggota Pokja? Dia mengatakan belum mengetahuinya. Posisinya, saat ini baru selesai pembahasan. ”Ya, belum itu,” paparnya. Menurutnya, seharusnya saat ini persoalan senjata itu sudah klir atau tidak ada masalah. Semua posisinya menunggu Pokja tersebut bekerja. ”Sudah klir-lah,” terang jenderal berbintang dua tersebut. 

Sebelumnya, kendati sudah direncanakan untuk membuat undang-undang yang lebih memperjelas soal senjata. Namun, kembali muncul adanya informasi pengadaan amunisi sejumlah 500 kotak yang berisi 500 ribu butir amunisi kaliber 9 mm. 

Peluru Tajam Dititip TNI, DPR Apresiasi 

Sementara itu, Kalangan legislator menyambut baik keputusan atas polemik keberadaan 280 senjata jenis Stand Alone Grenade Launcher (SAGL) kaliber 40 x 46 milimeter (mm) beserta amunisinya sebanyak 5.932 butir yang dilakukan oleh Menko Polhukam Wiranto beserta Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo dan Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian.

Menurut anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani, hal itu terbukti langsung mendinginkan suasana dan ketegangan, baik di masyarakat maupun antar instansi Polri dan TNI. ”Saya mengapresiasi keputusan itu. Ini telah mendinginkan isu soal SAGL tersebut dan suasana yang cenderung memanas beberapa waktu lalu,” ucapnyadi Jakarta, Minggu (8/10).

Meski begitu, selaku mitra kerja dari Kepolisian, Arsul mengaku akan tetap menanyakan secara langsung kepada Kapolri terkait impor senjata SAGL dan 5.000 senjata yang dipesan dari PT Pindad. "Meski demikian Komisi III tentu tetap akan meminta penjelasan Kapolri soal itu. Ini agar jangan terkesan bahwa Polri telah mengimpor atau memesan senjata dengan melanggar aturan atau prosedur,” tukasnya. (*)

LOGIN untuk mengomentari.

Lowongan
© 2014 - 2017 Padek.co