Jumat, 20 October 2017, 06:42:41 WIB

56 Hektare Sawah Hilang Selama 2016

10 October 2017 13:56:04 WIB - Sumber : Almurfi Syofyan - Padang Ekspres - Editor : Elsy Maisany    Dibaca : 16 kali

DPRD: Ganti Lahan Produktif yang Beralih Fungsi

Pesatnya pembangunan permukiman di Kota Padang beberapa tahun terakhir, menggerus lahan produktif. Lahan persawahan banyak disulap menjadi permukiman dan bangunan lainnya. Sedikitnya, 56 hektare lahan persawahan di Padang tahun 2016 beralih fungsi menjadi kawasan permukiman. 

Data yang dihimpun Padang Ekspres dari Dinas Pertanian Padang, tahun 2015, luas sawah di Padang sekitar 6.475 hektare. Sementara 2016 mengalami penyusutan menjadi 6.418 hektare. Artinya, 56 hektare sawah berubah menjadi kawasan permukiman.

Kepala Bidang Tanaman Pangan Hortikultura Dinas Pertanian Padang, Destin Ostelly mengatakan, pesatnya pertumbuhan jumlah penduduk dan pembangunan permukiman baru menyebabkan alih fungsi lahan tak bisa dihindarkan. ”Untuk data tahun 2017 kami belum punya. Karena pendataan akan dilakukan setiap akhir tahun,” katanya kepada Padang Ekspres, Senin (9/10).

Alih fungsi lahan persawahan menjadi kawasan pemukiman, menurut Destin, harus mendapatkan persetujuan dari lima instansi terkait. Pembangunan pun harus sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Padang. ”Kalau untuk alih fungsi lahan, izin prinsip akan melibatkan lima instansi terkait,” sebutnya.

Dari sebelas kecamatan yang ada di Padang, kata Destin, terdapat tiga kecamatan yang memiliki lahan persawahan di atas seribu hektare. ”Tiga kecamatan itu, yakni Kecamatan Kuranji seluas 1.921 hektare, Kecamatan Kototangah 1.290 hektare dan Kecamatan Pauh 1.061 hektare. Ketiga kecamatan ini direncanakan akan diatur dalam Peraturan Wali Kota (Perwako) sebagai kawasan sawah berkelanjutan 2018 mendatang,” ulasnya.

Dijelaskan, kawasan sawah berkelanjutan merupakan program sawah yang sudah didata dan memiliki irigasi yang baik, akan tetap menjadi sawah dan tidak boleh dialihfungsikan. ”Sekarang sedang dilakukan pendataan, 2018 mendatang akan diberlakukan. Program ini untuk mengantisipasi alih fungsi lahan,” terangnya.

Menanggapi kondisi itu, Ketua Komisi III DPRD Kota Padang, Zulhardi Z Latif mengatakan, perkembangan Padang yang semakin pesat, kebutuhan akan perumahan baru juga meningkat. Akibatnya lahan hijau yang ada semakin tergerus. ”Ciri dari kota yang mengalami pertumbuhan, adalah naiknya permintaan perumahan baru. Ini tidak bisa dihindarkan karena rumah merupakan kebutuhan primer manusia,” katanya.

Meski demikian, lanjutnya, lahan hijau yang masih produktif seharusnya tidak bisa dialihfungsikan. ”Lahan yang dialih fungsikan adalah lahan hijau yang tidak produktif. Namun untuk mengganti lahan hijau yang dipakai untuk kawasan permukiman, pemerintah wajib mengganti dengan membuka lahan baru, selama ini itu yang tidak ada,” tegasnya.

Disebutkan politikus Partai Golkar ini, DPRD Padang sedang merevisi RTRW Padang agar mengikuti perkembangan kota. ”Salah satu poin yang dibahas di dalamnya, masuk lahan hijau dan alih fungsi lahan,” ulasnya. (*)

LOGIN untuk mengomentari.

Lowongan
© 2014 - 2017 Padek.co