Selasa, 12 December 2017, 09:43:45 WIB

Perusahaan Harus Bertanggung Jawab

11 October 2017 12:56:15 WIB - Sumber : Khairian Hafid - Padang Ekspres - Editor : Elsy Maisany    Dibaca : 37 kali

Sidang Lanjutan Kasus Suwarnadwipa

Sidang kasus perusakan terumbu karang yang melibatkan Direktur Utama PT Suwarnadwipa Wisata Mandiri (PWM), Irawan Gea, kembali digelar di Pengadilan Negeri (PN) Padang, kemarin (10/10). Guru besar hukum pidana Universitas Andalas (Unand), Elwi Danil yang dihadirkan sebagai saksi ahli menegaskan, perusahaan memiliki tanggung jawab atas tindakan tersebut.

Di hadapan majelis hakim, dia menyebutkan, melihat keuntungan yang diberikan terhadap perusahaan, maka perusahan pihak yang lebih tepat untuk bertanggung jawab. Elwi Danil pun menjelaskan teori pertanggungjawaban korporasi yang patut diperhatikan tentang tindakan yang dilakukan. “Mesti memperhatikan tindakan tersebut, apakah terjadi di luar atau di dalam lingkungan operasional korporasi bersangkutan. Jika di luar, jelas itu bukan tindak kejahatan sebuah korporasi,” ujarnya.

Lebih lanjut dikatakannya, jika tindakan perusakan yang memberikan keuntungan, maka ada tiga jenis pertanggungjawaban yang diterapkan. Yakni, pertama, tindakan dilakukan perusahaan dengan pengurus perusahaan yang bertanggung jawab. Kedua, tindakan dilakukan perusahaan dengan pengurus serta perusahaan yang bertanggung jawab. Ketiga, tindakan dilakukan perusahaan dengan tanggung jawab pada perusahaan itu sendiri.

“Menurut saya, jika tindakan itu menguntungkan korporasi, maka korporasi itu yang bertanggung jawab secara hukum dan hanya bisa dijatuhi pidana denda,” ujarnya. Jika dalam kenyataannya perusahaan tidak terkelola dengan baik dan hanya sebagian orang yang dimintakan pertanggungjawaban, menurutnya sebuah kekeliruan. Mestinya seluruh direksi hingga komisaris harus bertanggungjawab, karena itu tindakan atas nama perusahaan.

Elwi Danil menilai penerapan Pasal 86 ayat (1), Juncto (Jo) Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, tidaklah tepat. Semestinya pasal yang tepat diterapkan adalah Pasal 73 ayat 1 huruf a Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang mengatur secara khusus tindakan pengambilan terumbu karang.
Dijelaskannya, terhadap teori yang berlaku, hukum yang berlaku kemudian akan mengenyampingkan aturan hukum sebelumnya. Dan, jika dalam satu perbuatan memenuhi dua ketentuan pidana, maka aturan yang diterapkan adalah aturan dengan ancaman paling tinggi.

Anggota majelis hakim Leba Max Nandoko menanyakan pendapat ahli mengenai penerapan Pasal 55 ayat (1) ke-1 dalam kasus tersebut. Elwi Danil menilai, orang yang disuruh untuk melakukan sesuatu dan ternyata menimbulkan pelanggaran pidana, maka dalam pertanggungjawabannya mesti lebih dulu diminta kepada orang yang menyuruh.

“Praktiknya selama ini keliru. Pelaku lapangan yang lebih dulu digiring ke pengadilan. Sedangkan pelaku utama secara sistem dibawa kemudian,” sebutnya di hadapan majelis hakim yang diketuai oleh Sutejo itu.

Dalam sidang tersebut juga dilakukan pemeriksaan terhadap satu orang saksi fakta, Ridwan yang bekerja sebagai juru masak dalam rentan waktu Januari hingga Mei 2016 yang digaji oleh Irawan Gea. Dalam kesaksiannya, selama bekerja di kawasan itu, ia melihat aktivitas pengambilan terumbu karang di lokasi perkara atas suruhan seseorang bernama Hendri Long. “Ketika itu saya juga pernah diminta untuk mengangkut karang, untuk pembangunan di lokasi, dan saya menolak karena saya sedang memasak,” aku Ridwan.

Ridwan juga mengaku mengetahui kalau pemilik dari usaha wisata Suwarnadwipa, tempat ia bekerja adalah Hendri Long. Dia mengaku juga mengenal Hendri AW, rekan Hendri Long yang juga ikut serta mengurus lokasi itu. (*)

LOGIN untuk mengomentari.

Lowongan
© 2014 - 2017 Padek.co