Jumat, 20 October 2017, 06:40:40 WIB

Penetapan Tersangka Penuhi Alat Bukti

13 October 2017 12:47:52 WIB - Sumber : Khairian Hafid - Padang Ekspres - Editor : Elsy Maisany    Dibaca : 17 kali

Praperadilan Pegawai BPN Ditolak Hakim

Gugatan praperadilan yang diajukan lima Aparatur Sipil Negara (ASN) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Padang, yang terjerat kasus dugaan pemalsuan data negara ditolak hakim. Pengadilan Negeri (PN) Padang memastikan penetapan tersangka oleh Polda Sumbar sesuai prosedur.

Hakim tunggal dari PN Padang, Leba Max Nandoko yang memimpin sidang menilai, gugatan tersebut tidak beralasan. Penolakan gugatan disampaikan dalam sidang lanjutan beragenda pembacaan putusan, kemarin (12/10). Lebih jauh, Humas PN Padang, R Ari Muladi mengatakan, penolakan gugatan perkara praperadilan yang diputus PN Padang sudah berlandaskan alasan dan pertimbangan yang jelas.

R Ari Muladi menegaskan, penetapan tersangka oleh penyidik Polda Sumbar sudah memenuhi alat bukti.  ”Telah terpenuhi ketentuan dua alat bukti, sehingga permohonan praperdilan yang diajukan ditolak,” ucapnya.

Pokok gugatan lainnya yang diajukan tersangka, yakni tidak sampainya Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada kelima tersangka. Kuasa hukum dan keluarga tersangka mengaku juga tidak menerimanya.

Dalam pemeriksaan hakim, SPDP dinyatakan telah dikirim Polda Sumbar kepada pemohon. Meski ada keterlambatan di luar waktu yang ditentukan sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), keterlambatan itu tidak dapat menjadi alasan pembatalan status tersangka.

”Kalau aturannya, memang tujuh hari. Tapi regulasi tidak menjelaskan ancaman apabila waktu penyerahan SPDP terlewatkan. Saya membaca pertimbangan hukumnya seperti itu,” sebut R Ari Muladi.

Kabid Humas Polda Sumbar Kombes Pol Syamsi mengatakan, pihaknya telah mengetahui putusan praperadilan. Atas keputusan itu pihaknya akan segera melanjutkan proses penyidikan dan pelimpahan kasus. ”Ya, kami sudah menerima hasil putusan itu. Tentu kami akan segera melengkapi berkas untuk penyidikan lanjutan dan akan segera melimpahkan ke kejaksaan,” sebut Syamsi saat dihubungi terpisah.

Terkait waktu pelimpahan, Polda Sumbar belum bisa memastikan. Namun ditegaskan Syamsi, pihaknya akan mengupayakan sesegera mungkin. Dijelaskan, kelima tersangka pegawai BPN dinilai melanggar Pasal 263 ayat (2) KUHP tentang Penggunaan Surat Palsu.

Terkuaknya aksi curang oknum BPN tersebut, saat ahli waris Maboet MKW Lehar menunjukkan surat putusan Landrat No 90/1931 yang sudah diajukan dalam Angkat Sita Surat Ukur No 30/1917 di PN Padang pada tahun 2010. Setelah dilaporkan ke Polda Sumbar dan memeriksa sejumlah saksi, akhirnya Polda Sumbar melalui Ditresrim Umum Polda Sumbar menetapkan lima tersangka, oknum BPN Kota Padang dalam kasus pemalsuan surat.

Kasus ini merupakan rentetan dari kisruh lahan seluas 765 hektare di empat kelurahan, yakni Kelurahan Dadok Tunggul Hitam Aiepacah, Bungopasang, Kotopanjang dan Ikurkoto Kecamatan Kototangah.

Semua berawal dari putusan Landraad Nomor 90 tahun 1931 yang memenangkan kaum Maboed. Kemenangan Maboed diperkuat dengan Putusan Perkara Perdata Nomor 04/Pdt.G/2016/PN.Pdg melalui mamak kepala warisnya Lehar. Dalam masa sita tahan atas objek perkara dari tahun 1982 sampai 2010, ternyata di atas objek perkara itu sudah muncul ribuan sertifikat baik atas nama lembaga pemerintahan, swasta dan perorangan.

Peralihan hak sampai penerbitan di atas objek yang diletakkan sita tahan oleh pengadilan itu yang dipersoalkan Lehar. Lehar menggugat sejumlah pemilik sertifikat di atas lahan tersebut. Dugaan pemalsuan dan permainan sejumlah oknum pejabat itulah yang dilaporkan oleh Lehar ke Polda Sumbar. 

Kelima tersangka itu diketahui berinisial SR (Kasi Sengketa Konflik dan Perkara), RV (Kasi Survei dan Pemetaan), NV (Kepala Sub Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan), EL (Kepala Sub Seksi Pendaftaran Hak) dan GA (Staf Sengketa Seksi Sengketa Konflik dan Perkara). (*)

LOGIN untuk mengomentari.

Lowongan
© 2014 - 2017 Padek.co