Selasa, 12 December 2017, 09:45:45 WIB

Palang Perlintasan KA Gagal Dibangun

13 October 2017 12:51:07 WIB - Sumber : Tim Padang Ekspres - Editor : Elsy Maisany    Dibaca : 32 kali

Dishub Sebut Terkendala Izin dari PT KAI

Minimnya palang pelintasan kereta api di sejumlah titik di Padang, disinyalir sebagai penyebab seringnya terjadi kecelakaan kereta api akhir-akhir ini. Sejumlah pihak mendesak agar dibangun palang perlintasan di titik rawan kecelakaan. Bahkan ada yang menyarankan, jika tak bisa bangun palang perlintasan, operasional kereta api dihentikan saja. 

Hal ini mendapat tanggapan dari anggota DPRD Padang, Hadison. Menurut Hadison, DPRD Padang bersama Pemko Padang telah menganggarkan pembuatan palang pelintasan kereta di seluruh titik lintasan di Padang. Hanya saja, anggaran yang sudah dianggarkan itu tidak bisa dieksekusi karena terkendala izin PT KAI. Akibatnya, uang yang dianggarkan kembali ke Pusat.

”Kami dengan Dinas Perhubungan telah menganggarkan pada 2016 yang lalu. Namun terkendala izin dari PT KAI,” sebut politikus PKS ini. DPRD Padang telah menganggarkan Rp 800 juta pada anggaran 2016 untuk pembuatan palang pelintasan kereta api untuk seluruh titik pelintasan. ”Namun uang kembali karena terkendala izin prinsip,” ulasnya.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Padang, Dedi Henidal membenarkan jika Pemko Padang telah menganggarkan pembuatan palang pelintasan di seluruh wilayah. “Seingat saya, Rp 800 juta diajukan dan sudah ketuk palu. Namun palang tidak bisa dibangun karena terkendala izin prinsip dari pihak PT KAI. Kalau izin dikeluarkan kita akan bangun palang pelintasan,” katanya dihubungi kemarin (12/10).

PT KAI Mendukung

Humas PT KAI Divre II Sumbar, Zainir menampik pembangunan palang pintu kereta api oleh Pemko Padang terkendala izin PT KAI. Zainir mengaku, malah sebaliknya, PT KAI sendiri yang meminta agar pemerintah secepatnya membangun palang perlintasan kereta api agar perjalanan kereta tidak terganggu dan tidak ada lagi terjadi kecelakaan. PT KAI hanya sebagai operator dalam menjalankan kereta api. Mengenai permasalahan sarana dan prasarana disediakan oleh pemerintah termasuk jalan kereta api sendiri.

“Sesuai dengan Undang-Undang No 23 tentang Perkeretaapian, menutup pelintasan kereta api liar itu wewenang dan tugas dari pemerintah,” jelasnya.

Saat ini, lebih dari 400 perlintasan kereta api dari Padang hingga Pariaman belum memiliki palang pintu. Perlintasan liar tersebut sangat membahayakan para pengguna jalan. Tak jarang kecelakaan terjadi karena tidak adanya palang pintu kereta api.
 
Senada Kepala Divisi Regional II PT KAI Sumbar, Sulthon Hasanudin juga membantah, jika pembangunan palang perlintasan Kereta Api terkendala izin prinsip dari pihaknya. “Tidak ada itu yang namanya pembangunan palang pelintasan terkendala oleh izin dari PT KAI,” tegasnya.

Menurut dia, pembanguan palang perlintasan itu merupakan prasarana pendukung, dan itu merupakan tanggungjawab Pemko Padang dalam hal ini Dinas Perhubungan. “Kalau Pemko ingin membangun, yang perlu itu, koordinasi dengan PT KAI agar pembangunan tidak mengganggu rel yang ada. Tidak mungkin kami melarang pembangunan,” tambahnya.

Selain itu, menurut Shulton, jika terkendala izin dari pihak PT KAI, tidak mungkin palang yang ada sekarang bisa dibangun oleh Pemko Padang. (*)

LOGIN untuk mengomentari.

Lowongan
© 2014 - 2017 Padek.co