Rabu, 22 November 2017, 08:41:21 WIB

Jabatan Ketua DPRD Dinilai Status Quo

10 November 2017 13:10:34 WIB - Sumber : Rudi Effendi - Padang Ekspres - Editor : Elsy Maisany    Dibaca : 51 kali

Pascaputusan PTUN, Kebijakan Elly Dinilai Pengamat tidak Sah

Hakim Pengadilan Tinggi Usaha Negara (PTUN) telah mengabulkan permohonan mantan Ketua DPRD Padang, Erisman yang menggugat SK Gubernur terkait pemberhentian dirinya. Sejumlah pakar hukum tata negara angkat bicara dan menyebut, jabatan ketua DPRD Padang status quo.

Pakar hukum tata negara dari Universitas Andalas Padang, Khairul Fahmi menilai, jabatan ketua DPRD Padang saat ini dikategorikan status quo. Sehingga, setiap kebijakan maupun peraturan daerah (perda) yang disahkan Elly Thrisyanti setelah majelis hakim ketuk palu, dinyatakan tidak sah.

“Lain halnya dengan kebijakan maupun perda yang disahkan Elly Thrisyanti sebelum sidang PTUN ini dilaksanakan. Maka tetap dikategorikan sah secara hukum. Kalau setelah sidang PTUN tidak sah lagi,” ujar Khairul Fahmi kepada Padang Ekspres, Selasa (7/11).

Kemudian, lanjutnya, Surat Keterangan (SK) Gubernur terkait pemberhentian Erisman ini mesti dihentikan sementara. Setelah keputusan benar-benar inkrah, baru ada SK Gubernur yang isinya disesuaikan amar putusan pengadilan. “Berhubungan karena jabatan ketua DPRD berada dalam kategori status quo, maka wakil ketua DPRD bertanggung jawab setiap kebijakan atau perda yang akan disahkan,” jelasnya.

Hal yang sama diutarakan pengamat hukum tata negara dari Universitas Andalas lainnya, Feri Amsari. “Kebijakan maupun perda yang disahkan dimasa Elly Thrisyanti, sebelum sidang PTUN digelar, memang tetap sah. Karena putusan yang diambil telah sesuai prosedur kelembagaan,” jelasnya.

Dijelaskan, putusan pengadilan itu tidak berlaku surut (retroaktif). Meskipun begitu, kebijakan yang diambil Elly setelah putusan pengadilan, maka dikategorikan tidak sah. Sebab, lanjutnya, saat ini jabatan ketua DPRD dikategorikan status quo. “UUD menjamin untuk tidak berlakukan hukum yang retroaktif,” pungkasnya.

Ketua DPRD Padang, Elly Thrisyanti mengaku, menyerahkan status jabatan ketua DPRD ini kepada ketentuan yang berlaku. Pihaknya masih menunggu Surat Keputusan (SK) dari Gubernur terkait posisinya pascaputusan PTUN yang menerima gugatan Erisman beberapa waktu lalu.

“Sampai hari ini (kemarin, red) belum ada pemberitahuan maupun SK dari Gubernur yang menyatakan jabatan ketua DPRD dikagorikan status quo. Jadi, secara aturan yang berlaku saya masih melaksanakan tupoksi saya sebagaimana mestinya,” pungkasnya.

Diketahui, majelis hakim PTUN Padang mengabulkan gugatan Erisman untuk mencabut SK Gubernur Sumbar tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pimpinan DPRD Kota Padang sisa jabatan 2014-2019, Rabu (1/11). 

Dalam gugatan dinyatakan bahwa penerbitan SK Gubernur dengan nomor 171-578-2017 tertanggal 14 Juni 2017 yang mencopot jabatan Erisman sebagai Ketua DPRD Padang tidak sesuai dengan tata tertib dan aturan pemberhentian jabatan pimpinan DPRD serta tanpa melalui hasil keputusan mahkamah partai.

Tidak hanya itu, majelis juga mewajibkan tergugat untuk mencabut objek perkara serta memulihkan nama penggugat dan mengembalikan hak-hak penggugat. Tak puas dengan keputusan hakim, Gubernur Sumbar pun melakukan upaya banding. (*)

LOGIN untuk mengomentari.

Lowongan
© 2014 - 2017 Padek.co