Rabu, 22 November 2017, 08:44:25 WIB

Aparatur Sipil Negara Dilantik jadi PPS

13 November 2017 13:39:45 WIB - Sumber : Arzil - Padang Ekspres - Editor : Elsy Maisany    Dibaca : 40 kali

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Padang terus menyiapkan personelnya untuk menghadapi hajatan pemilihan kepala daerah (pilkada) Kota Padang 2018. Sabtu (11/11) sebanyak 55 panitia pemilihan kecamatan (PPK) dan 312 panitia pemungutan suara (PPS), dilantik bersamaan.

Keberadaan mereka akan membantu KPU memperlancar tahapan dan proses pilkada nanti. Namun begitu, kehadiran mereka ini masih dipertanyakan sejumlah pihak. Pasalnya, panitia  yang dilantik itu terdapat beberapa orang ASN dan ini dikhawatirkan akan berhubungan dengan netralisme ASN itu pada pilkada.

Menurut pengamat politik Universitas Islam Negeri (UIN) Padang, Muhammad Taufik, persoalan adanya ASN jadi PPS itu merupakan hal lama. “Bisa ASN jadi PPS, karena hal itu untuk menjawab kebutuhan KPU di lapangan. Sebab, untuk jadi petugas PPS itu butuh kecakapan administratif, maka ASN punya kemampuan untuk itu. Ketika ASN pernah dilarang terlibat jadi PPS maka KPU akan kelabakan mencari kader untuk petugas seperti itu,” sebut Taufik kepada Padang Ekspres, Sabtu (11/11).

Dibolehkannya ASN bisa menjadi anggota PPS tentu menimbulkan hal baru, terlebih terkait dengan tugas dan fungsinya sebagai ASN.  “Bagaimana mereka nanti menyeimbangkan antara kewajibannya sebagai ASN dengan tugasnya di PPS. Mengingat tugas dari PPS ini jelas butuh konsentrasi penuh dan masa jabatannya hingga pertengahan tahun depan,” jelas Taufik.

Di sisi lain, Taufik juga mengakui ada kelemahan pemilu kemarin, di antaranya menyangkut kecakapan dari PPS ini, bahwa di beberapa daerah mungkin tidak masalah ASN tidak terlibat dalam penyelenggaraan pilkada atau pemilu. Karena partisipasi masyarakat di daerah itu tinggi, tapi di beberapa derah lain susah mencari PPS. 

“Makanya diberi lampu hijau bagi ASN yang ingin jadi anggota PPS, bahkan ada di antara anggota PPS itu diperpanjang masa tugasnya karena tidak ada masyarakat yang mendaftar untuk jadi anggota PPS,” tukas Taufik.

Sebelumnya, ketua KPU Kota Padang, Muhammad Sawati mengharapkan PPK maupun PPS yang sudah dilantik ini mampu menjaga integritas dan tidak memihak pada salah satu kandidat nantinya.

“Jika ada yang mencederai kepercayaan ini, kami akan memberhentikan PPK dan PPS tersebut,” tegas Sawati. (*) 

LOGIN untuk mengomentari.

Lowongan
© 2014 - 2017 Padek.co