Rabu, 22 November 2017, 08:48:55 WIB

Bupati ”Warning” PPHP Pengadaan

15 November 2017 13:39:55 WIB - Sumber : Fajar Rilah Vesky - Padang Ekspres - Editor : Elsy Maisany    Dibaca : 9 kali

Bupati Limapuluh Kota Irfendi Arbi ”warning” seluruh Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) dalam proyek pengadaan barang dan jasa di daerah ini, agar bekerja secara profesional, sesuai dengan aturan yang berlaku. ”Warning” itu disampaikan Irfendi ketika membuka acara peningkatan kompetensi PPHP di Aula Kantor Bupati, Bukiklimau, Sarilamak, Selasa (14/11).

”PPHP merupakan salah satu pihak dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan yang dilaksanakan. Artinya, PPHP sangat menentukan apakah pengadaan barang dan jasa itu sudah sesuai dengan apa yang tertuang dalam kontrak,” ujar Irfendi Arbi.

Bupati pilihan rakyat itu menyebut, sesuai Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya, PPHP melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam dokumen kontrak. Agar terhindar dari jeratan permasalahan hukum, personel PPHP harus memiliki kompetensi di bidangnya.

”Personel PPHP harus selalu meningkatkan kompetensinya, agar mereka memiliki pengetahuan tentang tugas, fungsi, hak dan kewajibannya secara yang up to date. Untuk itu, kita mengimbau personel PPHP benar-benar bisa mengikuti pembekalan ini dengan serius,” kata Irfendi yang mengaku tidak tidak ingin PPHP dianggap merugikan negara dan terjerat persoalan hukum.

Irfendi berharap kepada narasumber peningkatakan kompetensi PPHP, agar dapat memberikan bimbingan, pembinaan dan pemahaman, serta menyajikan studi kasus untuk membuka pemahaman dan pola pikir. 

Sehingga, ke depan seluruh personel PPHP betul-betul bisa memastikan hasil pengadaan barang dan jasa sudah sesuai dengan kebutuhan pengguna, baik secara kuantitasnya, kualitas, fungsi, spesifikasi dan lainnya, sesuai yang tertuang dalam kontrak.

Sebelumnya, panitia acara Adrian Wahyudi dalam laporannya menyebutkan, peningkatan kompetensi PPHP ini dimasudkan agar pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di Limapuluh Kota, berjalan dengan baik. 

”Kita ingin pengadaan barang dan jasa di Limapuluh Kota berjalan sesuai aturan, terhindar dari permasalahan hukum, serta dapat dimanfaatkan secara optimal dalam menunjang peningkatan taraf hidup masyarakat,” kata Adrian Wahyudi. (*)

LOGIN untuk mengomentari.

Lowongan
© 2014 - 2017 Padek.co