Rabu, 22 November 2017, 08:49:34 WIB

Lelang 11 Jabatan Pimpinan Tinggi Sepi Peminat

15 November 2017 13:40:39 WIB - Sumber : Fajar Rilah Vesky - Padang Ekspres - Editor : Elsy Maisany    Dibaca : 15 kali

Pansel tak Bisa Diintervensi, Peserta Wajib Bikin Pakta Integritas

Meski sudah sepekan dibuka, tapi ”lelang jabatan” atau seleksi jabatan tinggi pratama yang digelar Pemkab Limapuluh Kota untuk mengisi 11 jabatan tinggi pratama (eselon II), masih sepi dari peminat. Sampai Selasa sore (14/11), baru satu orang yang mendaftar kepada panitia seleksi (pansel) yang dipimpin mantan Sekprov Sumbar, Rusdi Lubis tersebut. Padahal, seleksi ini terbuka untuk seluruh ASN di Sumbar.

”Iya, sampai hari ini (kemarin, red), memang baru satu orang yang mendaftar lewat kantor POS. Kami, dikabari pihak POS. Namun, sejak pendaftaran dibuka Senin lalu (6/11), sudah ada sekitar 10 orang yang bertanya mengenai persyaratan kepada Pansel maupun Sekretariat Pansel di kantor Badan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM). Barangkali, masih menunggu waktu yang tepat untuk memasukkan persyaratan,” kata Plt Kepala BKPSD Limapuluh Kota Aneta Budi Putra.

Budi yang dikontak Padang Ekspres kemarin sore memperkirakan, calon peserta seleksi jabatan pimpinan tinggi pratama di Limapuluh Kota belum mendaftar karena masih melengkapi persyaratan, temasuk syarat yang terkait dengan tes kejiwaan. ”Di wilayah Payakumbuh dan Limapuluh Kota tes kejiwaan ini baru bisa dilakukan di RSUD Adnaan WD Payakumbuh, itu pun sekali seminggu setiap Kamis. Barangkali, calon peserta seleksi belum mendaftar karena menunggu persyaratan ini,” ujar Budi.

Di sisi lain, Ketua Pansel Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Limapuluh Kota, Rusdi Lubis yang dikonfirmasi Padang Ekspres secara terpisah, tidak terlalu risau dengan masih sepinya peserta ”lelang jabatan” ini. Sebab, menurut Rusdi Lubis, jadwal pendaftaran masih panjang. Masih sampai 20 November mendatang. ”Kalaupun sampai 20 November tak ada yang mendaftar, masih bisa diperpanjang. Kalau setelah diperpanjang tak ada juga yang mendaftar, baru dilaporkan ke KASN,” ujarnya.

Rusdi Lubis menyebut, seleksi jabatan pimpinan tinggi pratama yang baru pertama kali dilakukan Pemkab Limapuluh Kota. Ini merupakan amanat dari UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, PP Nomor 115 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, dan PermenPAN-RB Nomor 13 tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi secara Terbuka di lingkungan instansi pemerintah. ”Dalam melakukan seleksi ini, panitia seleksi bekerja secara independen, tidak bisa diintervensi oleh siapapun,” ujar pamong senior Sumbar itu.

Rusdi Lubis yang pernah menjabat Sekkab Limapuluh Kota di era Orde Baru menambahkan, dalam melaksanakan seleksi jabatan tinggi pratama untuk mengisi 11 jabatan eselon II di Limapuluh Kota, pansel tidak bisa menerima titipan dari siapapun juga, termasuk dari pasangan kepala daerah. ”Kalau ada titipan-titipan, ya tidak perlu ada pansel. Sebab, pansel itu bebas dari intervensi. Kita menyeleksi sampai tiga besar. Setelah itu, keputusan kita serahkan kepada bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian,” tegasnya.

Dia mengimbau ASN yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti seleksi jabatan pimpinan tinggi pratama di Limapuluh Kota, agar tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk ikut seleksi ini. ”Pejabat yang memenuhi syarat, pangkat atau pendidikan, silahkan mengikuti. Sebab, belum tentu juga entah kapan seleksi seperti ini akan digelar kembali. Lebih baik, berusaha kita masuk dulu,” kata Rusdi Lubis.

Menurutnya, seleksi jabatan pimpinan tinggi pratama sudah bisa dilakukan, jika peserta yang mendaftar untuk setiap jabatan, sudah lebih dari tiga orang. ”Empat orang saja yang ikut, sudah bisa dilakukan seleksi. Setiap orang, juga bisa mengikuti seleksi ini untuk dua jabatan. Saya pikir, bagus untuk diikuti. Apalagi, ini skopnya kan tidak hanya Limapuluh Kota, tapi Sumbar,” pungkas Rusdi Lubis.

Seperti diberitakan sebelumnya, seleksi jabatan pimpina tinggi pratama di Limapuluh Kota digelar untuk mengisi 11 jabatan kepala OPD, termasuk 10 jabatan yang saat ini dipimpin Pelaksana Tugas (Plt). Yakni, jabatan Asisten Pemerintahan. Kemudian, jabatan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKP-SDM), jabatan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa/Nagari (BPMD/N), jabatan Kepala Dinas Sosial (Dinsos), serta jabatan Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga (Disparpora).

Selanjutnya, jabatan Kepala Badan Keuangan. Kemudian, jabatan Kepala Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar), jabatan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPB), jabatan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), jabatan Kepala Dinas Perhubungan (Dishub), serta jabatan Asisten Perekonomian dan Pembangunan.

Berdasarkan informasi di situs resmi BKPSD Limapuluh Kota, pejabat yang mengikuti seleksi ini, selain harus mengisi formulir pendaftaran yang dapat di-upload secara gratis, juga mesti mencantumkan surat persetujuan dari pejabat pembinaan kepegawaian atau pejabat yang berwenang. Kemudian, juga membuat surat pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat, serta tidak pernah tersangkut dengan kasus hukum.

Tidak itu saja, calon peserta seleksi jabatan pimpinan tinggi pratama di Limapuluh Kota, diwajibkan membuat pakta integritas berisi lima komitmen. Pertama, komitmen mencagah dan memberantas KKN, serta tidak melibatkan diri dari perbuatan tercela. Kedua, komitmen tidak menerima atau meminta pemberian secara langsung atau tidak langsung sesuai ketentuan berlaku.

Kemudian, ketiga, komitmen akan bersikap jujur, objektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas. Keempat, akan bekerja secara disiplin dan berdedikasi untuk kemajuan Limapuluh Kota. Kelima, memegang teguh rahasia negara dan rahasia jabatan, serta setia dan taat kepada pimpinan dalam menjalankan fungsi ASN yang mengabdi untuk bangsa.

Selain diwajibkan membuat pakta integritas, para PNS yang ingin mengikuti seleksi jabatan pimpinan tinggi pratama di Limapuluh Kota, juga diwajibkan menyerahkan SPT Tahunan Pajak Orang Pribadi. Serta, membuat surat pernyataan tidak berkedudukan sebagai pengurus atau anggota partai politik. Ini penting karena selain PNS wajib netral dalam berpolitik, juga karena sebentar lagi akan tiba musim pemilu. (*) 

LOGIN untuk mengomentari.

Lowongan
© 2014 - 2017 Padek.co