Rabu, 13 December 2017, 08:16:43 WIB

Mengembalikan Marwah Rumah Gadang

03 December 2017 13:49:38 WIB - Sumber : Tim Padang Ekspres - Editor : Yogi Fernando    Dibaca : 706 kali

Butuh Peran Sako Tumbuhkan Kesadaran Kaum

Rumah gadang, simbol suatu kaum dan simbol tradisi matrilineal.  Di mana rumah gadang dimiliki oleh kaum perempuan dan garis keturunan perempuannya. Namun saat ini banyak rumah gadang sudah mulai tidak terawat atau terabaikan. Hal ini memicu berbagai pendapat dari pemerhati maupun aktivis budaya Minangkabau.

Seperti dikatakan Ketua Bundo Kanduang Sumbar, Puti Reno Raudah Thaib. “Perlu peran sako (pemilik rumah gadang, red) untuk menumbuhkan kesadaran kaum terhadap fungsi rumah gadang. Memberi pengertian serta pendidikan yang dimulai dari keluarga diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran akan pentingnya rumah gadang sebagai identitas kaum. Rumah gadang juga menjadi tempat pembelajaran mengenal adat bagi seorang anak selain di sekolah,” terangnya kepada Padang Ekspres, Kamis (30/11).

Ia menyebutkan rumah gadang menurut pengertian fisik ialah tempat tinggal. Secara abstrak, lambang kaum. Rumah gadang tidak dapat dipasah dari keberadaan penghulu atau datuak suatu kaum  Rumah gadang merupakan pakaian jati diri seorang penghulu atau datuk dalam adat Minang.

Ia menilai saat ini banyak datuk atau penghulu di suatu kaum namun tidak memiliki rumah gadang. Hal ini menjadi cacatnya indikator adat dalam kaum itu. ”Menumbuhkan kesadaran akan fungsi dan makna rumah gadang dalam kaum, menjadi hal penting yang harus dilakukan,” katanya.

Terpisah, Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Sumbar M Sayuti mengungkapkan pada tanggal 16 November lalu Presiden telah memerintahkan untuk inventaris (mendata, red) semua rumah gadang yang perlu diinventarisasi (tindaklanjuti, red). Sekitar 20 persen dana pendidikan akan dialokasikan terhadap inventarisasi rumah adat seluruh Indonesia termasuk Sumbar. Imbauan ini kepada pemerintah kota dan kabupaten telah disampaikan. Pelaksanaan direncanakan tahun mendatang setelah pendataan selesai dan disetujui Presiden RI.

Rekomendasi perbaikan dilakukan melalui lembaga adat (LKAAM) dan diketahui pemerintah daerah (pemda). ”Rumah gadang sebagai tempat pembelajaran di suatu nagari. Mempunyai prosedur dalam perenovasiannya. Salah satunya diupayakan pemeruntah berdasar laporan kaum kepada nagari. Dalam inventarisasinya, rumah gadang dapat direnovasi atau diperbaiki asal tidak merubah bentuk asli dan fungsinya,” katanya.

Sayuti mengatakan rumah gadang sebagai tempat menanamkan jati diri orang beradat. Sebagai lembaga adat, LKAAM turut membantu menjangkau daerah dengan mengedukasi. Seperti mengadakan rapat setiap 2 bulan sekali. Masing-masing daerah mengajukan 1 rumah gadang yang perlu direnovasi bertujuan untuk pariwisata.

“Rumah gadang kurang diminati dan ditinggalkan karena tidak ada daya tarik yang membuat pengunjung ingin datang. Perlu ada daya tarik seperti menghadirkan kompleks rumah gadang. Ke depan akan dibuat rumah gadang beserta kompleksnya. Didalamnya terdapat surau sebagai tempat ibadah, tempat belajar adat (seperti menari, red),  kuliner dan arena bermain anak,” ucapnya.

Sekretaris Badan Koordinasi Kerapatan Adat Nagari (Bakor KAN) Yulizar Yunus menuturkan pemerintah tidak berhak ikut campur dalam memperbaiki rumah gadang karena hal tersebut di luar kebijakan pemerintah. Tidak semua rumah gadang didestinasikan khusus untuk pariwisata.

Sementara kepemilikan terhadap kaum bukan menjadi tanggung jawab pemerintah. Berbeda jika hal tersebut berada pada daerah yang diklaim sebagai tujuan pariwisata. Pemerintah akan membantu memfasilitasi dalam perbaikannya yang bersifat aset budaya.

Melaui sosialisasi dari dinas-dinas terkait diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran akan aset budaya. Menata dan memberi pembekalan induak-induak sako (perempuan Minang yang di orang tuakan seperti ibu, red) terhadap aset budaya yang perlu dijaga. Pendampingan dari pemerintah juga dapat dilakukan. Seperti konsultasi peraturan mengenai yang mengenai hal terkait rumah gadang dan budaya.

“Ancaman rumah gadang saat ini adanya moderinisasi yang dapat merubah bentuk asli  dan fungsinya. Jika ingin memperbaiki rumah gadang sebaiknya cukup diperbaiki saja tidak perlu merubah bentuknya,” kata  pria yang juga pembina Islam dan adat Minangkabau UIN Imam Bonjol itu.

Hal serupa juga ditegaskan oleh penggiat wisata Ian Hanafiah. Tidak semua rumah gadang ditujukan sebagai tujuan wisata. Kepemilikannya dapat beruapa pribadi atau kaum yang menjadi urusan kaum tersebut. Artinya, pemerintah tidak memiliki hak dalam mengintervensi masalah tersebut.

Berbeda jika kondisinya memang diperuntukkan untuk wisata maka pemerintah perlu membantu mengembangkan segala aset budaya termasuk rumah gadang. Untuk perbaikannya sendiri pemerintah perlu menyiapkan dana khusus. Sehingga kebudayaan yang menjadi aset negara dapat terus dijaga.
“Rumah gadang milik kaum bukan milik pribadi. Jika yang punya pribadi atau masyarakat yang punya bisa diimbau untuk melaukan perbaikan agar tidak menghilangkan jejak (budaya, red) di kampung halaman,” ucapnya.

Sementaran, kondisi rumah gadang saat ini, khususnya yang ada di Tanahdatar menurut data dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tanahdatar tidak lebih dari dua persen yang terpakai lagi. Itu pun hanya di beberapa titik seperi di daerah Sumanik dan Andaleh Baruah Bukik. Kondisi tersebut tidak terlepas dari perkembangan zaman dan kemajuan teknologi serta tuntutan dari kehidupan saat ini yang serba instan.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tanahdatar Abrar mengatakan, untuk perbaikan terlebih dahulu dikembalikan kepada pihak kaum masing-masing. “Jadi di setiap forum pertemuan dengan mamak-mamak kita terus bicarakan hal ini, dan kita juga sudah terangkan bagaimana langkah-langkahnya untuk memperbaiki rumah gadang tersebut,” jelas Abrar.

Pada umumnya sebut Abrar, untuk saat ini di Tanahdatar sendiri rumah gadang tidak ditempati lagi karena kondisi sudah lapuk dan rusak. “Selain dana, kendala lainnya tentulah bahan berupa kayu yang bisa awet selama mungkin itu tidak ada lagi di hutan kita. Makanya, saat ini banyak kaum yang mendirikan rumah gadang dengan semen,” katanya.

Meskipun saat ini ada beberapa rumah gadang yang ditempati, itupun hanya dihuni oleh orang-orang yang sudah tua, dan orang sakit. “Itulah kondisi sebenarnya saat ini. artinya, kita tegaskan saat ini hanya dua persen saja rumah gadang yang dihuni, dan itupun bukan dihuni utuh dengan fungsi-fungsinya,” sebut Abrar.

Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Padang,  Medi Iswandi,  menuturkan  rumah gadang tersebut bukan kategori cagar budaya,  namun digolongkan ke rumah tak layak huni. Ia jelaskan minimal untuk masuk kategori cagar budaya ada tiga hal yang wajib dipenuhi. Dari sisi umur minimal 50 tahun, dari sisi nilai apakah pernah menjadi benteng, rumah raja atau rumah yang dibangun oleh tokoh yang mempengaruhi sejarah pada jaman tersebut. Dari sisi estetika atau bentuk, bangunan tersebut merupakan bangunan dengan arsitektur monumental di zaman itu.

“Jadi cagar budaya tersebut nggak sembarangan ditetapkan. Bisa didanai dari kegiatan APBD adalah menjadi aset pemerintah daerah, kalau nggak berarti melanggar undang undang atau melanggar hukum,” ucapnya.

Menurutnya, cagar budaya juga harus didaftarkan terlebih dahulu dinilai oleh tim ahli cagar budaya. Kemudian diregister Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sesuai UU Nomor 11 Tahun 2010,  Pasal 29 dan 53. Yaitu setiap orang yang memiliki atau menguasai Cagar Budaya wajib mendaftarkannya kepada pemerintah kabupaten atau kota tanpa pungutan biaya.

Ia katakan,  di Kota Padang banyak dikenal dengan rumah Padang, dan jarang sekali disebut rumah gadang. Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga (Disparpora) Kabupaten Solok, Yandra menyebut untuk pelestarian cagar budaya ada yang mengurusnya dari Provinsi seperti  Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala (BP3) Sumbar dan Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB).(*)

 

LOGIN untuk mengomentari.

Lowongan
© 2014 - 2017 Padek.co