Selasa, 16 January 2018, 18:41:09 WIB

Iklan Rokok Dilarang di Ruang Publik

08 December 2017 13:56:47 WIB - Sumber : Almurfi Syofyan - Padang Ekspres - Editor : Elsy Maisany    Dibaca : 89 kali

Bulan Ini, Revisi Perda KTR Diparipurnakan

Revisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 24 Tahun 2012 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) memasuki babak baru. Perda yang tengah dibahas di DPRD Padang itu bakal diparipurnakan DPRD Padang pertengahan Desember ini.

Dalam Perda Nomor 24 Tahun 2012 tersebut, yang dimaksud dengan kawasan tanpa rokok di antaranya kantor-kantor sarana kesehatan, sarana pendidikan, tempat ibadah, tempat bermain anak, ruangan tertutup, perkantoran pemerintah dan swasta, hingga seluruh angkutan umum.

Revisi Perda KTR itu sempat menuai pro dan kontra selama beberapa bulan terakhir. Dalam revisi perda, Pemko Padang mengajukan pelarangan iklan di dalam dan luar ruang publik.

Kepala Dinas Kesehatan Kota (DKK) Padang, Feri Mulyani menyebut, alasan Pemko Padang mengusulkan revisi Perda KTR itu karena berdasarkan penelitian dan kajian dari beberapa lembaga survei. Iklan rokok di ruang publik sangat berpengaruh munculnya perokok pemula. ”Atas dasar itulah kita usulkan untuk merevisi Perda KTR tersebut dengan salah satu poinnya, pelarangan iklan rokok di ruang publik,” katanya.

Menurut Feri, semangat yang diusung dalam pengusulan revisi Perda KTR itu untuk melindungi anak-anak dari bahaya rokok. ”Kita tidak ingin, para pelajar dan anak-anak kita menjadi perokok. Alhamdulillah revisi Perda KTR itu sudah masuk tahap finalisasi dan bakal diparipurnakan pertengahan Desember,” ulasnya.

Ketua Pansus (Panitia Khusus) Revisi Perda KTR DPRD Padang, Helmi Moesim kepada Padang Ekspres menyebut, sesuai kesepakatan dengan badan musyawarah (Bamus) DPRD Padang, revisi Perda KTR tersebut bakal diparipurnakan pada 15 Desember ini. ”Ya, revisinya memang memakan waktu cukup lama karena, kita mengakomodir pandangan dan masukan dari berbagai pihak untuk mendapatkan solusi terbaik,” ungkap politikus Partai Golkar itu.

Sejauh ini, menurut Helmi, para pengusaha pengiklan juga telah setuju dengan revisi Perda KTR tersebut. Sebab, semangat revisi Perda KTR bukan untuk membunuh namun untuk mengatur iklan yang ada di ruang publik. ”Ya, kita sudah beberapa kali jajak pendapat dengan pihak pengusaha pengiklan dan pada prinsipnya mereka menyetujui revisi Perda KTR itu,” tambahnya.

Poin yang menjadi sorotan dari berbagai pihak, disebutkan Helmi, yakni pelarangan iklan rokok di luar dan dalam ruang publik, karena dianggap dapat membunuh usaha dari penyedia jasa iklan bilboard dan advertising. 

”Namun dalam revisi ini kan disepakati, kita mengatur bukan melarang, dasar pengajuan oleh pemerintah kota (Pemko) untuk merevisi Perda KTR itu pun juga jelas yakni Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 109 Tahun 2012 untuk melakukan proteksi dini atas bahaya merokok bagi generasi muda dan iklan rokok di ruang publik,” sambungnya.

Pengaturan iklan rokok dalam revisi Perda KTR, disebutkan Helmi, nantinya iklan rokok tidak boleh menggunakan bilboard, baliho dan spanduk yang berada di jalan utama dan jalan protokol. ”Bagi pedagang yang menjual rokok bakal mendapat denda hingga Rp 500 ribu dan pemimpin sebuah instansi yang telah ditetapkan dalam wilayah KTR, bakal didenda hingga Rp 1 juta jika tidak membuat himbauan larangan merokok,” jelasnya.

Ketua Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia (P3I) Padang, Deni Masriyaldi menyebut, sepanjang revisi Perda KTR tidak bertentangan dengan PP Nomor 109 Tahun 2012 pihaknya bakal mendukung. ”Yang namanya KTR itu kan, kawasan tanpa rokok, bukan semua kawasan yang dilarang. Sepanjang revisi Perda KTR itu tak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, kita mendukung,” sebutnya saat dihubungi terpisah melalui telepon genggamnya. (*)

LOGIN untuk mengomentari.

Lowongan
© 2014 - 2018 Padek.co